JAKARTA, TIMEX.FAJAR.CO.ID – Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) resmi mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3). Dalam permohonannya, Amin meminta pilpres diulang tanpa menyertakan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Permohonan itu didaftarkan melalui online dan ditindaklanjuti dengan melengkapi berkas. Tim hukum timnas Amin tiba di MK sekira pukul 08.50 WIB dan selesai merampungkan proses pendaftaran pukul 10.30 WIB. Permohonan itu terdaftar dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.
Usai pendaftaran, Ketua Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir menjelaskan dalam naskah permohonan sengketa PHPU presiden itu pihaknya mempermasalahkan beberapa hal. Pertama, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Pencalonan itu dikaitkan dengan status Gibran sebagai anak Presiden Joko Widodo dan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang masif sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari. Selanjutnya, pihaknya juga mempersoalkan ketidaknetralan aparat penyelenggara pemilu dan keterlibatan aparatur pemerintah yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu.
Ari menjelaskan, permohonan PHPU pilpres memang bukan hanya soal hasil. Tapi juga tentang proses dalam mendapatkan hasil tersebut. Narasi itu sebelumnya juga disampaikan Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan. Kubu Amin mengklaim pelaksanaan pemilu pada faktanya tidak berjalan secara jujur, adil dan bebas karena adanya pengkhianatan konstitusi yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Tim hukum berharap sengketa PHPU melahirkan keputusan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa menyertakan Gibran. ”Calon wakilnya (Prabowo diganti, red) dengan siapa saja diganti silakan,” kata Ari.
Pihaknya optimistis MK akan menangani sengketa itu sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Ari, MK adalah forum resmi untuk timnas Amin mengupayakan keadilan atas hasil pemilu 2024.
Ari menambahkan, total berkas permohonan hampir mencapai 100 halaman. Pihaknya juga menyertakan bukti-bukti yang menguatkan dalil permohonan. Dia berharap hakim MK akan terbuka hatinya saat melihat fakta-fakta yang dirangkum dalam naskah permohonan.
”Insya Allah kami optimistis dengan hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, saat melepas tim hukum berangkat ke MK, Anies menyatakan bahwa proses dan hasil sama-sama penting. Dia menegaskan bahwa proses yang benar akan memberikan hasil yang benar. Begitu pun sebaliknya, proses yang bermasalah akan berujung pada hasil yang bermasalah juga.
”Kami ingin agar itu semua dikoreksi, supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi,” paparnya.
Terkait dengan sikap timnas Amin yang berbeda dengan Partai Nasdem, Anies menegaskan bahwa partai politik memiliki hak konstitusional. Karena itu sikap Nasdem harus dihormati dan dihargai. Dia menegaskan, pihaknya tetap sejalan dengan Nasdem dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik.
”Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai lain,” terangnya.
Pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus melakukan persiapan untuk mengajukan gugatan ke MK.
"Tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi," terang Ganjar dalam konferensi pers di posko GAMA, jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).
Menurut Ganjar, tim hukum akan segera mendaftarkan permohonan gugatan ke MK dalam waktu dekat. "Apakah besok atau Sabtu, untuk segera kami menyampaikan seluruh yang ada untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya," papar Ganjar.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu menyatakan, saat ini adalah momentum yang tepat bagi hakim MK untuk menunjukkan kredibilitasnya, setelah ada putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pemecatan Anwar Usman dari jabatan ketua MK.
Maka, Ganjar mengajak untuk mengembalikan kredibilitas demokrasi sehingga menjadi jauh lebih baik. Untuk itu, pihaknya akan segera mendaftarkan gugatan ke MK. Dia berharap MK bisa membuka tabir di balik kecurangan pemilu dan bisa mengadili perkara itu dengan baik.
"Dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan," terangnya.
Terkait materi gugatan, barang bukti dan saksi yang akan dihadirkan ke sidang, Ganjar mengatakan, tim hukum sudah menyiapkan semuanya. Salah satunya yang akan dipersoalkan adalah data sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang bermasalah.
Banyak data janggal yang ditampilkan dalam Sirekap KPU. "Mudah-mudahan nanti akan ada pakar yang disiapkan oleh tim untuk bisa membongkar cerita itu, sehingga bisa membuka mata masyarakat," beber mantan anggota DPR RI itu.
Mahfud MD mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke MK terkait mekanisme sidang nanti. Yang pasti, menurut pengalamannya sebagai mantan ketua MK, lembaga yudikatif itu bukan lagi sebagai mahkamah kalkulator.
Menurutnya, istilah terstruktur, sistematis dan masif (TMS) sampai sekarang masuk dalam aturan hukum yang ada.
"Sebelum itu tidak ada. Artinya MK itu bukan sekadar mahkamah kalkulator. Tinggal nanti kreativitas hakim MK," jelasnya dalam konferensi pers, kemarin.
Sebenarnya, setelah reformasi, demokrasi dan hukum di Indonesia berjalan cukup bagus, khususnya dari sudut institusionalisasi. Namun, setelah pemilu 2024, semua berubah. Bahkan, para pakar dan pelaku politik senior menilai bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal.
Mahfud mengatakan, sebelumnya tidak pernah ada pemilu seperti sekarang ini. Yang mana para aparat dan pejabat tertinggi turun untuk memenangkan pemilu. "Apalagi ada ancaman-ancaman ya, politik gentong babi, politik-politik kerah putih dan sebagainya, sehingga ini dianggap pemilu paling brutal," tegasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang dan mengajak mereka untuk tidak merusak demokrasi dan hukum. Kalau demokrasi dan hukum dirusak sekarang, maka nanti akan terjadi lagi kerusakan di masa mendatang.
