JAKARTA, TIMEX.FAJAR.CO.ID- Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Salah satunya terkait anggaran pendidikan 2025 yang mencapai Rp 741,79 triliun.
Angka ini meningkat dibandingkan dengan anggaran pendidikan pada APBN 2024 yang tercatat sebesar Rp 665 triliun. Adapun program yang akan dibiayai anggaran itu, salah satunya program unggulan peningkatan gizi anak sekolah.
"Anggaran pendidikan pada tahun 2025 diperkirakan berkisar Rp 708,2 triliun sampai dengan Rp741,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (20/5).
Dia menjelaskan, anggaran itu nantinya akan digunakan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Hal itu dapat ditempuh melalui beberapa program unggulan, antara lain peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana.
Kemudian, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional. Ia juga memastikan, berbagai program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan dapat menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha atau link and match.
Sejalan dengan itu, anggaran pendidikan juga dicanangkan sebagai upaya mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di sertai penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Adapun inisiatif baru dari sisi peningkatan gizi anak sekolah akan melengkapi berbagai program yang telah dilaksanakan sebelumnya dan akan menjadi program strategis dalam penyiapan SDM yang berkualitas sejak usia dini," jelasnya.
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran tengah merumuskan pelaksanaan program makan gratis, termasuk anggarannya. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan, penganggaran makan gratis pada tahun perdana akan kolaboratif.
Dia memperkirakan, pada tahun perdana nanti implementasi program makan gratis akan membutuhkan Rp 120 triliun. Dari jumlah tersebut, pihaknya menargetkan pembiayaan melalui APBN hanya 50-60 persen.
Sementara sisanya dapat dicapai melalui pendekatan Collaborative Farming bersama industri pangan, baik swasta nasional, maupun BUMN Pangan. "Industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40-50 persen dari kebutuhan," ujarnya Kamis (22/2). (jpc/thi)
