KUPANG,TIMEX.FAJAR.CO.ID- BPJS Ketenagakerjaan berupaya supaya semua masyarakat di Lembata mendapat jaminan sosial ketenegakerjaan. Selain masyarakat penerima upah (PU) seperti ASN, aparat desa, pekerja jasa konstruksi, karyawan swasta dan BUMN, BPJS Ketenagakerjaan berharap masyarakat bukan penerima upah (BPU) di Lembata seperti petani, nelayan, supir dan masyarakat yang bekerja secara mandiri juga bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTT, Christian Natanael Sianturi usai menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Pemkab Lembata di Aula Kantor Bupati Lembata
Untuk bisa menjangkau para pekerja bukan penerima upah, Christian menandaskan, BPJS Ketenagakerjaan tak bisa bekerja sendiri. Perlu ada kolaborasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah supaya semua masyarakat Lembata termasuk petani dan nelayan bisa dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Untuk menjangkau itu (masyarakat bukan penerima upah) kami tidak bisa sendirian, makanya kami ajak pemerintah daerah untuk memberdayakan aparaturnya bekerja sama dengan kami untuk menjangkau saudara-saudara kita itu menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Tantangan yang dihadapi menurut dia ada dua yakni, pertama; masyarakat masih belum memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat. Kedua, masyarakat masih punya pengalaman traumatis dengan asuransi komersial yang membuat rugi nasabah.
“Ini yang harus kita sosialisasikan terus menerus tentang program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Lembata ini,” tandas Christian.
Lebih jauh, dia harap kerja sama dengan Pemkab Lembata bisa memperluas jumlah masyarakat yang nantinya akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan dasar untuk hidup mereka.
Dia bahkan menawarkan kepada Penjabat Bupati Lembata supaya BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi semacam "staf ahli” tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami ingin berkolaborasi dengan pemerintah daerah, merumuskan langkah-langkah dan strategi dan cara untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang punya jaminan sosial ketenagakerjaan karena memang masih sangat rendah,” paparnya. (*)
