JAKARTA, TIMEX.FAJAR.CO.ID – Jelang pencoblosan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi kerawanan di 409.612 tempat pemungutan suara (TPS).
Pemetaan di hampir separo jumlah keseluruhan TPS (820.161) itu didasarkan pada tujuh variabel dan 22 indikator yang diperoleh dari 36.136 kelurahan/desa di 33 provinsi.
Pemetaan TPS rawan itu belum termasuk TPS di wilayah Papua dan Maluku Utara yang merupakan Daerah Otonom Baru (DOB). Bawaslu menyebut, pihaknya belum bisa menyampaikan pemetaan dari dua DOB itu lantaran ada keterbatasan jaringan internet saat pengiriman laporan kerawanan TPS oleh petugas di masing-masing wilayah tersebut.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerangkan, pengambilan data TPS rawan itu dilakukan selama enam hari. Yakni sejak 3 hingga 8 Februari lalu. Dari pemetaan dilakukan, ada tiga kluster yang dipetakan. Pertama, TPS rawan yang paling banyak terjadi. Kemudian TPS yang rawan banyak terjadi. Dan terakhir TPS rawan yang tidak banyak terjadi, namun tetap harus diantisipasi.
Anggota Bawaslu Totok Hariyanto menambahkan, ada tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 371.248 TPS yang rawan masuk dalam kategori paling banyak terjadi. Indikator yang dimaksud antara lain, terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat. Indikator lainnya, terdapat pemilih tambahan (DPTb) dan kendala jaringan internet.
Selain itu, indikator yang digunakan untuk menentukan kerawanan paling banyak terjadi tersebut adalah rawan bencana banjir, tanah longsor dan gempa. Khusus untuk indikator ini, ada 10.794 TPS yang terpetakan. Selain itu, ada pula kerawanan yang didasarkan pada indikator TPS berada di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu. Jumlahnya mencapai 21.947 TPS.
Selain TPS rawan yang paling banyak terjadi, Totok juga memaparkan ada 14 indikator TPS rawan yang banyak terjadi. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 37.550 TPS. Beberapa indikator yang dimaksud diantaranya adalah kendala aliran listrik di lokasi TPS. Jumlahnya sebanyak 8.099 TPS. Selain itu ada pula indikator kerawanan karena TPS sulit dijangkau. Jumlahnya 4.211 TPS.
TPS rawan yang banyak terjadi juga didasarkan pada indikator praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS. Jumlahnya mencapai 3.875 TPS. Kemudian, lanjut Totok, ada 2.299 TPS yang punya riwayat kekerasan di TPS yang masuk indikator TPS rawan banyak terjadi tersebut.
Sementara untuk indikator TPS rawan yang tidak banyak terjadi berjumlah 814 TPS. Indikator yang digunakan adalah terdapat praktik menghina atau menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antargolongan (SARA) di sekitar lokasi TPS.
Atas dasar pemetaan itu, Bawaslu pun merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS agar melakukan antisipasi kerawanan tersebut. Selain itu, Bawaslu juga menyarankan KPU agar berkoodinasi dengan seluruh stakeholder. Baik pemerintah, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat.
Di sisi lain, Peneliti Bidang Hukum Themis Indonesia Hemi Lavour Febrinandez menyebut pihaknya kembali melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Kali ini, laporan itu berkaitan dengan netralitas penyelenggara negara dan kepala desa (kades). Total ada 27 dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan. ”Mayoritas netralitas kepala desa,” ujarnya kepada Jawa Pos (grup Timex).
Sebelumnya, masyarakat sipil sudah dua kali melaporkan dugaan pelanggaran dalam pemilu. Hemi menyebut, pelaporan itu merupakan hasil pemantauan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil. Setiap laporan yang diterima langsung diteruskan ke Bawaslu agar ditindaklanjuti. ”Sebelumnya kita juga melaporkan Kemhan (atas dugaan pelanggaran pemilu),” tuturnya.
Puluhan dugaan pelanggaran pemilu tersebut, lanjut Hemi, berasal dari berbagai daerah. Netralitas kades, misalnya, berasal dari peristiwa dugaan ketidaknetralan kades di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan berkaitan dengan peristiwa koordinasi pemenangan paslon tertentu dan dukungan deklarasi terhadap paslon tertentu.
Terpisah, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar–Mahfud mulai melakukan antisipasi kecurangan dan intimidasi pemilu 2024. Sekretaris TPN Ganjar–Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya terus melakukan konsolidasi untuk menghadapi kecurangan dan intimidasi jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang.
