KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID – Pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar, 27 November 2024 mendatang. Hal itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada. Jadwal dan tahapan pilkada sebenarnya sudah dimulai sejak Januari 2024 lalu. Untuk pembentukan badan adhoc berupa PPK, PPS dan KPPS akan dimulai pada 17 April mendatang.
Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Provinsi NTT, Elyas Lomi Rihi kepada Timor Express, Jumat (15/3) mengatakan, terkait petunjuk teknis pelaksanaan pilkada akan diterbitkan sesuai tahapannya.
"Kalau merujuk ke PKPU Nomor 2 tahun 2024, maka sekarang selain persiapan, penyusunan peraturan juga pendaftaran pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat khusus tahap survei ini sudah ada juknisnya," ujar Elyas.
Dikatakan, lembaga survei didaftarkan pada tingkatan masing-masing, yakni di KPU kabupaten/kota dan provinsi. Elyas menjelaskan, untuk kriteria lembaga survei haruslah bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan.
Dia mengatakan, untuk data pemilih, daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu lalu akan dilakukan sinkronisasi dengan DP4 yang kemudian diturunkan guna dilakukan pemutakhiran oleh PPDP.
Selanjutnya, untuk pendaftaran calon akan dimulai pada 27-29 Agustus 2024.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda NTT, Stef Surat mengatakan, pada pilkada ini semua kabupaten/kota se-NTT akan melakukan pilkada serentak.
"Semua kabupaten/kota pilkada serentak. Memang masih ada kabupaten yang dijabat oleh bupati/wakil bupati lama sampai selesai pilkada," kata Stef.
Dirinya menyebut, adapun kepala daerah yang berakhir pada tahun ini adalah Bupati Sabu Raijua, Bupati Malaka, Bupati TTU, Bupati Belu, Bupati Ngada, Bupati Manggarai, Bupati Manggarai Barat, Bupati Sumba Timur dan Bupati Sumba Barat.
Disamping itu, partai politik pun belum ada persiapan khusus untuk menghadapi pilkada mendatang. Partai tingkat provinsi masih menunggu keputusan dari DPP.
"Belum, kami masih rapat dengan DPP, nanti saya info," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Emelia Nomleni.
Begitu pun Ketua DPW PKB NTT, Aloysius Malo Ladi menyebut, masih menunggu arahan dari DPP.
"Kami masih menunggu arahan dalam bentuk juknis dan juklak dari DPP," katanya.
Aloysius mengatakan, secara garis besar, PKB belum mulai melaksanakan persiapan untuk pilkada. Sedangkan, Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Leonardus Lelo menyebut, masih menunggu peraturan organisasi (PO) dari DPP. Meski begitu, ada banyak kader yang sudah bertemu untuk berdiskusi dan menyampaikan niat untuk maju pilkada.
"Kita tetap menerima, tapi menunggu PO dari DPP. Peraturan organisasi kan penting supaya kita tahu mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari tahap penjaringan sampai penetapan keputusan DPP siapa yang diusung," terangnya.
Menurutnya, kader dan non kader nanti yang akan diusung tentu harus berkualitas, berkapasitas dan memahami secara benar apa visi dan misi yang akan dilakukan untuk NTT.
"Yang jelas visi misinya tidak keluar dari platform perjuangan Demokrat. Kita harus punya pemahaman dan kesamaan visi misi," tegasnya.
Disamping itu, elektabilitas calon yang diusungpun juga dipertimbangkan. Ia menyebut, untuk calon gubernur, Demokrat telah mengusung Benny K Harman.
"Saya menyampaikan itu untuk menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan DPP yang menugaskan BKH untuk maju cagub NTT 2024-2029. Untuk sementara saya berkomitmen dan melanjutkan apa yang disampaikan DPP," katanya.
Dikatakan, parpol punya mekanisme sendiri untuk menentukan cakada. Pada umumnya partai-partai modern akan menggunakan instrumentasi survei untuk kemudian mengarahkan dukungan kepada profil cakada tertentu.
“Jika sakarang parpol belum progres untuk memberikan respon berlebih terhadap tahapan pilkada, ya memang secara formal pemilu 2024 masih dalam tahapan finalisasi, jadi konsentrasi parpol masih pada mengadvokasi hasil pileg dan pilpres,” ungkapnya.
Saat ini, sudah muncul beberapa nama non parpol yang berencana akan maju dalam pilgub mendatang yakni Frans Aba dan Frans Go.
Pengamat politik dari Undana, Yohanes Jimmy Nami menilai, maraknya kader-kader non parpol yang melakukan sosialisasi diri merupakan hal yang lumrah. Hal itu dilakukan untuk berusaha menarik simpati masyarakat lewat sosialisasi diri dan komunikasi politik yang dibangun ditengah komunitas masyarakat.
"Membranding diri sebagai personality yang layak menjadi pemimpin daerah dengan berbagai strateginya," ucap Jimmy.
Jika sudah dikenal publik, popularitas, elektabilitas dan penerimaan yang menjadi alat takar parpol sebelum menentukan dukungan sudah dapat diukur dan dievaluasi.
Menurutnya, pilkada ruang politik yang unik dalam skema politik lokal, kehendak publik memang harus benar-benar bisa didetailkan oleh parpol maupun cakada dengan visi misi yang benar-benar membumi, sehingga mudah dicerna masyarakat dan mendapat respon yang riil.
"Tidak selamanya parpol besar mendulang dukungan signifikan dalam pilkada, malah sebaliknya parpol kecil maupun calon perseoranganlah yang mendapat simpati publik karena paham strateginya dan mampu mengkonsolidasi isu dan kekuatan politik yang ada pada level lokal secara baik," tutupnya. (cr1/ays)
