Produsen Cenderung Pasok ke Pasar Tradisional dibanding ke Ritel Modern
JAKARTA, TIMEX.FAJAR.CO.ID – Harga beras hingga saat ini masih melambung. Di tengah tingginya harga itu, stok beras pun masih belum merata.
Satuan Tugas (Satgas) Pangan menyebut, dari kegiatan monitoring beras yang dilakukan, ditemukan penyebab mengapa stok beras di ritel modern cenderung minim jika dibandingkan dengan di pasar tradisional.
Kepala Tim Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menjelaskan, hal itu disebabkan karena pengusaha beras cenderung memasok ke pasar tradisional.
’’Bahwa stok beras di gudang distribution center (DC) dan outlet retail modern minim, namun di pasar tradisional mencukupi. Produsen beras cenderung memasok beras premium ke pasar tradisional dibandingkan ke retail modern, karena harga lebih kompetitif,’’ ujarnya pada rakor pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri di Jakarta, Senin (26/2).
Helfi memastikan, stok beras medium dan premium untuk Kanwil Bulog masih mencukupi. Namun, kemampuan dalam melakukan pengemasan terbatas yakni hanya sekitar 8.000 bungkus 5 kg per hari. Hal itu berdampak pada proses distribusi.
Dia memerinci, harga gabah kering panen (GKP) di petani sudah mencapai harga antara Rp 8.000-Rp 8.500 per kg, sedangkan untuk biaya operasional (pengemasan, produksi dan kirim) Rp 7.000-Rp 9.500 per kg. Kondisi itu mengakibatkan harga beras premium di tingkat konsumen mencapai Rp 16.000-Rp 18.000 per kg. ’’Bahkan, harga beras medium sudah mendekati harga beras premium, yakni Rp 15.000-Rp 16.000 per kg,’’ jelasnya.
Helfi melanjutkan, Satgas Pangan beserta kementerian/lembaga (K/L) terkait mendorong pelaku usaha untuk mengisi beras premium ke retail modern. Selain itu, Satgas Pangan juga segera menertibkan elemen produksi yang menjadi penyebab kenaikan cost produksi guna menurunkan harga penjualan GKP oleh petani.
Pemda dan PPNS K/L terkait perlu untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pangan terkait aturan HET dan memberikan peringatan keras hingga penegakan hukum bagi yang tidak mematuhi. Hal itu menindaklanjuti Peraturan Bapanas Nomor 7/2023 yang mengatur HET Beras Medium dan Premium.
Helfi melanjutkan, Perum Bulog diimbau agar mempercepat proses pengemasan dan pendistribusian. Sehingga beras dapat diterima cepat oleh retail modern, tradisional dan masyarakat baik penerima Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan pangan yang berdampak pada penurunan harga beras medium.
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menuturkan hal senada. Ketersediaan beras di pasar ritel modern menjadi perhatian. Beras premium kosong di banyak minimarket. Belum optimalnya penyaluran ke minimarket menyebabkan antrean panjang di Pasar Murah yang menjual beras sesuai HET.
Edy menambahkan, ditemukan fakta lapangan oleh Satgas Pangan bahwa beras SPHP dijual di atas HET, terutama yang melalui pedagang eceran tanpa perjanjian dengan Bulog.
Edy mengimbau agar dilakukan percepatan realisasi impor oleh Perum Bulog sebelum musim panen raya datang dan kesiapan Kanwil Bulog. Sehingga, distribusi beras SPHP bisa dilakukan lebih cepat dan biaya angkut bisa ditekan.
Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi distribusi beras SPHP Bulog melalui jaringan minimarket. Karena harga dapat sesuai HET (tidak seperti jika melalui distributor dan pengecer/pedagang tradisional).
’’Kami memang menekankan ke jaringan minimarket, bukan hanya retail modern. Karena minimarket inilah yang bisa lebih dekat ke masyarakat. Sementara kalau supermarket biasanya hanya di kota-kota besar. Melalui jaringan minimarket pun harga bisa dikontrol sesuai HET dan pengawasannya lebih mudah,’’ jelas Edy.
Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengungkap jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras terus bertambah.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, pada minggu ketiga Februari 2024, ada 179 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras dengan rata-rata harga mencapai Rp 15.246 per kg.
’’Jumlah kabupaten/kota itu melonjak hingga pada minggu keempat Februari ada 268 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras dengan rata-rata harga mencapai Rp 15.387 per kg,’’ jelas dia pada kesempatan yang sama.
Kemarin Presiden Joko Widodo mengundang menteri-menterinya untuk membahas terkait beras pada rapat terbatas. Seusai rapat, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa harga beras mungkin akan turun. Ini karena di beberapa lokasi sudah panen padi. Sehingga harga gabah yang semula Rp 8.000-Rp 8.600 perkilo akan turun. “Hari ini (kemarin) turun ke Rp 7.600 bahkan ada yang angkanya sudah di bawah Rp 7.000. Seperti di Sumsel,” ucapnya.
Arief menegaskan bahwa harga gabah ini begitu mempengaruhi harga beras. Bisa diprediksi harga beras adalah dua kali harga beras.
Selain itu, stok beras komersial juga akan ditambah. Akhir tahun pemerintah menggelontorkan 200 ribu ton yang diserahkan kepada penggilingan padi. Lalu pada awal tahun ditambah 200 ribu ton lagi. Arief menyatakan jika kemarin pemerintah juga tengah menyiapkan 200 ribu ton beras komersial.
“Presiden juga sampaikan nilai tukar petani harus dijaga,” ungkapnya.
Jangan sampai harga di pasaran murah tapi merugikan petani. Sebab biaya produksi seperti pupuk dan sewa tanah harus diperhitungkan.
Sebenarnya tidak hanya beras saja yang harganya meroket. Beberapa bahan pangan lain pun turut melonjak. Menurut Arief, masalahnya ada pada fasilitas distribusi pangan. “Jadi beberapa daerah ada yang panen cabai harga Rp 40-45 ribu dan daerah yang defisit kekurangan harganya bisa sampai Rp 80 ribu,” ujarnya.
Dia minta agar setiap pemerintah daerah harus ada kerja sama. Bahkan jika yang menjadi kendala adalah distribusi, maka Bapanas siap membantu.
Pada kesempatan yang sama Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan ada kabar baik untuk petani. Dalam rapat terbatas kemarin telah diputuskan anggaran pupuk subsidi dinaikan. Anggaran 2024 adalah 4,7 juta ton akan naik menjadi 9,55 juta ton. “Insyaallah petani tidak usah lagi risau dan khawatir tentang pupuk,” ungkapnya.
Pemerintah juga memberikan diskon pupuk untuk yang tidak bersubsidi. Ini akan kerja sama dengan Kementerian BUMN. Selanjutnya ada kemudahan pinjaman kredit usaha untuk petani dengan Kartu Tani. Bagi yang tinggal di daerah pegunungan dan sulit akses, maka bisa menggunakan KTP untuk melakukan pinjaman.
Selain itu, pada Maret nanti diprediksi akan ada panen raya. Ada 1 juta hektare lahan yang sudah ditanam padi sejak Desember. “Artinya ada produksinya itu 3,5 juta ton,” ucap Amran. Stok ini dinilai akan mengamankan beras Tanah Air.
Di lain pihak, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengakui bahwa harga beras mengalami kenaikan akhir-akhir ini. Dia juga mengatakan Kemendag akan mengupayakan menurunkan harga beras serta menjaga ketersediaan tetap aman. ”Kami setiap hari ngecek beras, tidak hanya beras, tapi juga bahan pokok lain,” ujar Jerry.
Untuk menstabilkan kembali harga beras, sambung Jerry, Kemendag akan menjalin kerja sama bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog dan seluruh kementerian/lembaga. ”Bukan hanya dari Kementerian Perdagangan, tapi juga dari Bapanas, Bulog dan seluruh kementerian lembaga, instansi, tidak hanya di pusat, tapi di daerah, kita selalu memastikan harga stabil dan ketersediaan aman,” urainya.
