KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT kembali menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. Hal itu merupakan komitmen dan instruksi dari Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake.
Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Benhard Menoh mengatakan, tahun 2023 sekitar Rp 122 miliar terealisasi untuk pembayaran 12 bulan TPP. Tahun ini pun, anggaran TPP mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 160-an miliar.
"Secara penganggaran agak naik karena kita mendapatkan tambahan PPPK, mereka juga dapat TPP," sebut Benhard.
Dikatakan, TPP sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah. Kondisi keuangan NTT berdasarkan realisasi APBD sementara tahun 2023 pendapatan yang didapatkan bisa terserap lancar, namun ada beberapa belanja yang tidak maksimal.
Ia menerangkan, pendapatan per 31 Desember 2023, dari target Rp 4,916 triliun, terealisasi Rp 4,609 triliun atau 93,76 persen. Sementara untuk belanja, dari Rp 4,89 triliun, terealisasi Rp 4,42 triliun atau 90,46 persen.
"Realisasi APBD ini data sementara, karena data tetap itu kalau laporan keuangan sudah diaudit BPK. Belum pemeriksaan pendahuluan, pendahuluan bulan Februari, BPK audit di Maret dan panjang lagi prosesnya. Nanti di perda pertanggungjawaban itu angka yang terakhir," sebutnya.
Sementara untuk pinjaman daerah dari PT SMI sebesar Rp 1,3 triliun, tahun ini mulai dibayarkan pokoknya sebesar Rp 163 miliar, kemudian bunga sebesar Rp 57 miliar. Benhard berharap, ada keringanan dari pemerintah pusat, misalnya memperkecil bunga dan kompensasi lainnya, sehingga bisa meringankan pinjaman. Disisi lain, ada pula biaya pilkada, di mana untuk KPU sebesar Rp 341 miliar, Bawaslu Rp 85 miliar. Total dana pilkada apabila digabung dengan TNI dan Polri, maka sekitar Rp 1,2 triliun.
"Pilkada ini sebagai belanja prioritas nasional, tema RKPD di seluruh daerah, salah satunya sukseskan pilkada," tegasnya.
Menurutnya, kondisi keuangan NTT terbilang kondusif. Apabila ada beban daerah lainnya, maka kondisi itu sama dengan daerah lainnya. Namun, prinsipnya, perlu ada efisiensi keuangan. Terutama, pada belanja-belanja yang dikira masih bisa ditunda. Hal itu untuk mencapai kinerja dan bisa berhemat. Begitu pun TPP yang merupakan kebijakan daerah, akan diupayakan agar bisa terealisasi.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD NTT, Hugo Kalembu menyampaikan, TPP dan postur APBD 2024 yang telah disetujui bersama pemprov dan DPRD telah melalui pembahasan yang hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi.
"Dengan catatan pemda mengelola APBD dengan hati-hati dan memegang teguh disiplin anggaran. Dapat dipastikan, cicilan pokok utang plus bunga, belanja pilkada dan TPP ASN dapat direalisasikan sesuai dengan apa yang disepakati bersama dengan DPRD," tutupnya. (cr1/ays)
