JAKARTA,TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID – Menteri dalam negeri tengah mengidentifikasi para penjabat (Pj) kepala daerah. Hal itu dilakukan untuk memonitor potensi para anak buahnya yang maju dalam kontestasi Pilkada 2024.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya belum mendapat daftar nama Pj yang berniat maju. Namun, secara informal dia sudah mendengar beberapa Pj yang akan mencalonkan diri. Terkait hal itu, dia memastikan tidak akan menghalangi.
’’Saya tidak melarang hak politik. Itu adalah hak politik setiap orang di Indonesia ini. Sepanjang tidak dicabut hak politiknya dipilih atau memilih oleh pengadilan, kita tidak boleh melarang,’’ ujar Tito seusai melantik Pj gubernur Lampung di kantor Kemendagri Jakarta kemarin (19/6).
Namun, Tito menegaskan, Pj yang maju dalam pilkada wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena para Pj berlatar belakang aparatur sipil negara (ASN) maupun TNI/Polri, berlaku kewajiban mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai pasangan calon pada 22 September.
’’Otomatis jabatannya semua hilang, kalau terpilih alhamdulillah, tidak terpilih nganggur. Nah, itu risikonya,’’ imbuhnya.
Meski mundurnya baru berlaku 22 September, Tito mengaku telah mengambil kebijakan untuk mewajibkan Pj melapor 40 hari sebelum masa pendaftaran. Dengan begitu, pihaknya bisa langsung melakukan pergantian secepatnya.
’’Pendaftaran itu adalah 25 Agustus. Artinya, 40 hari ditarik lebih kurang pertengahan Juli, mereka sudah harus memberi tahu dan saya harus menyiapkan pengganti,’’ tuturnya. (far/c7/bay/jpg/rum/dek)
