KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur NTT tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTT, Rabu (27/3).
Dalam penyampaiannya, tercatat APBD murni tahun anggaran 2023 terjadi defisit sebesar Rp 228 miliar yang diperoleh dari pendapatan daerah dikurangi belanja daerah, kemudian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 228 miliar yang direncanakan untuk menutup defisit anggaran tersebut akibat selisih kurang pendapatan terhadap belanja.
Kemudian, pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023, terjadi defisit anggaran sebesar Rp 20 miliar yang kemudian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 20 miliar untuk menutup defisit anggaran tersebut.
Untuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT tahun 2023 meningkat dari 67,63 pada 2022 menjadi 68,40 pada 2023. Capaian IPM tahun 2023 mengalami peningkatan 1,14 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan IPM Provinsi NTT ini mengalami percepatan dari tahun sebelumnya pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak," terang Ayodhia.
Sementara itu, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,84 pesen, naik menjadi 9,12 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 sebesar 23,86, turun menjadi 23,76 persen pada Maret 2023.
Garis kemiskinan pada Maret 2023 pun tercatat sebesar Rp 507.203/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan Rp 389.518 dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 117.685.
"Pada Maret 2023 secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,90 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah Rp 2.992.498," jelasnya.
Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTT pada Agustus 2023 sebesar 3,14 persen atau turun 0,40 persen dari Agustus 2022 sebesar 3,45 persen. Jumlah angkatan kerja berdasarkan survei angkatan kerja nasional pada Agustus 2023 sebanyak 2,99 juta orang, turun 0,03 juta orang dibanding Agustus 2022.
"Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) naik sebesar 0,49 persen poin. Sedangkan, persentase setengah pengangguran turun sebesar 1,77 persen, sementara pekerja paruh waktu naik sebesar 2,01 persen dibanding Agustus 2022," tambahnya.
Dirinya mengatakan, pencapaian beberapa target belum sesuai harapan, akan tetapi dengan dukungan dan kerja sama yang produktif, khususnya dari DPRD NTT sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah optimis dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan dapat membawa masyarakat NTT menuju masyarakat yang bermartabat dan sejahtera.
"Pemprov NTT mengharapkan koreksi yang konstruktif melalui saran dan rekomendasi dari DPRD NTT sehingga bisa menjadi bahan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun mendatang," tandasnya. (cr1/ays)
