Penyaluran KUR hingga Juni Capai Rp 1,54 Triliun

  • Bagikan
Catur Ariyanto Widodo

Penyaluran Umi Capai Rp 71,24 Miliar

KUPANG,TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan Juni 2024 adalah Rp1,54 triliun untuk 34.384 debitur, dimana sektor dengan penyaluran terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu sebesar 55,64 persen.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Catur Ariyanto Widodo, S.E, M.Int.Dev.Ec, Senin (29/7).

Catur menjelaskan, dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran KUR pada periode yang sama meningkat 23,47 persen. Adapun penyaluran KUR terbesar dilakukan oleh BRI dengan jumlah penyaluran mencapai Rp1,2 triliun untuk 29.925 debitur.

"Penyaluran KUR terbesar secara spasial adalah pada Kota Kupang dengan total penyaluran Rp162,98 miliar," ungkapnya.

Catur Widodo menjelaskan, untuk penyaluran Ultra Mikro (UMi) sampai dengan bulan Juni 2024, mencapai Rp71,24 miliar yang disalurkan kepada 16.798 debitur.

Penyaluran terbesar dilakukan melalui PT. PNM dengan total penyaluran sebesar Rp54,78 miliar untuk 13.391 debitur. Sedangkan menurut sektornya, penyaluran UMi terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran.

Adapun penyaluran UMi terbesar di NTT sampai dengan Juni 2024 adalah pada Kabupaten Belu, dengan total penyaluran Rp5,21 miliar dengan jumlah debitur 1.177.

Secara umum, kata Catur, stabilitas perekonomian dan kinerja APBN semester I tahun 2024 menjadi fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan APBN di tahun 2024 secara keseluruhan.

Namun di sisi lain, pemerintah perlu tetap waspada terhadap tantangan berupa ketidakpastian global yang akan berdampak pada perekonomian nasional di sepanjang tahun 2024.

"Pemerintah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dalam situasi kondusif, dan mengendalikan tingkat inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga," jelasnya.

Upaya tersebut, sambungnya, dilakukan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral antara Pemerintah bersama otoritas terkait yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah daerah.

"Selanjutnya, pemerintah juga akan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global melalui optimalisasi belanja," kata Catur Widodo. (thi/dek)

  • Bagikan

Exit mobile version