Pemerintah Siapkan Dua Opsi Upacara HUT RI
JAKARTA, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Rencana menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dimatangkan. Lantaran infrastruktur belum sepenuhnya siap, pemerintah menyiapkan dua opsi upacara, yakni di Jakarta dan IKN.
Senin (10/6) kemarin, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menterinya untuk membahas kesiapan HUT RI di IKN. Menko PMK Muhadjir Effendy, salah satu menteri yang hadir dalam rapat terbatas (ratas) di istana presiden, mengakui adanya rencana membagi dua upacara itu.
"Sebagian di IKN, sebagian di sini (Jakarta),” katanya setelah ratas.
Upacara di IKN akan dipimpin Jokowi dan dihadiri Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Sementara itu, upacara HUT RI di Jakarta akan dipimpin Wapres Ma'ruf Amin. Gibran Rakabuming Rakaselaku Wapres terpilih bakal mendampingi Ma'ruf.
Dalam rapat kemarin juga dilaporkan bahwa akomodasi di IKN sudah siap. Bandara baru yang kini dibangun akan siap pada akhir Juli.
“Sehingga tamu tidak mesti ke Balikpapan, tapi ke bandara baru," ucapnya.
Begitu pula tol menuju IKN yang diperkirakan segera rampung. "Ada kemungkinan duta besar juga di IKN. Nanti tidak nginap, langsung acara lalu balik," imbuh mantan menteri pendidikan itu.
Tamu undangan lain seperti mantan presiden juga menjadi perhatian. Namun, belum ada kepastian apakah diundang untuk upacara di IKN atau di Jakarta.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyebut tahap rekrutmen anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) masih berlangsung.
“Sekarang memasuki verifikasi tingkat pusat. Akan selesai 14 Juni. Lalu, pemusatan dan pendidikan calon paskibraka tingkat pusat dimulai 12 Juli," ucapnya.
Calon paskibraka akan berangkat ke IKN pada 10 Agustus. Sebanyak 78 paskibraka yang mewakili 38 provinsi dijadwalkan tiba di Balikpapan.
"Pengukuhan paskibraka akan dilaksanakan pada 15 Agustus di IKN. Tapi, ada usulan perubahan tanggal yang sedang kami pertimbangkan," tuturnya.
Karena ada wacana upacara bendera dilaksanakan di Jakarta, maka disiapkan juga paskibraka di Jakarta. Sementara itu, teknis kirab bendera hingga bendera pusaka akan dibawa ke IKN atau tidak masih menjadi pembahasan.
Di sisi lain, kemarin Jokowi juga memanggil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Seusai rapat dengan presiden, Bahlil bercerita soal investasi di IKN. Dia membantah ada banyak pihak yang pesimistis seusai ditinggalkan Bambang Susantono selaku kepala Otorita IKN.
"Tidak ada masalah (dengan proyeksi investasi asing)," ucapnya.
Bahlil menyangkal bahwa pergantian kepemimpinan Otorita IKN akan berpengaruh ke investasi. Dia justru mengklaim tidak ada investor yang mengeluh.
“Mereka bersyukur bisa lebih cepat karena ditangani pak Basuki (Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, red)," ujarnya.
Diberi Rp 505,5 M
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan tambahan alokasi dana untuk tahun anggaran 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua IKN Raja Juli Antoni dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (10/6) mengatakan, dalam pagu indikatif rancangan APBN 2025, pihaknya mendapatkan alokasi Rp 505,5 miliar.
Jumlah itu, lanjut dia, turun dibandingkan alokasi pada 2024 sebanyak Rp 543 miliar. Imbas penurunan tersebut, Toni menyebut terdapat kekurangan anggaran untuk tahun depan.
Dari semua unit, dalam struktur OIKN, mayoritas kedeputian mengalami penurunan anggaran.
“Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif 2025. Totalnya Rp 29,8 miliar,” ujarnya.
Kenaikan itu, kata dia, merupakan konsekuensi bertambahnya pengelolaan aset milik negara. Sebab, bangunan yang telah diselesaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal diserahkan ke OIKN.
Secara otomatis, OIKN membutuhkan sumber daya manusia untuk mengelola dan menjaga kualitasnya. Selain itu, ada pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN 2025.
“Ketiga, untuk penyediaan teknologi kota pintar,” tuturnya.
Pihak OIKN, lanjut dia, sudah melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait hal itu. Dia berharap usulan tersebut bisa menjadi bahan diskusi untuk dipertimbangkan kenaikannya.
Merespons usulan itu, Komisi II DPR belum memberikan tanggapan. Dalam rapat kemarin, agenda baru sebatas mendengarkan penjelasan dari pihak OIKN.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, para anggota komisi II akan melakukan pendalaman atas usulan tersebut.
“Komisi II DPR membahasnya secara mendalam pada RDP yang akan datang,” terangnya. (lyn/c18/fal/far/c7/ttg/jpg/ays/dek)
