KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri direncanakan akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang sekaligus calon presiden terpilih pada pemilu 2024. Rencana ini tentu menarik. Pasalnya, PDIP dan Gerindra merupakan rival panas ketika perhelatan pilpres lalu.
Pengamat politik dari Unmuh Kupang, Ahmad Atang kepada Timor Express, Rabu (10/4) mengatakan, dalam politik ada unsur kepentingan yang mampu mempertemukan aktor-aktor yang berbeda pilihan.
Karena itu, di politik terdapat adigium bahwa tidak ada kawan dan musuh yang abadi kecuali kepentingan. Lanjutnya, partai politik yang kalah pilpres sedang membangun persetujuan dengan partai pemenang pilpres.
"Apa yang dilakukan Megawati melalui Puan Maharani untuk membangun komunikasi dengan kubu Prabowo Subianto dapat dimaknai sebagai jalan untuk membuka pintu rekonsiliasi antara elit yang menjadi rivalitas di pilpres," terang Ahmad.
Hal ini merupakan langkah elegan dalam menciptakan suasana politik yang kondusif menjelang pengumuman sidang MK. Namun, dibalik itu ada konsensus politik yang disepakati.
Menurut Ahmad, Prabowo dan Gerindra membutuhkan PDIP sebagai kekuatan politik parlemen dalam mendung kepemimpinan Prabowo-Gibran. Hal ini mungkin saja PDIP akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagaimana Prabowo bergabung dengan Jokowi dan PDIP.
"Telah ada yurispodensi antara PDIP dan Gerindra. Maka tidak berlebihan jika Puan membangun komunikasi dengan Prabowo," kata Ahmad.
PDIP mempunyai pengalaman sebagai oposisi selama 10 tahun saat pemerintahan SBY, karena itu tidak masalah bagi PDIP jika berada di luar pemerintahan.
Atmosfir politik saat ini bukan PDIP dengan Prabowo dan Gerindra tetapi antara PDIP dengan Jokowi. Karena itu, tidak ada beban bagi PDIP jika berada di luar kekuasaan.
Sementara itu, menurut pengamat politik dari Undana, Yohanes Jimmy Nami mengatakan, komunikasi politik yang sedang dikonstruksi antara Mega-Prabowo merupakan budaya politik yang harus dirawat.
Apalagi, menurut Jimmy, memang secara substansial tidak ada persoalan secara pribadi antara Mega dengan Prabowo, demikian juga antara PDIP dengan Gerindra tidak ada gesekan yang berat dalam menjalankan fungsi parlemen dengan berbagai isu penting selama ini.
"Selain itu juga akan mendinginkan atmosfer politik yang sedang berproses pascadiumumkan hasil pemilu 2024 oleh KPU," ujar Jimmy.
Mungkin saat ini, lanjutnya, dirinya belum bisa berspekulasi jauh apakah komunikasi yang dibangun akan mengerucut pada pembicaraan soal bergabung dalam penyelenggaraan pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak.
"Tapi paling tidak akan tercapai persepsi terkait konsolidasi demokrasi Indonesia dimasa yang akan datang," tandasnya. (cr1/ays)
