KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Timur (NTT), Bobby Lianto memimpin rapat bersama dengan Koordinator Wakil Ketua Umum II Bidang Ekonomi, Christoper Samara, Koordinator Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi, Blasius Lema, dan Direktur Exsekutif, Mercy Siubelan, membicarakan pembentukan tim percepatan Free Trade Zone (FTZ) Indonesia - Timor Leste. Hadir juga dalam pertemuan ini, tim Tenaga Ahli Kadin NTT, Micky Natun, ST., M.Si., IAP yang telah membuat kajian tentang Free Trade Zone (FTZ) dan juga Andre Wibowo selaku Media Pemasaran dan Konten.
Bobby mengatakan, Kadin NTT melihat bahwa FTZ dan Triangel Kupang, Darwin, dan Dili merupakan satu hal yang sangat-sangat mendesak dan sangat penting untuk kebangkitan Ekonomi NTT.
Untuk itu, lanjut Bobby, Kadin NTT segera membentuk yang disebut tim percepatan ini, dimana melibatkan para anggota dan para pengurus Kadin beserta para tim ahli serta pemerhati untuk terus mendorong Pemerintah melakukan percepatan bersama stakeholder.
Kadin NTT, demikian Bobby, selama ini telah membuka jaringan dan terus berhubungan dengan Timor Leste, dalam hal ini pihak CCI Timor Leste, ANJET Timor Leste, dan juga pemerintah Timor Leste dalam kunjungan Kadin yang rutin ke Timor Leste.
Kadin NTT, lanjut Bobby, menganggap bahwa FTZ ini sangat-sangat dibutuhkan dan ini paling penting untuk melakukan satu lompatan ekonomi di NTT. "Untuk itu, tim percepatan ini dibentuk untuk terus mendorong hubungan kerja sama ini, dan untuk bisa mencapai Free Trade Zone," jelas Bobby.
Bobby Lianto mengharapkan, setidaknya di pemerintahan presiden yang baru nanti, Prabowo Subianto akan memberikan konsen tentang ini, karena presiden terpilih ini punya hubungan khusus dengan Timor Leste. "Kami akan memperjuangkan melalui menteri-menteri yang baru yang akan di lantik di pemerintahan baru supaya menjadi agenda utama di awal pemerintahannya. Kami juga akan berkoordinasi dengan Pemprov NTT dalam hal ini Bappeda, dan juga kementerian terkait dan Pemerintah Timor Leste," jelas Bobby.
Bobby juga menyebutkan, dalam rapat tersebut, Kadin NTT menunjuk Christoper Samara sebagai Ketua Tim Percepatan FTZ Indonesia-Timor Leste, didampingi Tenaga Ahli Kadin NTT, Micky Natun, Wakil Ketua Umum Kadin NTT Bidang International, Tonny Pitoby, dan seorang Pemerhati senior, dr. Valens Pareira.
Menurut Bobby, tim ini segera membentuk dan melakukan rapat persiapan untuk menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan FTZ dengan merujuk pada peraturan-peraturan pemerintah. "Satu konsen yang lain adalah tentang Bandara El Tari, yang baru saja dilepas dari status international gateway-nya, dan ini juga salah satu yang akan diperjuangkan. Kita bersyukur bahwa bandara di Labuan Bajo sudah mendapatkan international gateway-nya tetapi di Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT adalah tentu sangat perlu," tandas Bobby.
Bobby menegaskan pentingnya dua bandara di NTT berstatus internasional karena Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan, dan sebagai pintu gerbang selatan yang dimana berbatasan langsung darat dengan Timor Leste dan dengan Australia.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31/2024 telah mencabut status Bandar Udara Internasional terhadap 17 bandara di Indonesia pada 2 April 2024. Dari jumlah itu, Bandara El Tari merupakan salah satu yang bandara di Indonesia yang tidak lagi punya status internasional. Dengan demikian, satu-satunya bandara yang berstatus internasional di NTT hanyalah bandara Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. (aln)
