Nasib Pegawai dan Gedung BLK Dikeluhkan

  • Bagikan
KUNKER. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI l, Melki Laka Lena saat melakukan kunker di BLK Kupang, Rabu (31/7).

Melki Laka Lena Kunker ke BLK Kupang

KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meninjau pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kupang dan menyerap aspirasi para pengelola, Rabu (31/7)

Melki Laka Lena yang didampingi Muhammad Ansor anggota DPRD NTT itu tiba di BLK Kupang sekitar pukul 08.00 Wita dan disambut oleh para pengelola. Ia kemudian melakukan kunjungan ke sejumlah ruangan di BLK untuk melihat kondisi fasilitas yang ada.

Dalam diskusinya dengan para pengelola BLK Kupang, Melki menerima beberapa keluhan. Salah satunya adalah mengenai alih status pegawai BLK Kupang dan kebutuhan akan penambahan gedung workshop.

Merespons hal ini, Melki langsung menghubungi Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi melalui telepon untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

Selain membahas transisi pegawai, Melki juga meminta agar ada penambahan ruang workshop di BLK Kupang agar dapat difungsikan dengan lebih baik. Sekjen Kemenaker merespons positif dan menyatakan kesiapannya untuk menambah pembangunan workshop di BLK Kupang.

"Yes, siap pimpinan. Kalau pimpinan sudah menginstruksikan, maka kita siap," jawab Anwar Sanusi melalui sambungan telepon dengan Ketua DPD I Golkar NTT itu.

Setelah memantau BLK Kupang, Melki Laka Lena menyatakan bahwa BLK tersebut dikembangkan untuk membantu tenaga kerja di NTT agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Ia menyambut baik perkembangan BLK yang sudah mulai beroperasi secara bertahap sesuai dengan berbagai kompetensi yang dibutuhkan.

"BLK ini berdiri berkat kerja sama antara pemerintah Provinsi NTT, Komisi IX DPR RI, dan Kemenaker RI. Kami dari Komisi IX DPR RI, waktu itu saya yang memimpin kunjungan ke sini dan BLK ini masih berstatus milik Pemerintah Provinsi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemudian kami Komisi IX mendorong agar diserahkan kepada Kemenaker RI. Hari ini kita lihat sudah berdiri dan pelan-pelan mulai dioperasikan," kenangnya.

Calon Gubernur NTT ini juga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses alih status pegawai di BLK Kupang dan berharap usulan penambahan workshop dapat disepakati dalam pembahasan anggaran Agustus-September ini.

Wilfrianus Sabon Tawa, Koordinator Satpel PVP Kupang Kemenaker RI, mengungkapkan bahwa proses pembangunan BLK Kupang akan terus berlanjut. Hingga saat ini, sudah ada 17 paket program yang dijalankan dan pada bulan Agustus ini, akan diajukan tahap ketiga untuk menyelesaikan beberapa program lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat di NTT. (cr6/gat/dek)

  • Bagikan

Exit mobile version