JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Calon Gubernur (Cagub) NTT, Yohanis Fransiskus Lema, yang akrab disapa Ansy Lema menawarkan sistem perizinan satu pintu yang terpadu, murah, transparan, cepat, dan berorientasi melayani dalam menangani semua perizinan sektor kelautan dan perikanan.
"Tata kelola birokrasi yang menangani perizinan kepemilikan kapal, operasional kapal, pembatasan zonasi tangkapan ikan dan bahan bakar minyak harus dibenahi. Karena ini menyangkut urusan kesejahteraan nelayan yang tidak bisa ditunda. Provinsi harus berperan karena urusan perizinan adalah kewenangannya," terang Ansy ketika tampil sebagai bintang tamu dalam acara NTV Election yang disiarkan secara langsung, Senin malam (22/7/2024).
Menurut Ansy, tata kelola perizinan sektor kelautan dan perikanan menjadi aspirasi dan perhatian serius dirinya ketika menjadi gubernur nanti. "Saya mencatat adanya persoalan tata kelola perizinan di sektor perikanan dan kelautan. Nelayan di Flores mengeluhkan perizinan kapal, izin operasional, pembatasan zonasi tangkapan ikan, dan rekomendasi kuota bahan bakar yang menyulitkan mereka,” bebernya.
Ansy mengatakan, nelayan tidak dapat melaut karena aturan perizinan cenderung menyulitkan nelayan. Selain itu, belum ada koordinasi antara provinsi yang memiliki kewenangan dengan kabupaten. Ego sektor dan daerah menyebabkan perizinan akan macet.
“Nelayan di Maumere, Kabupaten Sikka, harus pergi ratusan kilometer ke Larantuka, Kabupaten Flores Timur, untuk mengurus izin. Ini adalah PR pemerintah untuk mendekatkan pelayanan publik,” katanya.
Ansy berkomitmen melakukan reformasi birokrasi serta menjalin koordinasi dengan kepala daerah. Masyarakat harus dilibatkan masyarakat proses pengambilan keputusan. Ia menekankan pentingnya mendengar suara akar rumput.
"Prinsip pembangunan yang pertama adalah People-Centered Development. Peran partisipatoris masyarakat harus didengar. Demokrasi itu kuncinya adalah pelibatan partisipatoris masyarakat. Petani, peternak, dan nelayan harus didengarkan aspirasi dan keluhannya,” ujar Ansy Lema
Mantan dosen tersebut menekankan perlunya sinergi dalam mengelola tata kelola birokrasi perizinan dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu yang terpadu, murah, cepat, dan berorientasi melayani.
"Saya berkomitmen untuk mendorong penyempurnaan tata kelola birokrasi perizinan di NTT. Pemimpin harus turun bereskan. Apalagi ini kewenangan provinsi, jadi gubernur harus pegang kendali untuk selesaikan perizinan ini, yang muaranya demi kesejahteraan dan keselamatan nelayan NTT," tegasnya. (*/aln)