Mahfud menegaskan, gugatan yang akan diajukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond election masa depan. Bukan sekadar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang.
"Dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum, yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap. Demi masa depan, bukan kami," jelas Mahfud.
Mahfud menegaskan, pihaknya akan menerima apa pun hasilnya nanti. Yang penting, timnya sudah menempuh mekanisme hukum yang ada sampai titik akhir.
"Agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga Indonesia, yang harus dibangun sebagai negara demokrasi yang berkeadaban, berkeadilan dan juga berhukum dengan benar," tandasnya.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan para saksi. Bahkan, timnya sudah menemui para saksi di daerah. Baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT dan Bali. Mereka melihat dan mengalami secara langsung berbagai kecurangan yang terjadi.
Namun, kata dia, ketika mereka diminta menjadi saksi di sidang MK, tidak semuanya bersedia, karena merasa tidak nyaman dan tidak aman. Sebab, ada berbagai tekanan terhadap mereka.
"Yang ingin saya katakan bahwa selama saksi itu tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan sesuatu, kita sudah melakukan pelanggaran hak-hak asasi dari saksi," jelasnya.
Walaupun demikian, TPN akan berusaha mendatangkan banyak saksi. Namun, kehadiran saksi di sidang, sangat bergantung MK.
"Kalaupun tidak semua bisa ditampilkan, kami sudah punya pernyataan tertulis dari mereka yang bisa kami sertakan dalam persidangan," pungkas Todung.
Sementara itu, Ketua Koordinator Strategis TKN Sufmi Dasco Ahmad menghormati langkah hukum yang diambil paslon nomor urut 1 dan 3. Baginya, itu memang mekanisme yang telah diatur konstitusi bagi pihak-pihak yang tidak puas.
"Gugatan-gugatan terhadap MK adalah sah-sah saja," ujarnya.
Pihak TKN, lanjut dia, juga akan melakukan sejumlah persiapan untuk mempertahankan kemenangan. Soal tudingan kecurangan, dia juga tidak mau ambil pusing. Dasco mempersilakan pihak lain untuk membuktikan.
"Kami merasa optimis bahwa gugatan-gugatan yang kemudian akan diajukan, akan kita atau kami bisa lalui dengan baik," imbuhnya.
Yang jelas, saat ini KPU telah menetapkan paslon Prabowo-Gibran sebagai pemenang pilpres. "Kami selama ini juga tidak mau reaktif terhadap itu (tudingan kecurangan)," kata dia.
Dasco juga mengajak simpatisan dan kader pendukung pasangan nomor urut 2 untuk tidak reaktif. Sembari menunggu proses legal di MK.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mempersilakan pihak-pihak yang tak puas untuk mengajukan sengketa. Sebagai pihak termohon, KPU siap menghadapi di forum PHPU.
"Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini," ujarnya.
Saat ini, KPU tengah mempersiapkan dokumen atau bukti-bukti yang diperlukan. Namun Hasyim tidak mau merinci lebih jauh persiapannya.
"Kami juga harus mempersiapkan segala sesuatunya berbagai macam potensi sengketa," jelasnya.
Prabowo Janji Kerja Cepat
Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto menyatakan, nantinya dia bersama Gibran akan berusaha bekerja keras agar secepatnya menunjukkan hasil kepada masyarakat Indonesia. Dia memastikan akan meneruskan capaian-capaian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
”Landasan yang kuat yang telah beliau bangun, khususnya di bidang ekonomi akan kami gunakan untuk bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja untuk membawa hasil secepat-cepatnya,” beber dia.
Menurut Prabowo, Jokowi merupakan negarawan yang tidak anti merangkul lawan. Itu dibuktikan oleh mantan wali kota Solo tersebut dengan menjadikan dirinya sebagai Menteri Pertahanan dan turut mendorongnya maju dalam pemilihan presiden tahun ini.
”Karena itu, saya harus menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada beliau,” imbuhnya.
Jokowi, lanjut Prabowo, sudah memberi contoh melalui rekonsiliasi besar pada 2019 lalu. Karena itu, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu. Baginya para pemilih calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 maupun 3 sama. Seluruhnya adalah rakyat Indonesia yang akan dia pimpin. ”Kami akan menjadi presiden dan wakil presiden, (menjadi) pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Kepada pemilih yang tidak memilih dirinya, Prabowo meminta agar diberi kesempatan untuk bekerja. Mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu menyatakan bahwa dirinya akan bekerja ekstra keras untuk semua. ”Pemilihan presiden sudah selesai, semua pilihan rakyat harus kita hormati. Yang memilih 2 kita hormati, yang memilih 1 kita hormati, yang memilih 3 kita hormati. Kita bersatu,” ajaknya.
Bersama Gibran, Prabowo berjanji akan menghadirkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan apresiasinya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas proses rekapitulasi dan penghitungan suara pemilihan umum (pemilu) 2024 yang telah selesai dilaksanakan. Hal ini disampaikan Jokowi kepada awak media usai meninjau RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Kota Pontianak.
"Kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam (Rabu (20/2)) sudah selesai dilakukan oleh KPU," ujarnya.
Jokowi menyebut bahwa dirinya mengapresiasi proses-proses KPU dan Bawaslu. Menurutnya proses yang ada sekarang sudah berjalan baik dan tepat waktu. (tyo/lum/far/syn/lyn/jpg/ays)
