KUPANG,TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Masyarakat yang menemukan adanya pungutan liar (Pungli) dalam pelayanan Polri maka harus segera dilaporkan. Karena pengurusan semua surat izin dan surat-surat lainnya di Polsek tidak dipungut biaya atau gratis.
"Ada anggota yang pungli maka segera telepon saya dan saya siap layani 1x24 jam," kata Kapolsek Kota Raja, AKP Ricky Dally pada kegiatan Jumat Curhat yang digelar Polda NTT di rumah Ny. Renaldi Parera di wilayah RT 13/RW 06, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Jumat (14/6).
Pada kesempatan kegiatan itu, Kapolsek Kota Raja juga memberikan nomor teleponnya sehingga dicatat oleh masyarakat yang hadir. Kapolsek Kota Raja juga mengaku akan menambah pemasangan CCTV di Polsek Kota Raja. Tujuannya untuk memantau semua pelayanan yang ada di Polsek kepada masyarakat.
Selain itu, akan dilakukan sosialisasi terkait adanya Unit Lalu Lintas di Polsek. Pada kesempatan itu juga ia membagikan nomor Handphone kepada warga agar dapat segera melapor langsung ke dirinya terlebih dahulu apabila ada oknum yang lakukan pungli atau menyakiti hari masyarakat.
“Saya akan pasang CCTV di semua sisi Polsek, supaya bisa memantau aktifitas anggota," ungkapnya.
Penjelasan Kapolsek Kota Raja, AKP Ricky Dally soal pungli itu umtuk merespon pertanyaan yang disampaikan oleh Frans Kaju saat kegiatan Jumat Curhat tersebut. Frans mengaku masih ada sejumlah oknum polisi yang suka memeras. Apakah salah dalam perekrutannya dan kurikulum pendidikan pembentukan yang harus dirubah?
"Sebenarnya institusi ini (Polri) sangat baik. Akan tetapi, ada oknum yang suka peras orang. Karena buktinya banyak oknum yang suka peras orang, mungkin karena penjaringannya yang salah," ungkap Frans.
Menurutnya, dalam pendidikan mesti diubah kurikulum pendidikan Polri, agar bisa menghasilkan anggota yang baik. Terkait penilangan, kata Frans, agar dilihat lagi, sehingga tidak ada pemerasan di lapangan maupun di Kantor Satlantas.
Dia juga menyarankan agar anggota Bhabinkamtibmas bisa diperhatikan oleh pimpinannya terkait kinerja baik bisa dinaikkan karier lewat pendidikan lanjutan. Frans juga mengusulkan agar kantor Polisi bisa dipasang kamera CCTV untuk memantau pelayanan dari polisi kepada masyarakat.
Pertanyaan tersebut juga dijawab oleh Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda NTT, Kombes Pol. Rahmanto Sujudi yang hadir pada kesempatan kegiatan Jumat Curhat itu. Jumat Curhat adalah program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dilaksanakan di seluruh Indonesia.
"Polri sekarang sudah sangat transparan dalam setiap pelayanan apapun," ungkapnya.
Terkait persoalan yang terjadi di lapangan, kata Kombes Pol. Rahmanto, adalah oknum yang bertindak tidak sesuai dengan slogan Presisi Polri.
"Silakan dilaporkan melalui Layanan Presisi agar segera diproses,” tegas Kombes Pol. Rahmanto.
Sementara terkait kurikulum dalam pendidikan anggota Polisi di SPN Polda NTT tersebut dijawab oleh Kepala Korps Siswa SPN Polda NTT, AKBP Iwan Iswahyudi.
"Kurikulum kami di SPN, sesuai jukrah dari Mabes Polri, melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, bahwa ada 12 program karakter, dan di dalamnya sudah ada unsur keimanan, ketaqwaan, serta cinta tanah air," jelas AKBP Iwan.
Apabila masih ada perilaku anggota seperti itu, maka itu merupakan perilaku-perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab yang wajib dilaporkan untuk diberikan sanksi disiplin, kode etik bahkan sanksi pidana.
"Disiplin sudah diatur sejak bangun pagi pukul 04.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita dalam Peraturan Kehidupan Siswa (Perdupsis),” pungkas AKBP Iwan. (r1/gat/dek)
