KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT bungkam ketika ditanyai terkait nasib Bank NTT. Hal itu terlihat ketika Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake usai menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di alun-alun IH Doko, Kamis (2/5).
Awalnya Ayodhia masih merespon pertanyaan wartawan terkait permasalahan pendidikan di NTT, namun setelah wartawan menanyakan perihal kerja sama antara Bank NTT dan Bank DKI, Ayodhia tidak merespon dan langsung bergegas masuk ke mobil.
Begitu pun Sekretaris Daerah NTT, Kosmas Lana yang ketika diwawancarai usai upacara, awalnya masih merespon pertanyaan wartawan terkait Hari Pendidikan Nasional, namun ketika wartawan mulai menanyakan tentang Bank NTT, Kosmas menolak untuk menjawab dan ia menyebut hanya berkenan menjawab seputar Hari Pendidikan Nasional saja.
"Itu soal lain, ini kan Hari Pendidikan Nasional, saya tidak omong itu," kata Kosmas.
Padahal, setelah itu, Kosmas masih menjawab pertanyaan diluar Hari Pendidikan Nasional, yakni terkait ASN yang maju dan mendaftar sebagai bakal calon gubernur.
Setelah menjawab itu, Kosmas langsung menaiki mobilnya yang sudah siap pergi.
Terpisah, Ketua DPRD NTT, Emelia Nomleni mengatakan, belum terpenuhinya Modal Inti Minimum (MIM) Bank NTT diperlukan rumusan-rumusan dan kerja sama antara Bank NTT dengan Bank DKI merupakan bagian dari solusinya.
Emelia mengingatkan agar meskipun ada kerja sama dengan Bank DKI, tetap harus dianalisa dan diperhatikan untung ruginya.
Menurutnya, orang perbankan tentu sangat memahami bahwa kerja sama tersebut akan mendatangkan sesuatu, namun tetap harus dilihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sebab, Bank NTT adalah bank daerah yang harus betul-betul dimaksimalkan komunikasinya.
"Penyelamatan (Bank NTT) itu harus memberikan dampak positif bagi Bank NTT itu sendiri. Yang kita tekankan itu soal kebijakan. Bank NTT terselamatkan tapi komunikasi-komunikasi itu bisa tetap terbangun," ungkapnya, Kamis (2/5).
Meski begitu, sebagai ketua DPRD, Emelia menyebut DPRD telah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun komunikasi dengan Bank NTT sejak lama. Namun, usaha komunikasi tersebut seolah-olah tidak berjalan baik.
"Ketika yang lalu itu Bank NTT selalu tertutup untuk bisa memberikan apapun informasi, yang terjadi hanya gunjang gunjing di luar. Tapi kami sendiri tidak memiliki data yang cukup untuk bagaimana berbicara tentang Bank NTT," jelasnya.
Bahkan, lanjutnya, terakhir Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat itu masih mengatakan seluruh proses menjadi bank devisa sudah selesai, tetapi kenyataannya tidak seperti itu.
"Dengan jedah waktu sampai Desember untuk ada cukup anggaran menjadi bank devisa, saya agak meragukan untuk bisa mencapai itu. Akhirnya yang kita anggap sebagai sebuah komunikasi tidak maksimal," ungkapnya.
Hingga akhirnya, setelah pergantian pemerintahan, barulah Bank NTT bisa hadir dan berkomunikasi dengan DPRD untuk mencari jalan keluar yang paling baik untuk menyelamatkan Bank NTT.
"Semua kita harus ikut bertanggung jawab untuk Bank NTT. Kita DPRD sudah berusaha maksimal. Dari Komisi III sampai Banggar dan RDP. Inilah proses-proses yang menjadi tantangan ke depan. Ada banyak PR yang harus diselesaikan dalam kepemimpinan yang akan datang," tandas Emelia. (cr1/ays)
