KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT menggelar acara Gebyar UMKM dan Sawit NTT, di Lippo Plaza Kupang, Jumat (5/7). Kegiatan digelar selama tiga hari, pada Sabtu (6/7) akan digelar di Arena Car Free Day, dan pada Minggu (7/7), akan digelar kembali di Lippo Plaza Kupang.
Kegiatan ini diikuti 22 UMKM binaan Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan NTT, baik UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman maupun di bidang kriya.
Penjabat Gubernur Provinsi NTT, Ayodhia Kalake mengatakan, UMKM memiliki peranan yang penting dalam perekonomian nasional, lebih dari 96 persen pelaku usaha dikategorikan dalam kelompok UMKM. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, NTT memiliki ragam produk UMKM, baik di komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan.
"Tentunya kerajinan tangan serta tenun ikat merupakan warisan intelektual wanita hebat NTT, jadi kalau sesuai data Dinas Koperasi dan UKM NTT, pada tahun 2023 terdapat 98 ribu lebih pelaku usaha di NTT, dan 60 persen merupakan UMKM pemula, memang masih ada beberapa persoalan mendasar yang dihadapi oleh UMKM ini, antara lain terkait permodalan, penasaran dan dukungan oleh produksi dan terbatasnya kompetensi dari para pelaku usaha," jelasnya.
Pemerintah Provinsi NTT, kata dia, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari UMKM,
misalnya peningkatan akses terhadap permodalan dan juga pelatihan dan teknologi, dan literasi keuangan, juga kolaborasi baik dengan pemerintah pusat, BUMN dan lainnya.
Dia mengapresiasi kegiatan ini, yang akan dilaksanakan sampai tanggal 7 Juli, ini merupakan aksi nyata bentuk dukungan terhadap UMKM NTT, dan diharapkan dapat menjadi ajang untuk mempromosikan UMKM dan kuliner NTT.
Dia berharap agar beasiswa sawit juga bisa didapatkan oleh para pekerja sawit asal NTT, sebagai daerah afirmasi.
"Ada 104 pekerja sawit yang terdaftar, tentunya keluarganya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengakses beasiswa sawit tersebut dari kuota 3.000 orang," ungkapnya.
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Zaid Burhan Ibrahim, S.E, M.M, mengatakan, kegiatan ini secara rutin dilakukan di semua Provinsi di Indonesia, dan akhirnya kali ini bisa dilaksanakan di Provinsi NTT.
"BPDPKS adalah salah satu badan layanan umum dibawah Kementerian Keuangan. Kami mendapatkan amanah untuk menjalankan program-program terkait dengan sawit, salah satunya promosi dan kemitraan," jelasnya.
BPDPKS juga memiliki program beasiswa D1 sampai S1 yang bisa diikuti oleh anak-anak pekerja yang berada di sektor sawit. "Kami memberikan ruang beasiswa itu, akan dibuka pada Juli sampai Agustus, diharapkan dari Provinsi NTT pun dapat mengambil bagian dalam program ini. Beasiswa ini diberikan mulai dari berangkat, sampai lokasi pendidikan, biaya hidup, buku dan lainnya sampai kembali lagi ke kampung halamannya, kami targetkan tahun ini 3.000 orang," ungkapnya.
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk berperan dalam memperkuat UMKM dan koperasi dalam menggunakan produk UMKM dan yang berbahan sawit sebagai bagian dari kemitraan UKMK.
"Sawit masih mendapatkan isi negatif, karena keberadaan sawit Indonesia mengganggu minyak nabati lainnya, sehingga sawit dianggap merusak lingkungan, padahal sebenarnya tidak demikian. Sawit Indonesia merupakan produk nomor satu di dunia, memberikan kontribusi minyak nabati dunia sebesar 22 persen, " jelasnya.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT, ?Catur Ariyanto Widodo, mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kolaborasi bersama untuk mendorong UMKM di NTT dapat naik level atau naik kelas. DJPb NTT juga mengajak BPD Kelapa Sawit untuk melakukan promosi di NTT.
Terkait dengan pengembangan UMKM ini searah dengan arah kebijakan nasional, dimana Kementerian Keuangan andil untuk turut serta melakukan pemberdayaan UMKM melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh semua unit dibawah Kementerian Keuangan.
Implementasi sinergi UMKM, telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar untuk melakukan pemberdayaan UMKM. Dalam program tahun 2024, Kemenkeu mencanangkan tema sinergi pemberdayaan UKM, yaitu Kemenkeu mendukung UMKM naik kelas melalui digitalisasi dan globalisasi menuju Indonesia maju.
Program pemberdayaan yang mendukung UMKM tumbuh, melalui digitalisasi dan globalisasi mencakup dukungan atau program untuk mendorong UMKM dalam sistem E-catalog, untuk pengadaan barang jasa di instansi pemerintah.
Catur menjelaskan, mendorong UMKM untuk pelaporan pajak dan sertifikasi produk serta pelatihan ekspor untuk mendukung UMKM Siap go internasional. (thi/dek)
