KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID-Bangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Hal ini yang ditekankan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) NTT, Marciana Dominika Jone, usai mengukuhkan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di lapangan Upacara Kanwil Kemenkumham NTT, Senin (27/2).
Ditandai dengan pemasangan hand badge kepada Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, Rakhmat Renaldy, selaku Koordinator Tim Kerja yakni Pimpinan TInggi Pratama pada Kantor Wilayah serta masing-masing ketua pokja.
Marciana juga menjelaskan bahwa pengukuhan Tim Kerja Tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana terdapat dua Tim Kerja yang dibentuk yakni Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB).
Tujuannya untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas itu sendiri.
" Dua tim yang dibentuk agar saling bersinergi untuk bersama-sama, bahu membahu melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagai miniatur dari Reformasi Birokrasi juga sekaligus melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan pada aplikasi ERB Kemenkumham," jelasnya.
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara sistematis dan konsisten serta proses manajemen pemerintahan harus ditingkatkan dari segi efisiensi dan efektivitasnya.
Selain itu, harus bisa membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
" Perlu dibarengi dengan peningkatan profesionalisme dan disiplin SDM Aparatur,” tandasnya.
Kakanwil Marciana juga menekankan seluruh Anggota Tim Kerja dapat memahami dengan baik enam area perubahan yang menjadi ruang lingkup Pembangunan Zona Integritas, serta road map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.
Mengingat, tujuan RB saat ini mengalami penyempurnaan dari Pemerintah yang baik dan bersih, berubah menjadi birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.
"Tim Kerja dapat melakukan pemenuhan data dukung sesuai periode pemenuhan dengan substansi yang baik menyangkut pendokumentasian secara tertulis terkait upaya-upaya yang dilakukan Kanwil Kemenkumham untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi," harapnya.(r1)
