KUPANG, TIMEXKUPANG.CO.ID Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Sales Area Retail Nusa Tenggara Timur bersama Forkopimda seluruh Pulau Sumba meliputi Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya melakukan rapat koordinasi dalam rangka menjaga distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran di wilayah Pulau Sumba yang digelar di Aula Kantor Setda Kabupaten Sumba Timur, Jumat (9/8)
Pada rapat koordinasi tersebut dari Forkopimda Pulau Sumba dihadiri oleh Dinas Perekonomian, Pertanian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Sumber Daya Alam serta Pamong Praja. Turut hadir beberapa pengelola SPBU wilayah Sumba Timur dan juga Agen Minyak Tanah di wilayah Sumba Timur.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Umbu Ngadu Ndamu, selaku Setda Sumba Timur menyampaikan bahwa hasil pantauan atas peningkatan mobilitas masyarakat di Pulau Sumba yang terjadi saat ini dikarenakan adanya kegiatan kampanye Pilkada yang berlangsung secara serentak di 4 Kabupaten Pulau Sumba sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan BBM ikut meningkat.
Hal tersebut berdampak pada kegiatan pembelian BBM yang terjadi pada waktu yang bersamaan sehingga mengakibatkan antrian panjang di sejumlah SPBU, itu membuktikan bahwa BBM memiliki peran penting dalam penggerak ekonomi masyarakat.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sales Branch Manager Retail NTT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Dany Sanjaya.
Disampaikan bahwa untuk memastikan penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran saat ini tengah dijalankan program Full Cycle Subsidi Tepat Bio Solar JBT dan Pertalite JBKP yaitu dengan mewajibkan kendaraan roda 4 atau lebih mendaftarkan kendaraannya di website subsiditepat.mypertamina.id untuk kemudian mendapatkan QR CODE Subsidi Tepat.
Sedangkan untuk Penyaluran BBM dari Fuel Terminal Waingapu dilaporkan berjalan lancar dan kuota BBM bersubsidi di wilayah Sumba Timur masih relatif aman sampai dengan akhir tahun 2024.
“Berdasarkan hal itu maka untuk BBM bersubsidi perlu kita jaga bersama distribusinya supaya lancar dan tepat sasaran agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berhak di Pulau Sumba,” ujar Dany.
Lebih lanjut dalam pembahasan rapat tersebut, terkait adanya dugaan praktik pengepul atau spekulan BBM Subsidi dengan modus menggunakan kendaraan roda 2 dengan tangki modifikasi turut menjadi penyebab antrian panjang yang terjadi di SPBU.
Sebagai antisipasi, pihak Pemda Pulau Sumba akan mengeluarkan Surat Edaran perihal penyesuaian kuota BBM kendaraan dan larangan pembelian BBM bersubsidi untuk di ecerkan kembali.
Selain itu Pemda bekerjasama dengan APH (Aparat Penegak Hukum) akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan penertiban pembelian BBM subsidi kendaraan dengan tangki modifikasi di SPBU dan juga pedagang eceran di jalanan.
Pihak Pertamina juga turut mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan Pemda dengan cara menjaga ketersediaan stok BBM di SPBU melalui percepatan jadwal operasional Fuel Terminal Waingapu dari yang sebelumnya pukul 08.00 WITA menjadi pukul 06.00 WITA untuk mendukung percepatan penyaluran ke SPBU.
Saat ini Pertamina telah mengoperasikan SPBU di kota Waingapu selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan akan memberikan himbauan kepada pengelola SPBU lainnya agar beroperasi selama 24 Jam untuk mengantisipasi peningkatan konsumen.
Pemerintah Daerah Pulau Sumba optimis, dengan dukungan masyarakat dan langkah-langkah taktis antisipasi yang diambil, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat ditekan secara signifikan.
Mengakhiri rapat koordinasi tersebut, Setda Kabupaten Sumba Timur menyampaikan apresiasinya kepada pihak Pertamina dalam melaksanakan kegiatan penyaluran BBM di Pulau Sumba. ”Kami mengapresiasi usaha Pertamina Patra Niaga Sales Area NTT yang selama ini melakukan pendistribusian guna memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat.” pungkas Umbu.
Pada kesempatan terpisah Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menyampaikan terkait program Subsidi Tepat Pertalite. “Sejak Januari 2024 di wilayah NTT telah dilaksanakan penerapan Subsidi Tepat Pertalite, yakni pembelian BBM Pertalite bagi kendaraan roda 4 diwajibkan menggunakan QR Code Subsidi, saat ini tercatat lebih dari 110 ribu pengguna Pertalite di wilayah NTT sudah mendaftar program Subsidi Tepat." ujar Ahad.
Terkait penggunaan QR Code untuk pembelian Pertalite Ahad menjelaskan bahwa QR Code bukan untuk membatasi pembelian masyarakat yang berhak namun merupakan upaya Pemerintah untuk pengawasan distribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
”Kami juga terus melakukan sosialisasi agar masyarakat paham dan mendukung program Subsidi Tepat Pertalite ini, harapannya dengan pembelian menggunakan QR Code ini pencatatan transaksi BBM bersubsidi lebih transparan serta dapat meminimalisir peluang kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan,” tandas Ahad. (thi)