Menjelang Ramadan, Jerry juga menambahkan akan memastikan ketersediaan beras aman. Tak hanya itu, harga beras pun akan diupayakan turun jelang Ramadan. “Sudah disampaikan berkali-kali bahwa ketersediaan beras aman. Itu yang paling penting dan kita jaga terus, khususnya menjelang puasa dan lebaran. Kita menjaga ini terus kondusif dan ketersediaan aman,” tegas Jerry.
Pemerintah Dinilai Gagal Antisipasi Kenaikan Harga Beras
Sementara itu, pemerintah dinilai gagal mengantisipasi kenaikan harga beras yang meroket tinggi saat ini. Bukan tanpa alasan, kenaikan harga beras dan komoditas pangan lainnya ini, sebetulnya sudah mulai terjadi sejak September 2023.
Angka ini pun kian terkerek naik jelang bulan puasa. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi menjabarkan, merujuk panel harga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada 14 Februari, harga beras medium II naik sebesar 6,25 persen atau Rp 900/kg menjadi Rp 14.250/kg jika dibandingkan dengan harga Januari 2024. Besaran ini lebih mahal sebesar 15,41 persen dari harga rata-rata pada bulan Februari tahun lalu.
"Kenaikan ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Jika harga beras akan terus naik, maka biaya hidup secara keseluruhan pun akan meningkat," ujarnya.
Ketika harga beras naik, kata dia, biaya produksi makanan juga cenderung meningkat. Sebab, beras menjadi bahan baku dalam banyak produk makanan. Kenaikan biaya produksi ini biasanya ikut berdampak pada naiknya harga-harga lainnya. Karena, produsen akan menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya tambahan.
Efek lainnya, kenaikan harga beras akan berdampak pada peningkatan tingkat inflasi. Mengingat beras merupakan salah satu komoditas pokok yang menyumbang 3 persen pada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang digunakan untuk menghitung inflasi.
Azizah mengungkapkan, beras sudah sejak lama berkontribusi pada angka inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2023 menunjukkan beras sebagai komoditas penyumbang utama inflasi. Beras memiliki andil sebesar 0,18 persen dalam inflasi month to month dan 0,55 persen dalam inflasi year on year. "Komoditas yang satu ini kembali mengalami inflasi sebesar 0,64 persen month-to-month (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen pada Januari 2024," paparnya.
Kondisi ini tentu akan berdampak langsung pada masyarakat. Khususnya, mereka yang berpenghasilan rendah. Daya beli masyarakat akan merosot tajam. Kemudian, pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor diperkirakan juga akan menambah berat beban pengeluaran mereka.
"Di tengah fluktuasi harga yang kian meningkat, saat ini stabilisasi harga harus menjadi fokus utama pemerintah untuk menghindari peningkatan inflasi," tegasnya.
Lebih lanjut, Azizah menjelaskan, ada berbagai faktor yang berkontribusi pada kenaikan harga beras. Kondisi cuaca memang turut menyumbang, karena El Nino telah menyebabkan musim kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan gagal panen di beberapa daerah penghasil beras, seperti Cianjur. Sehingga berkurangnya suplai beras.
Tapi selain itu, terdapat juga faktor permintaan yang meningkat di tengah masa kampanye, beras kerap masuk dalam program tebus murah paket sembako.
Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah melalui Bulog berencan mengimpor 200 ribu ton beras yang didatangkan dari Thailand dan Tiongkok hingga Maret 2024. Rencana impor beras ini diharapkan dapat efektif menstabilkan harga, apalagi menghadapi bulan Ramadan yang akan dimulai pada pertengahan Maret.
"Meskipun saat ini pemerintah telah mengumumkan berbagai langkah untuk mengendalikan harga beras. Namun kebijakan yang dapat mengantisipasi permasalahan ketersediaan dan harga dalam jangka panjang selayaknya menjadi fokus utama," tuturnya.
Peningkatan produktivitas melalui penggunaan input bermutu, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, hingga kebijakan yang lebih terbuka pada perdagangan internasional sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan menjaga keterjangkauan masyarakat kepada harga pangan. (dee/lyn/mia/agf/jpg/ays)
