Berupa Pemungutan Suara Ulang, Lanjutan, dan Susulan
JAKARTA,TIMEX.FAJAR.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengeluarkan 1.496 rekomendasi pemungutan suara di luar 14 Februari 2024. Rekomendasi itu berupa pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS). Perinciannya, 780 rekomendasi PSU, 132 PSL, dan 584 PSS.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai PSU, PSL, dan PSS harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. ’’Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian pemilih hak pilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS,’’ ujarnya kemarin.
Rekomendasi pelaksanaan PSU dipengaruhi sejumlah permasalahan dari hasil pengawasan. Masalah terbanyak adalah diakomodasinya pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau surat keterangan (suket) dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.
Masalah lainnya, ada emilih yang bisa memilih tidak sesuai dengan domisilinya tanpa mengurus pindah memilih, pemilih DPTb yang mendapat surat suara tidak sesuai haknya, hingga pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.
Untuk rekomendasi PSL disebabkan gangguan keamanan bencana alam atau gangguan lain yang membuat sebagian tahapan tidak terlaksana. Sedangkan penyebab PSS adalah terjadinya gangguan serupa, namun mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
Lolly mengatakan, hingga kemarin, dari rekomendasi itu belum semuanya mendapat penjadwalan. Dalam catatannya, KPU baru menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS. Artinya, ada 688 rekomendasi yang belum dijadwalkan. ’’Bawaslu mengimbau KPU melalui kabupaten/kota untuk segera menetapkan jadwal PSU, PSS, dan/atau PSL,’’ imbuhnya.
Terpisah, berdasar laporan yang diterima KPU, pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS berjumlah 867. Komisioner KPU RI Idham Holik mengakui, sebagian lain masih menunggu laporan dari daerah.
Idham juga mengakui, belum semua pemungutan suara susulan digelar. Misalnya, di Jakarta dan Demak yang baru menjadwalkan pada 24 Februari.
’’Jadi ada yang sudah, ada yang belum,’’ ujarnya.
Dia menekankan, pihaknya sudah meminta KPU kabupaten/kota untuk menggelar pemungutan suara maksimal pada 24 Februari.
Komnas HAM: Ribuan Napi Gagal Nyoblos
Di sisi lain, Komnas HAM ikut menyampaikan sejumlah catatan penyelenggaraan pemilu. Mulai temuan dugaan pelanggaran netralitas hingga sulitnya akses kaum marjinal-rentan dalam menggunakan hak pilih.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan, berdasar temuan Komnas HAM, hampir seluruh rumah sakit tidak memiliki TPS khusus.
’’Sehingga ratusan tenaga kesehatan dan pasien kehilangan hak pilih,’’ ujarnya.
Bukan hanya nakes dan pasien, Komnas HAM juga mendapati ribuan warga binaan lembaga pemasyarakatan (WBP) tidak bisa mencoblos. Misalnya, 1.804 WBP di Lapas Kelas I Medan tak memiliki e-KTP. Mereka juga tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb.
Di Rutan Kelas II-B Poso, sebanyak 205 WBP yang masuk DPTb tidak bisa nyoblos lantaran kekurangan surat suara. Kondisi serupa terjadi di Lapas Kelas II-A Manado. Total 101 WBP gagal nyoblos gara-gara masalah yang sama.
Situasi yang sama pun terjadi di IKN. Menurut Atnike, banyak pekerja di IKN yang tidak bisa memilih karena tak mendapat sosialisasi untuk mengurus surat pindah memilih ke lokasi kerja di IKN. Catatan yang tak kalah penting adalah meninggalnya 71 petugas pemilu dan 3.909 petugas yang jatuh sakit. (far/syn/tyo/c18/bay/jpg/rum)
