KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP telah menugaskan Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema untuk bertarung pada pilkada NTT, November mendatang. Menyikapi putusan DPP tersebut Ketua DPD PDIP NTT Emelia Nomleni yang juga bakal calon gubernur NTT menegaskan, tidak ada dualisme dukungan karena semua pengurus tegak lurus.
“Sejak awal, semua keputusan terkait pengusung calon gubernur merupakan kewenangan DPP sehingga dengan keputusan yang sudah ada semuanya harus tegak lurus,” tegasnya ketika dimintai tanggapannya atas surat tugas yang diberikan DPP kepada Ansy Lema, di Mapolda NTT, Senin (1/7).
Dikatakan, dengan keputusan tersebut, semua kekuatan konsolidasi dan komunikasi menjadi tugas pengurus. Di pilkada kali ini seluruh pengurus membangun kekuatan dan harus solit karena pilkada tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga di kabupaten/kota.
“Kekuatan ini yang kita terus persolid karena koalisi kita tidak sama. Ada kabupaten yang mungkin berbeda dengan provinsi, maka ruang-ruang tersebut kita akan perkuat. Selain kita menjaga dan kita mengolah koalisi yang ada nanti untuk memenangi pertarungan pilkada nanti,” katanya.
Ketua DPRD NTT ini membantah adanya dualisme dukungan di tubuh DPD NTT.
“Sebelum adanya putusan, perbedaan pilihan pengurus itu memang ada tetapi ketika sudah menjadi keputusan itulah PDIP. PDIP itu dalam perbedaan dan ketika ada putusan, maka itu akan menjadi kekuatan. Kekuatan kita ada disitu. Soliditas dan tegak lurus,” tandasnya.
Ia mengaku, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan partai-partai. Selain itu kader yang ditugaskan pun membangun komunikasi.
“Komunikasi ini belum dipastikan hasilnya. Kita butuh waktu beberapa hari ke depannya,” terangnya.
Disinggung terkait pilihan pengusungan wakil dari Partai Hanura, Emelia enggan berkomentar, sebab menurutnya, calon wakil tidak hanya pilihan partai tapi juga pilihan calon gubernur sehingga ada kecocokan.
“Jadi dia bisa pilih, dengan siapa dia berpasangan atau didampingi sebagai calon wakil karena ini juga menyangkut koalisi. Penentuan wakil bukan penentuan umum tetapi penentuan yang menjadi pertimbangan baik secara personal maupun perimbangan partai koalisi. Ini lebih kepada bisa bekerja sama untuk membangun NTT,” tuturnya.
Sementara, Ketua DPD Partai Hanura NTT, Refafi Gah ketika dikonfirmasi terkait adanya isi diduetkan dengan Ansy Lema juga membantahnya karena belum adanya komunikasi yang terjadi.
"Saya belum dapat informasi tersebut tetapi kita biarkan proses ini berjalan seperti air yang mengalir," katanya.
Dikatakan, komunikasi memang tengah dilakukan dalam hal posisi-posisi lalu masyarakat melihat adanya koalisi nasional lalu adanya asumsi liar yang coba dibangun seolah sudah ada deal-deal disana.
"Kalau saya pribadi merupakan anggota DPRD NTT terpilih periode 2024-2029, makanya semuanya dibiarkan berjalan seperti air dan pada akhirnya bisa menemukan jawabannya sendiri," ujarnya.
“Kita tidak mau mulut mendahului otak sehingga perlu hati-hati," tambahnya.
Ia mengaku posisinya hanya sebagai bakal calon gubernur sehingga ada yang memilih Partai Hanura pihaknya sangat terbuka menerima dan mendiskusikan tetapi jika tidak ada pun tidak jadi masalah karena dirinya tetap sebagai anggota DPRD NTT.
“Kita santai saja. Jika ada kita welcome. Kalau tidak, kita tetap anggota DPRD," pungkasnya. (cr6/ays/dek)
