KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Sinergitas antara Polri dan TNI dilakukan dengan melakukan pengamanan sehingga diharapkan Pilkada bisa berjalan dengan lancar saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang.
Karena itu, digelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral di aula Rupatama Lantai III Mapolda NTT dipimpin langsung Wakapolda NTT Brigjen Pol. Awi Setiyono.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Kota Kupang, Fahrensy Funay melalui zoom meeting di ula Bijaksana Polresta Kupang Kota, bersama Kabag Operasi Polresta Kupang Kota, Kompol Oktovianus Wadu Ere serta unsur Forkopimda Kota Kupang.
Rakor tersebut digelar guna mengetahui kesiapan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 ini. rakor,Sebab, masyarakat akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati pada beberapa kabupaten di NTT dan juga pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang.
"Rakor ini untuk menyamakan persepsi pelaksanaan pengamanan Pilkada," ujar Kompol Oktovianus.
Kepolisian bersama TNI yang bertanggung jawab penuh dari segi keamanan. Sementara penekanan Wakapolda NTT, Brigjen Pol. Awi Setiyono mengatakan bahwa masing-masing instansi dan stakeholder terkait Pilkada, mulai sekarang membuat calm down atau hitung mundur sehingga dapat menjadi alarm sebagai pengingat agar disiapkan dari jauh-jauh hari.
"Pekerjaan kita sudah berjalan 50 persen," ujarnya.
Terdapat beberapa indikator keberhasilan Pilkada. Pertama, Pilkada berjalan dengan aman lancar dan damai, adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dan tidak terjadi konflik dimasyarakat.
"Kami perintah jajaran di Polda NTT untuk Mapping kerawanan konflik di awal, pada saat dan setelah Pilkada untuk mencegah kerawanan Kamtibmas tersebut," jelasnya.
Wakapolda NTT berpesan jika ada masalah maka lakukan pemecahan masalah dan mencari solusi dengan duduk bersama stakeholder.
Kedua, jangan sampai ada ego sektoral, jangan merasa paling penting dan paling berkuasa sendiri.
"Kesuksesan Pilkada adalah kesuksesan bersama, demi mewujudkan Pilkada yang aman, damai dan lancar," tegasnya.
Ketiga, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh stakeholder untuk melaksanakan analisa dan evaluasi dari pengalaman Pemilu yang lalu, khususnya dalam hal mengeliminir terjadinya PSU (Pemilihan Suara Ulang).
"Berdasarkan analisa kami, terjadinya PSU karena KPPS tidak memahami regulasi, selain itu laksanakan anev permasalahan-permasalahan yang menonjol," ungkap Jenderal Bintang Satu.
Keempat, segera laksanakan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah terkait NPHD yang belum terserap 100 persen. Kelima, melaksanakan pengamanan dan Gakkum (penegakan hukum) yang tidak memihak sehingga mencegah terjadinya konflik.
Menurutnya, konflik dimulai karena adanya ketidakadilan, dan keberpihakan dari para pemangku pimpinan terutama dalam Pilkada.
"Jangan tebang pilih dalam penegakkan hukum, laksanakan seadil-adilnya," tegasnya.
Untuk diketahui, hadir dalam rakor lintas sektoral yaitu Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang diwakili oleh Tituk Tumuli, Komandan Koramil 1604/01 Kupang, Mayor Inf. Hendry Dunant, Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang Noce Nus Loa, pejabat utama Polresta Kupang Kota, Kapolsek jajaran dan para perwira di lingkungan Polresta Kupang Kota serta Polsek jajaran. (r1/gat/dek)
