Jokowi Ingin Menunjukkan Sudah Tak Lagi Berada di Bayang-bayang PDIP
JAKARTA, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Presiden Joko Widido (Jokowi) telah melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2). AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang juga bersamaan dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Direktur Eksekutif Institute for Democracy Ahmad Khoirul Umam menyatakan, dilantiknta AHY menjadi Menteri ATR/BPN di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Umam mengutarakan, sejak 2019 Jokowi memang ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati, karena AHY adalah anak SBY.
"Meskipun hanya menjabat delapan bulan, AHY akan bisa mendapatkan double portofolio di pemerintahan pada tahun 2024 ini. Pertama sebagai Menteri ATR, dan pada Oktober 2024 nanti akan menjadi menteri baru di kabinet Prabowo-Gibran jika dinyatakan menang secara sah oleh KPU," kata Umam dalam keterangannya, Rabu (21/2).
Umam menyatakan, jabatan Menteri ATR/BPN yang diemban AHY akan menghapus semua cibiran tentang stempel tidak berpengalaman, yang selama ini di alamatkan ke AHY. Bahkan, posisi AHY yang menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang juga seorang mantan Panglima TNI menghapus stereotype yang selama ini membayangi AHY berpangkat Mayor TNI.
"Ini menjadi bukti akselerasi bagi AHY pasca keputusannya masuk ke dunia politik," tegas Umam.
Sementara, keuntungan bagi Jokowi dengan memasukkan AHY akan bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft landing di akhir pemerintahannya. Sehingga, kehadirkan Demokrat bisa menghadirkan proteksi politik untuk mengantisipasi potensi turbulensi di fase akhir pemerintahan Jokowi, terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan.
"Karena itu, rekrutmen Demokrat ini merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi transisi kekuasaan ke kepemimpinan yang lebih smooth," pungkas Umam.(jpc/rum)
