Jamkrida Fasilitasi UMKMK Akses Permodalan

  • Bagikan
INTHO HERISON TIHU/TIMEX PEMBUKAAN. Pj Gubernur NTT, Ayodhia Kalake memukul gong sebagai tanda dibukanya rapat koordinasi Aspenda di Hotel Aston Kupang, Kamis (4/7).

KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengharapkan dukungan dari Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) dalam meningkatkan ekonomi melalui pemberian modal kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di NTT.

“Melalui kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, Jamkrida dapat memfasilitasi UMKMK dalam mengakses permodalan untuk meningkatkan usahanya,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Ayodhia Kalake ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Aspenda di Hotel Aston, Kamis (4/7).

Pada momen tersebut, Ayodhia memberikan apresiasi kepada Aspenda yang telah memilih Kota Kupang sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan bermartabat tersebut.

“Kegiatan yang bertujuan untuk penguatan peran Jamkrida ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi, inovasi dan kompetensi antar anggota Aspenda dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ekosistem sektor jasa keuangan yang sehat dan berintegritas,” katanya.

Ia menyebut, kehadiran Jamkrida merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah untuk memberikan solusi dan jembatan harapan bagi pelaku UMKMK dalam menggeliatkan dan meningkatkan usaha mereka. Karena itu, Jamkrida memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemanfaatan dan menerapkan fungsi pemerataan demi mencapai keadilan dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat setempat.

“Dalam forum yang bermartabat ini, kita perlu menyelaraskan pemahaman tujuan Jamkrida dalam upaya percepatan pembangunan di daerah. Jamkrida perlu terus bertransformasi sebagai agen pembaharuan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengedepankan nilai-nilai akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta patuh terhadap regulasi yang berlaku,” ungkapnya.

“Nilai-nilai tersebut perlu dijunjung dan diterapkan serta menjadi patokan bagi setiap anggota ASPENDA dalam menjalankan bisnisnya sehingga terciptanya Good Corporate Governance (GCG) yang baik,” tambah Ayodhia Kalake.

Lanjutnya, pemerintah daerah selaku pemilik BUMD tentunya terus berupaya untuk menjaga eksistensi kinerja bisnis BUMD tersebut dengan mendorong kolaborasi dan dukungan baik antar sesama BUMD, maupun BUMD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam memanfaatkan produk penjaminan kredit dan produk penjaminan proyek (Surety Bond) pada perusahaan penjaminan secara maksimal.

Berkaitan dengan penjaminan kredit yang mengakses permodalan bagi pelaku UMKMK diharapkan Bank Pembangunan Daerah dapat bekerja sama dengan Jamkrida dengan memberi market share bisnis yang optimal sehingga bersama-sama berkolaborasi mendesain program-program keberpihakan kepada pelaku UMKMK dan program-program Pemerintah Daerah yang berdampak pada pengembangan sektor UMKMK.

“Anggota Aspenda diharapkan juga dapat memperluas cakupan usahanya terhadap kredit-kredit yang disalurkan oleh Lembaga Perbankan Nasional. Dengan begitu, perusahaan penjamin sebagai perusahaan milik daerah mampu bersaing dan menguasai bisnis penjaminan di daerahnya baik dari penjaminan kredit maupun penjaminan proyek sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelaku UMKMK serta kontribusi terhadap PAD,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa melalui rakornas bukan hanya sebagai formalitas semata, melainkan menjadi momentum untuk saling memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar sesama perusahaan penjaminan baik dengan pemerintah, sektor jasa keuangan dan juga masyarakat.

“Saya kembali menekankan bahwa kredibilitas kita ditentukan oleh apa yang kita kerjakan dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan untuk mewujudkan perusahaan penjaminan daerah yang maju dan berkembang,” tutupnya.

Wakil Aspenda, Ibnu Fadhli yang juga Direktur Jamkrida Sumatera Barat dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan agenda tahunan yang digelar Aspenda.

Kali ini, Rakor digelar di Kota Kupang dengan tajuk “Penguatan Jamkrida di Industri Keuangan, Meningkatkan Kolaborasi, Inovasi dan Kompetensi”.

“Kita di Indonesia ada 18 Jamkrida dan pada kesempatan ini dihadiri 17 direktur Jamkrida bersama jajarannya masing-masing. Sedangkan satunya izin karena berhalangan,” katanya.

Acara tahunan dengan filosofinya membangun UMKMK karena seperti kita ketahui bahwa mereka kesulitan dalam penjaminan keuangannya sehingga kami hadir untuk membantu.

“Kami berharap dengan kehadiran Jamkrida terus memberikan warna dalam pertumbuhan ekonomi dalam hal ini UMKMK,” tandasnya. (cr6/gat/dek)

  • Bagikan