Ombudsman: Tidak Ada Keadilan Bagi Masyarakat NTT
KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga melalui Kabid Humas Kombes Ariasandy menegaskan bahwa proses rekrutmen calon taruna (catar) Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, hingga Tamtama Polri dilakukan secara terbuka dan transparan.
Hal itu disampaikan menanggapi adanya pembahasan masyarakat di sejumlah platform media terkait integritas rekrutmen 11 catar panda Polda NTT.
Ariasandy menjelaskan, penerimaan siswa Akpol sudah mengikuti mekanisme yang berlaku, tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilaksanakan sesuai standar ISO 9007 dengan transparansi yang tinggi.
"Siapapun tidak bisa intervensi atau mempengaruhi hasil yang dilaksanakan oleh panitia yang diawasi oleh internal Polri maupun pengawas eksternal dari masyarakat, perwakilan orang tua dan akademisi," jelasnya.
Mantan Wadir Lantas ini menegaskan, pengawasan ketat dilakukan baik dari internal Polri (Irwasda dan Propam) maupun dari berbagai kalangan eksternal. Pengawas eksternal melibatkan berbagai instansi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jurnalis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, LLDikti serta Bidang Meteorologi.
Ia memastikan bahwa setiap tahapan seleksi dilakukan dengan transparansi tinggi. "Selama proses rekrutmen berlangsung, semua tahapan diawasi secara ketat," kata Ariasandy.
Ia menyebutkan bahwa setiap tahapan tes dilakukan secara terbuka dengan sistem one day service, di mana hasilnya diumumkan pada hari yang sama.
"Ujian psikologi dan akademik dilakukan menggunakan sistem computer assisted test (CAT) dengan fasilitas laboratorium komputer di sejumlah sekolah di Kota Kupang," ungkapnya.
Sistem penilaian ini lanjut Ariasandy, memastikan bahwa hasil perolehan nilai tidak dapat diubah. "Nilai peserta sudah diolah dalam sistem dan peserta pun sudah mengetahui nilai setiap selesai tahapan pendaftaran. Seluruh hasil tes langsung ditayangkan dan ditandatangani peserta serta pengawas," jelasnya.
Setelah setiap tahap tes, peserta juga dipersilakan mengisi survei kepuasan yang dilakukan secara terbuka. "Setiap habis pelaksanaan tes, peserta juga dipersilakan mengisi survei kepuasan," ungkap Ariasandy.
Dengan mekanisme rekrutmen yang transparan dan terbuka ini, ia berharap bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi calon taruna Akpol yang adil dan bersih dari intervensi.
Sebelumnya terdapat 11 orang dinyatakan lulus pada sidang akhir untuk menentukan kelulusan catar Akpol panda Polda NTT untuk tahun ajaran 2024 diantaranya, Yudhina Nasywa Olivia (wanita), Arvid Theodore Situmeang, Reynold Arjuna Hutabarian, Mario Christian Bernalo Tafui dan Bintang Lijaya.
Selain itu, ada nama Ketut Arya Adityanatha, Brian Lee Sebastian Manurung, Timothy Abishai Silitonga, Mochammad Rizq Sanika Marzuki, Madison Juan Raphael Kana Silalahi dan Lucky Nuralamsyah.
Sidang berlangsung di aula Rupatama lantai III Polda NTT tersebut dipimpin oleh Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, didampingi Wakapolda NTT, Brigjen Pol Awi Setiyono, Irwasda, Kombes Pol I Made Sunarta dan Karo SDM Polda NTT, Kombes Pol Satrya Yusada.
Sidang kelulusan turut dihadiri oleh para orang tua calon taruna Akpol, peserta seleksi, pengawas internal dan eksternal serta para ketua tim seleksi.
Kabag Dalpers Biro SDM Polda NTT, AKBP Sajimin menjelaskan bahwa seleksi diikuti oleh 86 peserta, terdiri dari 70 pria dan enam wanita.
Setelah berbagai tahapan seleksi yang dimulai dari pemeriksaan administrasi hingga supervisi dari Mabes Polri, hanya 20 peserta yang berhasil melanjutkan ke tahap akhir, dengan rincian 17 pria dan tiga wanita.
Mabes Polri memberikan alokasi kuota sebanyak 11 orang untuk Polda NTT, yang terbagi menjadi lima orang dari kuota mabes dan enam orang dari kuota reguler.
Para peserta yang dinyatakan lulus akan segera berangkat ke Akpol Semarang untuk mengikuti seleksi di tingkat mabes selama tiga pekan, dari 7 Juli hingga 1 Agustus 2024.
Mereka yang berhasil akan memulai pendidikan di Lemdik Akpol Semarang mulai 2 Agustus 2024 dengan durasi pendidikan selama empat tahun.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT, Darius Beda Daton juga angkat bicara terkait 11 nama catar Akpol, karena terkesan tidak adanya keadilan sosial.
"Ini bukan soal anak-anak NTT mampu atau tidak mampu bersaing, tetapi lebih kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Darius mengungkapkan ocehan, sindiran dan umpanan sangat ramai di medsos dan grup WhatsApp terkait pengumuman nama-nama calon taruna Akpol asal panitia daerah Polda NTT 2024.
Menurut Darius, kepanjangan NTT pun sampai diubah oleh warganet menjadi 'Nusa Tempat Titip'. Namun, Darius belum bisa menjawab ada atau tidaknya nepotisme dalam seleksi calon taruna Akpol 2024 di NTT.
"Saya hanya bisa menyampaikan ya saya telah mencermati semua suara publik hari ini dan ikut prihatin. Saya juga telah meneruskan protes ini ke Irwasda Polda NTT," ujar Darius.
Darius menegaskan perlu pembuktian terkait adanya nepotisme atau tidak. Sebab, setiap orang boleh mengikuti seleksi calon taruna Akpol di seluruh Indonesia. Termasuk warga NTT boleh mengikuti seleksi dari provinsi lain.
Meski demikian, ungkap Darius, persepsi negatif publik NTT terhadap hasil seleksi Akpol 2024 tidak dapat dibendung. Proses seleksi kali ini dianggap tidak memihak warga NTT karena tidak ada pertimbangan komposisi putra-putri daerah.
"Karena itu memang harus ada afirmasi khusus untuk wilayah Timur. Tetapi sudahlah, panitia daerah tentu punya ukuran dan timbangan sebagaimana biasanya seleksi dilakukan," jelasnya.
"Kita hanya berharap suara-suara dari NTT terus bergaung dan didengar oleh Kapolri sehingga hasil seleksi dapat ditinjau kembali, utamanya untuk memenuhi syarat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuh Darius. (cr6/ays/dek)
