DP3A Gelar Rakor Gugus Tugas KLA Tingkat Kota Kupang
KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID- Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Kota Kupang Tahun 2024. Kegiatan rapat koordinasi ini dilangsungkan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Baru, Kota Kupang, Kamis (14/3).
Kepala Dinas DP3A Kota Kupang, Nuri Sungkono mengatakan, KLA merupakan sistem pembangunan yang terintegrasi dan terorganisir untuk memenuhi hak dan perlindungan khusus bagi anak.
"Jadi, semua hak anak wajib kita laksanakan. Ada lima komponen yang harus bersinergi untuk mewujudkannya. Yakni pemerintah dan negara, swasta, media massa, orang tua dan masyarakat. Semua komponen ini wajib memenuhi hak dan perlindungan anak," ujarnya Nuri.
Tahun lalu, kata Nuri, pihaknya bersama Kanwil Kemenkumham NTT yang disponsori oleh Riset Pembuat Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah KLA agar semua komponen ini melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan rencananya akhir Maret ini akan disahkan menjadi peraturan daerah KLA.
"Semua pihak termasuk kita wajib untuk memenuhi hak dan perlindungan anak dalam rangka menyongsong Indonesia Emas. Anak-anak kita persiapan, kita perlu memberikan hak mereka semaksimal mungkin dan kita di bawah Perda Kota Layak Anak itu kita membuat Gugus Tugas Kota Layak Anak, ketuanya Kepala Bappeda," ungkapnya.
Semua OPD di Kota Kupang, telah melakukan atau melaksanakan untuk pemenuhan yang dibutuhkan untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Salah satu OPD lingkup Kota Kupang yakni Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang telah gencar membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) dalam rangka pemenuhan hak sipil anak.
"Ketika ada ibu yang melahirkan di Rumah Sakit, otomatis dia pulang anaknya sudah mempunyai akte kelahiran, KIA dan sudah masuk di kartu keluarga orang tua tersebut. Program ini dalam rangka mempercepat, supaya semua warga negara mempunyai tanda pengenal," tandasnya.
Semua OPD, katanya, saat ini sedang gencar untuk mewujudkan Kota Kupang menjadi Kota Layak Anak. Namun, semua dinas belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik atau masih bekerja sendiri-sendiri dan itu harus dimasukan di Perda Kota Layak Anak.
Terdapat lima klaster akan diadakan rapat bersama semua OPD dan Stakeholder terkait. Lima tersebut diantaranya klaster dalam KLA yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan dan klaster perlindungan khusus.
Dalam rapat ini, disoroti bahwa meskipun semua OPD sedang berupaya keras untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Layak Anak, namun koordinasi dan integrasi antar-OPD masih harus diperkuat.
Hal ini terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan mereka. Upaya pengkoordinasian dan integrasi antar-OPD ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa semua aspek yang terkait dengan kesejahteraan anak benar-benar terpenuhi.
Selain itu, pentingnya penguatan koordinasi antar-OPD juga menjadi sorotan dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kota Layak Anak. Meskipun berbagai langkah sudah diambil, masih ada kebutuhan untuk memastikan bahwa semua OPD bergerak sejalan dalam upaya mewujudkan kota yang ramah dan aman bagi anak-anak.
Dengan demikian, langkah-langkah konkrit dapat diambil untuk menangani berbagai tantangan yang dihadapi anak-anak di Kota Kupang. Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa langkah-langkah untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Kupang harus melibatkan semua pihak terkait secara sinergis.
Penguatan koordinasi dan integrasi antar-OPD menjadi kunci dalam upaya memastikan bahwa hak-hak anak dan perlindungan mereka benar-benar terpenuhi. Dengan demikian, Kota Kupang dapat menjadi contoh bagi kota lainnya dalam membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak-anak. (cr3/gat)
