Prabowo-Gibran Sementara Unggul di 34 Provinsi
Hampir Pasti Ditetapkan KPU sebagai Pemenang Pilpres Hari Ini
Tim Amin Kumpulkan Bukti-Bukti Kecurangan untuk Dibawa ke MK
JAKARTA, TIMEX.FAJAR.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menuntaskan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu (20/3). Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hampir pasti bakal ditetapkan secara resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Hingga berita ini ditulis tadi malam. Selasa (19/3), KPU telah menuntaskan rekapitulasi untuk 36 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Hasilnya, Prabowo mendominasi di 34 provinsi. Dua provinsi yang gagal dimenangkan adalah Aceh dan Sumatera Barat. Kemenangan di dua provinsi itu diraih pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Sementara itu, dua provinsi lain, yakni Papua dan Papua Pegunungan yang batal menjalani rekap kemarin, ditargetkan tuntas hari ini. Dua provinsi itu harus menjalani penetapan hingga hari terakhir karena rekapitulasi di tingkat KPU provinsi baru tuntas kemarin petang.
Komisioner KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan, situasi di Papua Pegunungan kurang kondusif. Sehingga pleno penetapan provinsi harus dilakukan di Jayapura. Sementara Provinsi Papua kemarin masih menyisakan rekap untuk Kota Jayapura. Proses itu memakan waktu hingga petang. Sesuai jadwal, jajaran KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan terbang ke Jakarta dari Jayapura pada pukul 22.00 tadi malam.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, kemungkinan rekapitulasi dua provinsi tersebut digelar pukul 10.00 pagi hari ini. Dengan range waktu tersebut, Idham meyakini akan tuntas sesuai ketentuan, yakni 20 Maret.
”Insya Allah sesuai rentang waktu diberikan oleh UU Pemilu," ujarnya, Selasa (19/3) kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto juga menegaskan bahwa KPU bakal mengumumkan hasil pemilu 2024 sesuai jadwal, yakni hari ini. Dia yakin KPU mampu menyelesaikan rekapitulasi suara tepat waktu.
”Kita doakan saja semua lancar sampai tanggal 20 Maret, tepat waktu diumumkan hasil pemungutan suara,” tutur pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima TNI itu.
Sampai kemarin, Hadi menyampaikan bahwa kondisi dan situasi pascapemilu dalam keadaan baik. Kondusivitas masih terjaga sesuai dengan harapan.
”Sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu bahwa saat ini kondisinya adalah kondusif dan aman,” ucap dia.
Hadi memastikan bahwa situasi itu akan terus dijaga sampai seluruh tahapan pemilu selesai. Dia percaya tensi politik bakal turun seiring berakhirnya semua tahapan pemilu.
Sementara itu, pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) membuka opsi membawa hasil rekap ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan, pihaknya terus memantau proses rekapitulasi suara nasional. Tim di lapangan terus menyampaikan laporan terkait perkembangan rekap nasional.
Syaiful menegaskan bahwa pihaknya akan membawa hasil pilpres 2024 ke MK. Saat ini tim Amin masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang akan menjadi bahan dalam pengujian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
”Salah satu opsinya kita bawa ke dalam sengketa pemilu," bebernya.
Selain gugatan ke MK, pihaknya juga sedang menggulirkan hak angket di DPR. Jadi, ada dua ranah hukum yang disediakan undang-undang (UU), yaitu pengujian PHPU ke MK dan hak angket di DPR.
Syaiful menegaskan, hak angket terus bergulir. Beberapa anggota DPR sudah menandatangani hak angket. Para Sekjen partai juga sudah bertemu.
”Jadi, kalau soal angket masih so far so good. Ready PKB, termasuk Nasdem dan PKS," ungkapnya.
Syaiful berharap hak angket bisa disetujui di rapat paripurna sehingga bisa terbentuk panitia angket. Dia menambahkan bahwa pihaknya juga menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan (PDIP).
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai mempersiapkan diri menghadapi potensi sengketa PHPU. Dalam PHPU, posisi Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan terkait dalil kecurangan.
Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta jajaran di daerah menyiapkan laporan hasil pengawasan (LHP) yang bersumber dari temuan dan aduan selama tahapan pemilu berjalan.
”Jadi, dari sekarang mulai kumpulkan LHP yang bersumber dari form A, temuan Bawaslu, aduan masyarakat, hingga imbauan kepada peserta pemilu selama pra, kampanye, hingga hari tenang," terangnya.
Totok meminta jajaran Bawaslu memisahkan LHP pilpres dan pileg. Sebab, tahapan PHPU-nya berbeda. Juga LHP khusus apabila terjadi dugaan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis dan masif) di daerah masing-masing.
Totok menduga permohonan peserta pemilu terkait PHPU di MK akan lebih banyak mendalilkan permohonan yang bersifat TSM. ”Jadi, penyusunan LHP untuk sidang PHPU nanti dipisah," ucapnya.
Pada bagian lain, kedatangan dua kader PKB sekaligus menteri Kabinet Indonesia Maju Ida Fauziah dan Abdul Halim Iskandar ke Istana Negara, Senin (18/3) lalu memicu spekulasi terkait komunikasi Jokowi dengan PKB. Pertemuan terkesan janggal karena kementerian keduanya tidak beririsan. Ida merupakan Menteri Ketenagakerjaan, sedangkan Halim adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo diduga erat berkaitan dengan dinamika pilpres, termasuk hak angket.
Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kemarin menepis hal itu. Menurut dia, tak perlu ada spekulasi. ”Pertemuan presiden dengan menteri-menterinya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja,” ucapnya.
Ari menambahkan bahwa penjelasan Halim kepada media seusai pertemuan dengan Jokowi sudah cukup menjelaskan. ”Bapak Halim Iskandar sudah menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan dengan bapak Presiden. Tidak ada pembahasan tentang hak angket sama sekali,” tegas dia.
Memang, seusai pertemuan itu, Halim dan Ida menemui media di kompleks Istana Negara. Halim menyatakan bahwa kedatangannya bersama Ida atas permohonan pribadi. Halim menyebut pertemuan itu untuk laporan berkala.
”Sowan kami ke pak presiden yang kebetulan memang kami minta waktu bersamaan agar waktunya pak presiden lebih efektif,” ucapnya.
Halim juga menyebutkan bahwa keduanya mengucapkan terima kasih karena diperbolehkan mengikuti kontestasi untuk memperebutkan kursi legislatif. Mereka melaporkan capaian suara yang didapat di daerah pemilihan (dapil).
”Sekaligus tadi kami melaporkan ke pak presiden karena perolehan suara PKB secara nasional alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur,” bebernya.
Menurut Halim, suara PKB tidak hanya nyaring di Jawa, tapi juga Sumatera Barat dan NTB. Jokowi pun memberikan selamat. Kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menyinggung soal pemilu yang akan datang. Dinamika pileg 2024 dan yang akan datang juga dibicarakan.
Halim mengelak jika pertemuan itu disebut membahas sengketa pilpres. Menurut dia, hal tersebut bukan kewenangan keduanya.
”Tidak ada pembahasan hak angket karena beliau tahu kami menghadap ini sebagai menteri,” tuturnya. (far/syn/lum/lyn/c9/oni/jpg/ays)
