JAKARTA,TIMEX.FAJAR.CO.ID- Rektor IPDN Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M., menyampaikan digitalisasi merupakan kebutuhan masyarakat. Masyarakat perlu pelayanan yang cepat dengan tetap dilandasi norma-norma dan etika tinggi.
"Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah yang kini terus menggelorakan sistem pelayanan berbasis elektronik," terang Prof. Hadi.pada seminar nasional dalam rangka Dies Natalis IPDN ke-68, Kamis (8/3).
Dia melanjutkan pada 2022 capaian pelaksanaan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia masih mencapai angka 2,34% atau dinilai cukup. Pelaksanaan SPBE ini dirasa belum maksimal, masih terdapat beberapa permasalahan.
Salah satunya, yakni belum adanya grand design pemerintahan transformasi digital nasional yang didalamnya terdapat transformasi regulasi, transformasi kelembagaan, transformasi pencapaian tahapan atau road map, transformasi penyiapan literasi publik, transformasi infrastruktur.
"Inilah yang nantinya bisa diskusikan dalam seminar ini," ujar Rektor Hadi. Tak hanya permasalahan di atas, transformasi digitalisasi pun masih terbentur dengan tidak sampainya akses digitalisasi di daerah-daerah terpencil.
Perkembangan digitalisasi sejak 2001, di Indonesia hanya sebatas mengubah dokumen yang tadinya kertas menjadi dokumen digital. Namun, tidak ada korelasinya dengan tata kelola pemerintahan manual menjadi digital, sehingga pelayanan kepada masyarakat masih terasa berbelit-belit dan lamban. Belum lagi susahnya akses digitalisasi yang didapat oleh masyarakat di daerah terpencil.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Nanik Murwati, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Direktur Pengelolaan Informasi Data Kependudukan, Dirjen Dukcapil Kemendagri Handayani Ningrum, Sekda Surabaya Ikhsan, dan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si didapuk menjadi narasumber pada diskusi kali ini.
Menurut Nanik Murwanti, digitalisasi merupakan faktor kunci untuk mewujudkan jalan tol pelayanan. Transformasi digital akan menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan. Selain itu, urgensi penyelenggaraan SPBE adalah untuk memudahkan warga mengakses layanan publik, menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, dan indeks penegakan hukum.
"Jadi, bisa dikatakan SPBE yang baik akan berdampak positif pula pada indeks pembangunan, indeks persepsi korupsi, indeks penegakan hukum dan tingkat kemudahaan berusaha," ujarnya.
Dia berharap praja IPDN sebagai calon ASN nantinya bisa menjadi engine yang mendukung percepatan digitalisasi pelayanan publik. Sementara, dalam kacamata keamanan penerapan SPBE, Sulistyo mengatakan BSSN telah memberikan layanan sertifikasi elektronik yang diberikan ke-9 instansi pemerintah.
Penanggungjawab aplikasi SPBE prioritas yang paling banyak dipegang oleh Kementerian Keuangan, sedangkan Kementerian Dalam Negeri menduduki peringkat keempat. Pada 2023 sebanyak 55,62% sektor administrasi pemerintahan diberikan notifikasi oleh BSSN. Artinya sektor ini rentan terhadap ancaman siber.
"Salah satu ancaman siber disebabkan oleh lisensi yang telah habis, pemakaian software bajakan," ujarnya. Sementara itu, Handayani menyampaikan peningkatan keamanan dalam SPBE dilakukan melalui aspek people (SDM terlatih), process (pelaksanaan) dan pemanfaatan teknologi.
Kemendagri siap mendukung implementasi SPBE dan percepatan transformasi digital, implementasinya di antaranya melalui SIAK terpusat. SIAK menjadi layanan digital dasar untuk aplikasi SPBE prioritas. "Kini, Dukcapil telah dan akan terus aktif berdiskusi dengan Kemenkominfo dan KemenPAN-RB untuk mendukung implementasi SPBE dan percepatan transformasi digital," ujar Handayani Ningrum.
Tak hanya IPDN-Kemendagri, Pemkot Surabaya juga juga proaktif terhadap transformasi digitalisasi ini. Menurut Ikhsan, keberhasilan berbagai upaya SPBE tersebut salah satunya adalah penurunan angka growth stunting di Surabaya dari 28% turun menjadi 4% pada 2023.
“Banyak manfaat yang didapat masyarakat dengan adanya pelayanan publik berbasis digital. Contoh lainnya adalah upaya pengentasan kemiskinan melalui pendataan, pengamatan dan monitoring serta intervensi program," tuturnya.
Digitalisasi ini menurut Halilul perlu diuji dan diorientasikan kepada masyarakat. Rakyat selaku pelanggan layanan pemerintahan negara memerlukan pelayanan yang murah, mudah, berkualitas, aman, transparan dan tanggung gugat. "Jadi, sudah seharusnyalah semua bentuk digitalisasi ini berorientasi kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, berbagai jenis aplikasi pemerintahan dan pelayanan pemerintahan baik offline maupun online harus tetap diuji kebermanfaaatannya bagi masyarakat. Tidak hanya diuji untuk berbagai macam perlombaan, tetapi juga harus benar-benar dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain acara seminar nasional ini, IPDN sebelumnya juga telah menggelar rangkaian acara menyambut Dies Natalis IPDN di antaranya kegiatan donor darah dan khitanan massal pada 2 Maret 2024. Beberapa perlombaan internal, seperti lomba kebersihan wisma praja, olahraga yang di dalamnya terdapat tarik tambang, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis dan IPDN Run.
Lomba kesenian, seperti IPDN idol, stand up comedy, paduan suara dan fashion show, IPDN expo serta pemilihan putra putri nusantara. Selanjutnya IPDN akan melaksanakan puncak dies natalis pada 18 Maret 2024. (esy/jpnn/thi)
