JAKARTA,TIMEX.FAJAR.CO.ID- Seluruh bidang kehidupan perlu mengantisipasi perubahan yang begitu cepat termasuk dunia pendidikan. Arah pendidikan nasional pun perlu berubah, lebih mengutamakan pengembangan tata nilai dan norma serta penumbuhan karakter.
”Estafet kepemimpinan nasional harus tetap melanjutkan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan nasional yang bermutu,” ujar Ketua Departemen Kominfo PB PGRI Wijaya.
Menurut dia, sistem pendidikan nasional harus dibenahi. Data menunjukkan kualitas pendidikan belum setara di lingkup regional maupun internasional. Selama dua dekade terakhir, kualitas pendidikan masih stagnan terlihat dari beberapa ukuran-ukuran internasional seperti TIMMS dan PISA.
”Kata kunci untuk perbaikan mutu pendidikan kita terletak pada tata kelola guru yang baik. Kebijakan tata kelola guru harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir agar terbentuk sistem manajemen guru yang terpadu,” papar Wijaya.
Untuk itu, lanjut dia, PGRI menyerukan perlu adanya manajemen satu pintu dalam pengelolaan guru. Menyikapi kondisi dunia dan Tanah Air saat ini, dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, lingkungan, kesehatan, hukum, dan pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada momentum Kongres XXIII di Jakarta pada 1-3 Maret, meminta pemerintah menyediakan akses gratis warga miskin atas fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan gas.
”PGRI juga mendorong pemerintah menyediakan sekolah, fasilitas, dan sumber belajar yang bermutu dan/atau berbasis teknologi-informasi, namun tanpa membebani guru dengan administrasi,” ujar Wijaya.
PGRI mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan pemenuhan kekurangan guru, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, tanpa dikotomi guru negeri dan swasta.
”Kami mendesak pemerintah menuntaskan P1, P2, P3, dan P4, dalam seleksi ASN PPPK, pencabutan moratorium dan pembukaan kembali penerimaan CPNS guru, serta penyelesaian 1,6 juta guru non sertifikat pendidik,” papar Wijaya.
Wijaya menambahkan, PGRI mengharapkan guru Indonesia terus meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sehingga, pembelajaran berlangsung secara humanis dan mengembangkan karakter. Juga menyerukan kepada pemerintah agar segera membentuk Badan Guru Nasional (BGN) setingkat kementerian dan Komisi Perlindungan Guru (KPG) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
”Badan dan Komisi ini bisa mengatasi masalah-masalah keguruan yang tidak kunjung selesai, di antaranya karena melibatkan banyak atau lintas kementerian dan lembaga sehingga kelak persoalan guru ditangani satu pintu. Badan ini juga memastikan perumusan standar rekrutmen guru baik ASN maupun non-ASN sehingga guru-guru terjamin kualitasnya,” terang Wijaya.
PGRI lanjut dia, meminta pemerintah melakukan transformasi tata kelola manajemen mutu guru mulai dari penyiapan SDM guru dan tendik, sarana prasarana, transformasi pembelajaran dan kurikulum, dan penyiapan anggaran pendidikan, yang memadai (minimal 20 persen di luar gaji guru). (jpc/thi)
