Tekat Irjen Pol. (Purn) Johni Asadoma Jika Dipercayakan jadi Gubernur
KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID- Stunting dan trafficking masih menjadi masalah utama bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena itu, pemerintah daerah hingga pusat menaruh perhatian serius dalam penanganan, mulai dari pemberian makan tambahan (PMT) dan sosialisasi namun kedua kasus ini tak kunjung menurun.
Irjen Pol. (Purn) Johni Asadoma berkomitmen untuk menyelesaikan dua masalah tersebut jika dipercayakan masyarakat menjadi Gubernur NTT. Hal itu disampaikan saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur NTT periode 2024-2029 di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTT, Sabtu (18/5).
Mantan Kapolda NTT itu mengatakan, penanganannya kedua persoalan itu harus melibatkan semua pihak.
“Harus dibentuk satuan tugas (Satgas). Kita akan genjot agar semuanya dapat terlibat, mobilisasi dan kerahkan untuk prioritas penangannya,” katanya.
Ia menyebut, faktor utama persoalan kemanusiaan ini diakibatkan karena dan ekonomi. Ekonomi yang minim lalu ada pihak lain yang datang dengan bujuk rayu dan iming-iming uang besar membuat masyarakat akan tergiur hingga ke luar negeri secara ilegal.
Hal yang sama juga terjadi pada masalah stunting. Ekonomi yang tidak mendukun membuat ibu hamil mengkonsumsi makan bergizi sehingga anak tidak mendapat asupan gizi yang cukup.
“Orang di kampung ketika ditawarkan pekerjaan dan uang yang besar mereka langsung tergiur dan berangkat secara ilegal sementara mereka tidak dibekali dengan skill yang cukup. Maka ketika bekerja lalu membuat kesalahan tentu akan disiksa majikan hingga meninggal,” katanya.
Ia mengatakan jika dipercayakan menjadi Gubernur NTT maka pihaknya akan melakukan konsolidasi dan mengkampanyekan untuk perangi human trafficking. Mulai dari tokoh masyarakat, agama pemuda dan berbagai stakeholder lainnya untuk perangi.
Untuk pencegahan harus dimulai dari kampanye agar mereka masyarakat tidak tergoda dengan bujuk rayuan dan uang. Jika ingin keluar maka harus sesuai dengan prosedur.
“Aparat desa harus mengawasi warganya agar keluar masuk orang harus diketahui. TNI-POLRI harus cegah di berbagai pintu keluar masuk daerah. Sosialisasi melalui berbagai saluran media,” sebutnya.
Terakhir penegakan hukum harus terukur dan tegas. Bagi yang terlibat harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat mengurangi angka human trafficking.
Ia juga diminta untuk memperjuangkan dan menambah kuota calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) karena selama ini sangat sedikit. Dikatakan pengalaman sebelumnya di institusi dan menjabat Kapolda berhasil meloloskan sebanyak delapan calon Akpol dan itu merupakan terbanyak dalam sejarah.
Dikatakan keberhasilan itu berkat sosial kepada para siswa di sekolah sehingga mempersiapkan diri dengan baik dari awal.
“Setiap daerah sudah memiliki kuota Akpol, tinggal bagaimana kita mempersiapkan anak-anak baik fisik, kesehatan dan pengetahuan akademiknya,” ungkapnya.
Dengan kuota yang sedikit, banyak sekali yang bersaing. Maka perlu dipersiapkan jauh hari. Karena di kepolisian maupun TNI semuanya sudah sangat ketat.
“Sebagai kepala daerah kita akan perjuangkan dengan semua kemudahan. Seperti halnya di Papua ada standar khusus yang juga bagi NTT,” tandasnya. (cr6/gat)
