KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID– Sampai dengan Juni 2024, penyaluran Dana Desa terealisasi sebesar Rp1,43 triliun, tumbuh 11,23 persen (y-on-y), dengan rincian Dana Desa earmark sebesar Rp911,89 miliar, dan Dana Desa regular/non-earmark sebesar Rp524,42 miliar. Alokasi Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp2,77 triliun, meningkat 0,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Peningkatan alokasi ini disebabkan oleh penambahan jumlah desa di NTT pada tahun 2024. Total terdapat 111 desa baru di 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sikka, Ngada dan Timor Tengah Utara.
Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur (DJPb NTT), Catur Ariyanto Widodo.
Dia mengatakan, pada regional NTT, kondisi perekonomian juga menunjukkan kondisi yang baik. Di triwulan I tahun 2024, ekonomi NTT tumbuh 3,61 persen (y-on-y) dan inflasi secara y-on-y sebesar 2,35 persen. Upaya pengendalian inflasi juga didukung oleh pemerintah pusat melalui APBN yang dialokasikan pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga tertentu.
Catur menjelaskan, belanja pemerintah pusat untuk kegiatan pengendalian inflasi tahun 2024, terdistribusi pada 4 K/L, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.
Total realisasi belanja untuk pengendalian inflasi yang berasal dari belanja pemerintah pusat sampai dengan bulan Juni 2024, mencapai Rp647,23 miliar atau 20,17 persen dari total alokasi sebesar Rp3,20 triliun.
Realisasi terbesar pada Kementerian PUPR yakni Rp476,46 miliar atau 17,12 persen dari alokasi.
Kinerja APBN Regional NTT sampai dengan Juni 2024
Dalam lingkup regional, kinerja APBN regional Nusa Tenggara Timur (NTT)menunjukkan tren dan hasil kinerja yang baik.
Berdasarkan i-account APBN Regional NTT, kata Catur, sampai dengan 30 Juni 2024, total pendapatan dan hibah tumbuh 10,70 persen (y-on-y) mencapai Rp1,75 triliun (44,94 persen dari target) dan total realisasi belanja tumbuh 15,04 persen (y-on-y) sebesar Rp16,98 triliun (44,32 persen dari pagu) Rp510,76 miliar.
"Sampai dengan akhir Juni 2024, realisasi penyaluran DAK Fisik terbesar adalah pada Bidang Jalan sebesar Rp142,81 miliar, sedangkan pemerintah daerah dengan Penyaluran DAK Fisik terbesar adalah pada Pemprov NTT yang sampai dengan Juni 2024 telah disalurkan Rp98,60 miliar," ujarnya.
Dia juga menjelaskan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non FIsik sebesar Rp1,86 triliun (48,71 persen dari pagu) atau tumbuh 2,48 persen. Menurut jenisnya, alokasi terbesar DAK Nonfisik untuk tahun 2024 digunakan untuk Dana BOS yaitu sebesar Rp1,53 triliun.
Sampai dengan Juni 2024 penyaluran DAK Nonfisik terbesar adalah untuk Dana BOS sebesar Rp788,92 miliar (51,3 persen dari alokasi), sedangkan jenis DAK Non Fisik lainnya adalah untuk Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus (realisasi Rp740,86 miliar).
Dana tambahan penghasilan guru ASN (realisasi Rp28,99 miliar), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional KB (BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dengan realisasi Rp215,89 miliar, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Pendidikan kesetaraan, dan museum dan taman budaya (realisasi Rp52,28 miliar).
"Kecepatan penyaluran DAK Nonfisik sangat bergantung pada kecepatan pemenuhan syarat salur dari masing-masing pemerintah daerah.Sampai dengan Juni 2024, terdapat 12 Pemerintah Daerah yang menerima alokasi Insentif Fiskal," jelasnya.
Realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp60,47 miliar (50 persen dari pagu) atau mengalami kontraksi sebesar Rp52,26 persen, yang disebabkan pagu Insentif Fiskal lebih rendah 62,1 persen dibandingkan tahun 2023. (thi/dek)