Pihaknya merekrut relawan dari mahasiswa. Menurutnya, di tingkat kabupaten/kota, ada sekitar 40 relawan yang direkrut. Sedangkan di tingkat provinsi, ada sekitar 200 relawan. Mereka akan dikerahkan untuk mengawasi berbagai bentuk kecurangan dan intimidasi.
Selain itu, pihaknya juga membentuk kamar hitung yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jadi, proses pemilihan dan penghitungan akan dipantau dari kamar hitung. Menurut Hasto, kamar hitung akan dipusatkan di jalan Dipengoro 58, Jakarta Pusat. “Itu sebagai upaya menjaga pemilu agar berjalan demokratis,” paparnya saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar–Mahfud, jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, kemarin.
Terkait dengan saksi yang akan dikerahkan pada hari pencoblosan, Hasto mengatakan, tim Ganjar–Mahfud akan mengerahkan sekitar 1,6 juta saksi. Mereka akan dikerahkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Ada dua saksi di setiap TPS. Satu saksi untuk pemilihan legislatif (pileg) dan satu saksi untuk pemilihan presiden (pilpres).
Hasto mengatakan, jumlah saksi itu belum termasuk saksi dari partai politik pengusung pasangan Ganjar–Mahfud. Dia menegaskan bahwa saksi yang dikerahkan adalah saksi-saksi militan yang siap menerjang berbagai bentuk kecurangan saat pemungutan suara. “Bagi mereka yang ingin berbuat curang, akan berhadapan dengan saksi-saksi kami,” ungkapnya.
Tidak hanya saksi, lanjut Hasto, pihaknya juga akan mengerahkan satuan tugas (satgas) Ganjar–Mahfud. Para satgas akan mengawal para saksi yang ditugaskan di setiap TPS. Jadi, TPN Ganjar–Mahfud tidak main-main dalam melakukan pengawasan pada hari pemungutan suara.
Hasto menambahkan, timnya juga sudah melakukan simulasi antisipasi kecurangan. Misalnya, terkait waktu yang paling rawan terjadi kecurangan, yaitu pada pukul 12.00. Begitu juga soal manajemen surat suara yang harus dilakukan dengan baik agar tidak disalahgunakan.
Menurut dia, pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait gerakan pemindahan suara dari partai tertentu ke partai yang baru muncul tapi dekat dengan kekuasaan. Suara yang diminta tidak main-main. Partai yang dekat dengan kekuasaan itu meminta 200–300 suara dari setiap desa.
Cara yang dilakukan adalah menggunakan kekuatan aparat, baik Polri maupun TNI untuk menekan para kepala desa. Menurut Hasto, laporan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dia menegaskan, masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan berbagai kecurangan dan intimidasi. “Jangan takut melawan intimidasi dan kecurangan. Kami siap memberikan bantuan hukum,” pungkasnya.
Di sisi lain, setelah kampanye terakhir pada 10 Februari lalu, kini masuk masa tenang. Masa ini berlangsung hingga besok. Untuk memanfaatkan waktu tenang ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat dan seluruh elemen bangsa lainnya untuk bergotong royong menciptakan suasana aman dan kondusif.
“Wapres juga menyampaikan kita sudah pada tahapan akhir pemilu. Untuk itu, wapres menginginkan pemilu bukan sekadar aman dan damai, tapi juga demokratis, jujur dan adil,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi.
Melalui Masduki, Ma’ruf menyampampaikan harapannya agar penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah, sampai para petugas TPS di lapangan dapat bekerja secara professional. “Harus penuh amanah pada hari pemungutan dan penghitungan suara nanti,” katanya.
Dia mengingatkan dengan pemilu yang bermartabat, maka kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara akan semakin tinggi. “Ini baik bagi masa depan demokrasi Indonesia,” lanjutnya.
Masduki juga menyebut Ma’ruf mengajak masyarakat berbondong-bondong menuju TPS untuk memilih partai, calon legiselatif, hingga calon presiden. “Sebagai warga negara yang baik hendaknya jangan golput. Juga jangan mau diintervensi oleh siapapun, dengan iming-iming uang atau apapun,” tuturnya.
Dia menyatakan bahwa wapres mengingatkan agar masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani.
Selain itu, menurut Masduki, Ma’ruf juga meminta masyarakat untuk menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif. Selain itu juga menghormati pilihan orang lain. (tyo/lum/lyn/jpg/ays)
