KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 di Dinas Pariwisata Provinsi NTT hanya mencapai 16,46 persen atau Rp 469 juta dari target Rp 2,8 miliar. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi NTT, Alfonsius Ara Kian di ruang kerjanya, Kamis (4/1).
Alfons menjelaskan, memang sebelumnya target pendapatan Tahun 2023 mencapai Rp 40 miliar lantaran dihitung dengan estimasi pendapatan dari pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK). Dimana, pemerintah provinsi NTT menaikkan tarif masuk ke TNK. Namun, hal tersebut menimbulkan polemik dan akhirnya menjelang KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, pemerintah pusat membatalkannya.
"Sesudah APBD Perubahan Tahun 2023, akhirnya target berubah menjadi Rp 2,8 Miliar," ujar Alfons.
Dia menjelaskan, sumber pendapatan Dinas Pariwisata Provinsi NTT datang dari pengelolaan destinasi Pantai Lasiana melalui karcis masuk, biaya parkir, sewa lapak dan juga pohon tuak. Adapun juga pengelolaan Gua Monyet di samping Hotel Sasando, serta lima rumah dinas.
"Pendapatan paling banyak dari Pantai Lasiana dan Gua Monyet. Dari kabupaten itu langsung masuk ke kabupaten, termasuk hotel dan segala macam. Yang ke provinsi hanya yang dikelola oleh provinsi secara langsung," terangnya.
Disamping itu, pendapatan lainnya ada pada sewa tanah dan bangunan. Dia melanjutkan, ada tujuh pariwisata estate yang juga dikelola untuk mendatangkan PAD. Ketujuh pariwisata estate itu adalah Fatumnasi di TTS, Liman di Semau, Mulut Seribu di Rote, Praimadita di Sumba Timur, Wolwal di Alor dan satu di Ende. Untuk pariwisata estate di Lamalera, telah dihibahkan ke masyarakat.
"Enam itu dalam bentuk penginapan, akomodasi, kawasan pariwisata yang terintegrasi, yang semuanya ada ekosistem pariwisata dalam satu kawasan, ada dukungan pertanian, peternakan, kelautan, dll," terangnya.
Lanjutnya, pariwisata estate itu telah dianggarkan sejak 2019 dimana satu destinasi memakan anggaran Rp 1,2 miliar.
"Anggaran dikeluarkan banyak, pemasukan juga kurang baik, karena pemda bukan pada orientasi bisnis tapi kepada pelayanan publik. Pariwisata itu dikerjakan langsung oleh masyarakat, mereka yang kelola dan mendapat manfaat," ujarnya.
Untuk target PAD tahun 2024, Alfons mengatakan masih menunggu penetapan, namun ia menyebut, target PAD akan berkisar di angka Rp 2 miliar.
"Yang mau dimaksimalkan sementara kita pikirkan untuk pengelolaan pariwisata estate, misalnya sejak dibangun 2019 kita serahkan ke masyarakat ternyata tidak mendatangkan PAD yang begitu efektif, tapi tetap ada perawatan, lalu di tahun 2022 kemarin kita sudah kerja sama dengan pihak profesional, misalnya dengan pihak hotel," jelasnya.
"Model macam di Rote Mulut Seribu, kita sewakan. Sewakan ke pihak profesional tapi hasilnya bagi dua. Kendala kita kemarin kita PKS tapi belum melakukan penilaian aset, supaya bisa menetapkan harga sewa, kemarin itu kita hanya estimasi saja," sambungnya.
Tahun ini pun, pemprov berusaha agar ada PKS yang lebih mengikat dengan pihak ketiga.
"Disewakan apakah orang menginap atau tidak, tetap ada jumlah tertentu yang harus diserahkan ke pemda. Itu juga memacu para pengelola untuk melakukan promosi, dsb," ucapnya.
Tahun 2023, lanjutnya, ditargetkan 1,5 juta wisatawan. Alfons menyebut, hingga Juni-Juli 2023, data yang masuk ke Dinas Pariwisata sudah mencapai 800an ribu wisatawan.
"Saya yakin dia melebih target dari 1,5 juta. Karena kita tetapkan target 2024 itu 2 juta wisatawan. Mancanegara 500 ribu sedangkan 1,5 juta untuk nusantara. Kami yakin estimasi akan tercapai, sekarang jumlah kunjungan sekitar 800an ribu. Nanti akan melebihi target. Sementara November itu juga meningkat. Lebih banyak ke Labuan Bajo," pungkasnya. (cr1/thi)
