KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT membuka 12 ribu lebih formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024.
Kepala Badan Kepegawaian Provinsi NTT, Yosef Rasi kepada Timor Express, Minggu (7/4) menyebutkan, 12 ribu lebih CPNS dan PPPK terbagi menjadi 9 ribu lebih PPPK dan 2 ribu lebih CPNS. Formasi tersebut masih belum diumumkan ke publik lantaran masih dilakukan penyiapan keuangan dengan Badan Keuangan Daerah.
“Kita sedang berkoordinasi untuk persiapan keuangannya. Karena masalah pegawai ini, kalau CPNS seluruh proses penggajian itu oleh pusat, kecuali TPP. Kalau PPPK gaji pokok oleh pusat, tunjangan istri anak dan suami oleh daerah, termasuk TPP,” terangnya di aula El Tari Kupang.
Sebab, formasi yang dibuka tentu harus disesuaikan dengan keuangan daerah. Lanjutnya, berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan, sekitar Rp 200 miliar lebih per bulan untuk formasi tersebut.
“Kalau PPPK memang gaji pokok dari pusat, tapi tunjangan harus dari daerah, PAD kita. Kita berharap lonjakan penerimaan kita ini bisa mengakomodir semuanya,” katanya.
Untuk fokus penerimaan pun, lanjutnya, tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan masih menjadi fokus. Sebab ketersediaan sekolah yang cukup banyak dan kurangnya tenaga kesehatan.
“Formasi ini untuk tenaga pendidikan, nakes, teknis dan administrasi. Yang pasti (fokus) kita ke pendidikan dan nakes, sisanya teknis dan administrasi,” ujarnya.
Dirinya menyebut, penerimaan CPNS dan PPPK terbilang cukup banyak. Hal itu merupakan bentuk pemerintah mengakomodir kepentingan daerah. Proses pengangkatan pegawai yang cukup banyak adalah untuk memenuhi kebutuhan daerah, terutama nakes dan tenaga pendidikan.
Yosef mengatakan, setelah proses penyiapan keuangan, akan berkoordinasi dengan pusat, yang kemudian akan dijadwalkan pengumumannya ke publik. Apabila mengikuti proses penganggaran, maka dia berharap dipertengahan tahun anggaran, proses ini sudah harus berjalan.
“Kita sedang berkoordinasi untuk siapkan keuangan dengan pusat. Formasi yang kita butuhkan kita evaluasi dengan Jakarta, baru kita umumkan secara luas,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan NTT, Benhard Menoh ketika dikonfirmasi terkait penganggaran, belum dapat berkomentar.
“Menjawab itu nanti kita bicara dengan pak sekda dulu,” katanya. (cr1/ays)
