Pj Gubernur Enggan Berkomentar

  • Bagikan
Penjabat Gubenur NTT , Ayodhia Kalake

Ada Keuntungan Kerja Sama Bank NTT dengan Bank DKI

KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Komisi III DPRD Provinsi NTT mendesak Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake untuk segera mengeluarkan surat persetujuan kerja sama dengan Bank DKI guna menyelamatkan posisi Bank NTT saat ini yang modal inti minimumnya tidak mencapai Rp 3 triliun. Padahal, tersisa delapan bulan lagi sebelum tahun 2024 selesai, Bank NTT baru memiliki sekitar Rp 2,3 triliun modal dan masih kurang Rp 641 miliar.

Karena itu, untuk menyelamatkan Bank NTT agar tidak turun status menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), diperlukan kerja sama dengan Bank DKI yang harus disetujui oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTT sebagai pemegang saham pengendali.

Merespon desakan tersebut, Ayodhia enggan berkomentar banyak dan hanya menjawab dengan singkat pertanyaan yang diajukan wartawan.

"Masih dibahas ya, masih dibahas," kata Ayodhia sembari berjalan memasuki ruang kerjanya, Rabu (17/4).

Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna yang sedang bersama-sama dengan Ayodhia ketika ditanyai terkait komunikasi antara dewan dengan penjabat gubernur, Inche mengaku telah meminta penjabat gubernur untuk mendiskusikan dengan matang terlebih dahulu apakah gubernur masih menjadi pemegang saham pengendali atau tidak.

Inche menyarankan agar pemerintah menggunakan akuntan publik yang akuntabel agar bisa menganalisis secara menyeluruh, sehingga NTT tidak mengalami kerugian.

"Pakai akuntan yang akuntabel, poinnya kita jangan dirugikan karena reposisi itu. Dan tadi pak Pj sudah sampaikan sudah punya akuntan publik untuk evaluasi secara menyeluruh," ujar Inche.

Dikatakan, telah ada diskusi dengan Bank DKI dan OJK terkait jaminan gubernur tetap sebagai pemegang saham pengendali.

Dijelaskan, posisi Bank NTT adalah menuju bank devisa, sehingga apabila tidak diurus, maka status Bank NTT akan turun ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kondisi APBD NTT pun sudah tidak memungkinkan untuk membantu modal, karena itu alternatif kerja sama dengan asosiasi perbankan (Bank DKI) merupakan satu-satunya cara.

"Alternatif kita hanya itu, berikan persetujuan dari Pj gubernur, hanya musti ada percakapan serius antara kita dengan Bank DKI, OJK dan manajemen Bank NTT untuk mempersiapkan diri mengambil keputusan itu," kata Inche.

Menurutnya, dalam kerja sama dengan Bank DKI pun ada banyak keuntungan. Misalnya kekuatan jaringan Bank NTT semakin banyak ketika ada dalam konsorsium tersebut, juga dari segi perawatannya pun bisa berbagi dengan bank lain yang lebih hebat.

"Masalahnya manajemen Bank NTT bagaimana? Apakah masih mempertahankan manajemen yang sekarang atau mau revisi manajemen? Kalau orang sekarang masih dianggap bagus ya dipakai, kalau tidak memang harus ada kerelaan untuk membenahi manajemen dan sumber dayanya," tegasnya.

Sehingga, apabila di-launching menjadi bank devisa dengan pola kerja sama tersebut, sumber dayanya pun cukup untuk bisa menyesuaikan diri dengan posisi yang baru. (cr1/ays)

  • Bagikan