KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) NTT konsisten untuk bangun Zona Integritas (ZI) tahun 2024 menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kinerja dan komitmen nersama pembangunan Zona Integritas tahun 2024.
Kegiatan ini melibatkan 26 Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-NTT bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham NTT, Kamis (18/1). Acara ini juga dirangkai dengan Pembukaan Supervisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 serta disaksikan mitra kerja Kanwil Kemenkumham NTT. Yakni Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Rizal Suhaili, Kepala Sub Bagian Hukum BPK RI Perwakilan NTT, Muhammad Rustam Aji dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton.
Dengab terlaksananya kegiatan ini maka diharapkan mendapatkan dukungan dari para mitra kerja untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
"Perjanjian kinerja menjadi alat kendali secara berjenjang untuk memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas," kata Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone.
Penandatanganan komitmen bersama ini tidak lain untuk mengimplementasikan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi (RB).
“Perjanjian kinerja dan komitmen bersama ini tidak hanya sekadar ditandatangani, tapi harus menjadi motivasi untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Seluruh Kepala UPT juga diminta untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk merealisasikan target dan rencana aksi yang telah ditetapkan.bDitegaskan, target kinerja harus dipastikan tercapai dengan baik dan berkualitas.
"Bekerja dengan profesional dan penuh integritas, serta menjunjung tata nilai PASTI dan BerAKHLAK," ujarnya.
Marciana juga mengajak seluruh jajaranya untuk bekerja dengan hati dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Perkuat sinergi dan kolaborasi, baik dengan internal maupun eksternal dalam menyelesaikan setiap tantangan dan tugas.
"Jangan ada dominasi dan hilangkan ego sektoral serta hindari kegiatan yang tumpang tindih,” tandasnya.
Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Rizal Suhaili mengaku, sangat mendukung penuh upaya Kanwil Kemenkumham NTT dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas.
“Kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja dan komitmen bersama ini memberikan kepastian bahwa jajaran Kanwil Kemenkumham NTT siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo meyakini, Kanwil Kemenkumham NTT mampu mewujudkan cita-cita untuk meraih predikat WBK/WBBM melalui pelayanan yang semakin baik dan penerapan layanan satu pintu yang semakin akurat.
Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton juga yakin dan percaya Kanwil Kemenkumham NTT beserta UPT se-NTT mampu memenuhi seluruh instrumen WBK/WBBM untuk terus berupaya melayani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Dirinya berharap, di tahun 2024 ini akan semakin banyak Satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT yang memperoleh penghargaan WBK dan WBBM.
"Tetap semangat dan terus melayani,” pesan Darius Beda Daton.
Sementara Kepala Sub Bagian Hukum BPK RI Perwakilan NTT, Muhammad Rustam Aji juga berharap, Kanwil Kemenkumham NTT bisa menciptakan peluang integritas di lingkungan Kantor Wilayah dan seluruh UPT di dalamnya. (r1/gat)
