BORONG, TIMEX.FAJAR.CO.ID-Kantor wilayah Direktorat Jendral (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi NTT, menempatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), salah satu BLUD di NTT dengan tingkat kemandirianya 100 persen.
Artinya, lembaga pelayan air minum ini, tidak ada lagi suntikan anggaran dari APBD. Baik itu DAU dan DAK untuk seluruh kegiatan belanja, namun 100 persen dari usaha sendiri. Hasil penilaian itu dituangkan dalam buku Profil Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT tahun 2023.
Penilaian tersebut, setelah melakukan evaluasi pengelolaan BLUD melalui kegiatan kelompok diskusi secara sistematis dan terarah atau FGD pada 10 Agustus 2023 lalu di Kantor Bupati Matim. Salah satu indikator penilaianya adalah tingkat kemandirian BLUD. Indikatornya dihitung secara berkelanjutan dan mencapai target.
"Tujuan penilaian indikator tingkat kemandiran BLUD adalah memahami dependensi belanja BLUD terhadap pendapatan APBD. Semakin mendekati 100 persen ketergantungan belanja BLUD terhadap pendapatan APBD, nilainya semakin rendah," ujar Kepala UPTD SPAM Matim, Fransiskus Yun Aga, Senin (22/1) di Borong.
Namun sebaliknya, lanjut Fransiskus, semakin menjauhi 100 persen ketergantungan BLUD terhadap APBD, semakin tinggi nilanya. Dalam tata kelola BLUD, pendapatan di luar dari usaha sendiri yang bersumber dari DAU atau DAK, itu diakui sebagai pendapatan APBD.
Sehingga, jika sebuah BLUD itu ketergantungan mendekati 100 persen atau semakin banyak uang dari APBD, maka semakin rendah tingkat kemandirian. Kemudian, ketika semakin jauh dari pendapatan DAU dan DAK dengan mengutamakan usaha sendiri, maka semakin tinggi kemandirianya.
"Tingkat kemandirian itu diukur kemampuan mengelola belanja dari usaha sendiri. Tidak bergantung pada APBD. Disini kemampuanya mengelola belanja dari pendapatan sendiri. Sehingga itulah yang terjadi di UPTD SPAM Matim," jelas Fransiskus yang lebih akrab disapa Kevin.
Menurutnya, terhitung berjalan 4 tahun sejak tahun 2021 lalu, lembaga operator di bawah Dinas PUPR Matim ini, sudah 100 persen tingkat kemandirian. Tidak ada lagi dana dari APBD. Sehingga di lembaga itu menerapkan sistem kinerja dengan sangat selektif terhadap pekerja dan pekerjaan.
Kata Kevin, pelayanan di UPTD SPAM, benar-benar berpatokan pada sistem kinerja dengan mengutamakan orentasi pada hasil. Kalau saja pegawai tidak bekerja, maka berpengaruh terhadap keberlangsungan kemampuan belanja. Dimana belanja itu bisa dilakukan, ketika ada pendapatan.
"Satu-satunya sumber pendapatan kita di UPTD SPAM Matim, yakni dari usaha jasa penjualan air. Tidak ada satu rupiah dari APBD untuk biaya belanja pegawai dan barang jasa. Sehingga BLUD berusaha benar-benar jangan sampai tidak ada pendapatan," katanya.
Kevin menggambarkan, seperti pada kondis sekarang. Pada Januari 2024, pada setiap kantor atau OPD menunggu pencairan uang persedian. Sementara UPTD SPAM berusaha pelanggan mulai membayar, untuk bisa membayar gaji para pegawai, belanja operasional pemeliharaan lapangan, dan peningkatan lapangan.
"Karena kita di UPTD SPAM, awal tahun tidak ada uang. Ketika pelanggan belum membayar, maka semua kerusakan atau kebutuhan akan terhambat. Keuangan kami ketergantungan pada orang membayar air. Ada pun Silpa tahun lalu, tapi jumlahnya kecil," bilang Kevin.
Dia juga menyebut, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPTD SPAM pada APBD induk 2023 sebesar Rp 2,5 miliar. Namun pada perubahan, targetnya PAD naik jadi Rp 3 miliar. Hingga akhir tahun, lembaga itu memperoleh pendapatan sebesar Rp 2.943.408.135, atau 98,11 persen.
Disini PAD yang dicapai itu merupakan murni pendapatan usaha sendiri. Bahkan tahun 2024, target PAD tetap dengan Rp 3 miliar, dan tentu masih star dari nol. Sehingga dipastikan pada 2024, tingkat kemandirian 100 persen. Sebab tidak ada anggaran dari APBD secara BLUD.
Hitunganya, dalam kurun waktu 3 tahun berlalu, pihaknya mencapai kemandirian berjalan normal. Hal itu karena belanja sesuai kemampuan uang yang ada. Boleh dibilang, lembaga UPTD SPAM sudah semi BUMD. Analogi yang dibangun, UPTD rasa BUMD.
Disini sebutnya UPTD, tapi kemandirian 100 persen. Hanya tidak ada penyertaan modal, tapi belanja namanya. Hal itu karena tidak ada belanja dari DAU dan DAK. Kalau BUMD kekayaan daerah yang dipisahkan, tapi UPTD menerapkan BLUD adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
"Ukuran kinerja di UPTD SPAM itu orientasi berhasil. UPTD yang menerapkan BLUD, pada hakekatnya meningkatkan pelayanan. Ketika roh utama atau konsep dasar berusaha tanpa APBD, maka akan bekerja maksimal untuk bisa memperoleh pendapatan," pungkasnya.
Kevin menambah, secara tidak langsung BLUD yang menerapkan semakin tinggi kemandirian, tentu itu berbanding lurus dengan tingkat kualitas pelayananya. Dengan kemandirian 100 persen, Kabupaten Matim sudah siap ke BUMD, (Kr1/dek).
