Muskomda Harus Lahirkan Pemimpin

  • Bagikan
FENTI ANIN/TIMEX BUKA KEGIATAN. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov NTT, Adelino Soares mewakili Pj Gubernur NTT saat membuka kegiatan Muskomda VII Pemuda Katolik Komda NTT di Hotel Neo Aston, Sabtu (10/8).

Pemuda Katolik Komda NTT Gelar Muskomda VII

KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) NTT kembali menggelar Musyawarah Komisariat Daerah (Muskomda) VII tahun 2024, Sabtu (10/8). Kegiatan para Pemuda Katolik ini digelar di Hotel Neo Aston dengan memgusung tema optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan Nusa Tenggara Timur. Pro Ecclesia et Patria Pro Bono Publico.

Acara ini juga dihadiri pengurus pusat Pemuda Katolik Republik Indonesia, Bondan Wicaksono. Pelaksana Harian (Plh) Ketua Pemuda Katolik Komda NTT, Theodora Ewalde Taek pada kesempatan kegiatan tersebut mengatakan, Provinsi NTT sebagai daerah kepulauan, tentu masih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan ke depan. Salah satunya adalah menetapkan ketua definitif Ketua Pemuda Katolik di semua kabupaten di NTT.

Dia berharap agar ke depan, kegiatan Muskomda ini dapat melahirkan pemimpin-pemimpin baru di organisasi tersebut dan dapat melanjutkan tanggung jawab yang diberikan.

"Saat ini sudah ada 14 kabupaten dan kota yang sudah ada ketua Pemuda Katolik. Mari kita bergotong royong untuk membesarkan Organisasi Pemuda Katolik. Ini menjadi tugas kita bersama. Masa jabatan tiga tahun harus bisa dimanfaatkan secara baik untuk membesarkan OrganisasiPemuda Katolik," jelasnya.

Dikatakan Theodora Ewalde, untuk membesarkan organisasi Pemuda Katolik saat ini dalah tugas bersama. Di ruang ormas, berbicara tentang politik, jangan ada kata alergi, karena setiap hari, semua berkaitan dengan politik.

"Ada hal penting yang kami sampaikan bahwa gereja juga harus memberikan ruang yang lebih kepada pemuda. Hal ini merupakan hasil audiensi dengan Keuskupan. Mari kita berikan tanggung jawab kepada pemuda untuk membangun Nusa Tenggara Timur," jelasnya.

Sementara Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Agung Kupang, RD. Krispinus Saku mememinta agar Pemuda Katolik sebagai organisasi masyarakat harus bisa menjadi jembatan untuk gereja dan pemerintah untuk menciptakan kesinambungan di tengah kehidupan bersama.

“Apa yang menjadi pesan umat dari gereja bisa sampaikan ke pemerintah. Begitu pun sebaliknya. Apa yang menjadi pesan pemerintah harus di bawa ke gereja,” katanya.

Dia juga berharap agar Pemuda Katolik menjadi saluran di tengah berbagai persoalan di NTT saat ini. Seperti perdagangan orang hingga stunting. RD. Kris Saku menyebut, Pemuda Katolik dan WKRI merupakan dua organisasi kategorial di Katolik.

Pemuda Katolik, kata dia, tidak boleh meremehkan nilai dan harkat martabat kemanusiaan. Perlakuan nyata terhadap sebuah kesetiaan harus dikedepankan. Perjuangan demi kepentingan umat maupun Gereja merupakan tugas utama Pemuda Katolik.

Perbuatan konkret, Pemuda Katolik harus menunjukkan itu. Aspek kemanusiaan perlu dijunjung lebih tinggi.

RD. Kris Saku menegaskan bahwa ia tidak ingin agar Pemuda Katolik pasif atau tidak merespons ragam masalah yang ada. Ia juga mengingatkan tentang keberagaman maupun persoalan sosial lainnya.

Ketua Bidang Hubungan OKP dan Antar Lembaga Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Bondan Wicaksono menyampaikan, sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, Pemuda Katolik jangan hanya hadir di paroki atau di gereja saja. Dia meminta agar Pemuda Katolik lebih banyak berada di tengah masyarakat.

Bondan menyebut Pemuda Katolik adalah fasilitator dan tempat akselerasi bagi masyarakat sesuai dengan moto untuk kepentingan umum.

Sementara Penjabat (Pj) Gubernur NTT saat membuka Muskomda VII Pemuda Katolik Komda NTT yang diwakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov NTT, Adelino Soares mengucapkan terima kasih atas undangan Pemuda Katolik yang melibatkan pemerintah dalam kegiatannya.

Dia berharap agar adanya kerja sama antara Pemprov NTT dan Pemuda Katolik untuk bersama-sama mengatasi masalah-masalah yang dihadapi saat ini di NTT. Seperti kemiskinan ekstrem, stunting dan pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural. (thi/gat/dek)

  • Bagikan