KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah bekerja untuk melakukan pemeriksaan semester II tahun 2023 terhadap beberapa item tertentu.
Saat menghadiri acara Pelaporan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 di kantor BPK Perwakilan NTT, Jumat (19/1), Ayodhia menyebut, ada beberapa item yang diperiksa BPK, yakni pemeriksaan atas kepatuhan belanja daerah Pemerintah Provinsi NTT tahun 2022 dan 2023, pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan dan belanja RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang tahun anggaran 2021 sampai dengan Semester I tahun 2023 serta pemeriksaan kepatuhan atas operasional Bank Pembangunan Daerah NTT tahun 2023 sampai dengan triwulan III tahun 2023.
"Sebagai bagian dari jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), pemeriksaan kepatuhan dimaksudkan untuk melihat secara lebih objektif pengelolaan keuangan negara dalam koridor peraturan perundangan yang telah ditetapkan," terang Ayodhia.
Dirinya meyakini, laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut tentunya telah melewati berbagai tahapan pemeriksaan secara cermat, fokus, transparan dan profesional dengan mengacu pada standar pemeriksaan yang independen dan objektif. Sehingga, tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas dan akuntabel.
"Pertemuan kita pada hari ini juga merupakan sebuah bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar semakin tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat," sebutnya.
Dikatakan, tantangan pembangunan daerah ke depan tentunya semakin terbuka dan kompleks. Berbagai perubahan dan perkembangan yang bergerak begitu cepat membutuhkan kerja kolaborasi.
"Kami tentu berharap agar BPK dapat terus menjalankan tiga perannya secara optimal sebagai oversight yang memeriksa keuangan dari sisi compliance, governance dan akuntabilitas," jelasnya.
Kemudian, BPK juga sebagai insight atau mitra konsultasi dalam merumuskan kebijakan extraordinary dan sebagai foresight berupa prediksi yang kredibel.
Dari LHP, Ayodhia mengatakan, tentunya terdapat berbagai rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi NTT dan instansi terkait, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan berbagai hal terkait.
Selain itu, juga dapat melanjutkan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Sekali lagi saya memberikan apresiasi atas semua perhatian, dukungan dan peran serta semua pihak dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah ini," pungkasnya. (cr1/ays)
