Pejabat yang Dilantik Sudah Dapat Restu Prabowo
JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID – Di akhir periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo merombak lagi susunan menterinya. Kader-kader Partai Gerindra masuk ke jajaran pemerintahan.
Apakah ini merupakan cara transisi pemerintahannya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto?
Isu reshuffle telah berhembus sejak, Selasa (13/8). Saat itu, Jokowi berada di Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat dikonfirmasi, dia tidak memberikan pernyataan jelas.
“Kalau diperlukan. Saya punya hak prerogatif,” ujarnya.
Senin (19/8) kemarin dia melantik tiga menteri, satu wakil menteri dan tiga kepala badan.
Kemarin Yasonna Laoly digantikan oleh Supratman Andi Atgas dari Menteri Hukum dan HAM. Lalu Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia yang sebelumnya Menteri Investasi. Dia digantikan Rosan Roeslani yang sebelumnya Wakil Menteri BUMN. Angga Raka Prabowo juga masuk dalam jajaran pejabat yang dilantik. Dia dipercaya sebagai wakil menteri Kominfo. Jokowi juga melantik Taruna Ikrar sebagai kepala BPOM.
Selain itu, Jokowi melantik dua kepala badan anyar, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan.
Masuknya orang baru ini menunjukkan Jokowi ingin memasukan orang-orang dekat Prabowo. Supratman dan Angga merupakan kader Partai Gerindra. Penempatan Supratman menggeser Yasona Laoly yang merupakan politisi PDI Perjuangan. Sebelumnya, Jokowi juga melantik ponakan Prabowo Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu dan Ketua DPP Gerindra Jawa Tengah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Lalu Rosan dan Hasan yang termasuk dalam tim kemenangan nasional (TKN) Prabowo-Gibran masuk gerbong pemerintahan. Bahlil pun terkenal dekat dengan Prabowo.
Kedekatan pejabat-pejabat anyar dengan Prabowo secara tersirat mereka ungkapkan seusai pelantikan. Hampir semuanya menyatakan telah mengantongi restu presiden terpilih. Seperti yang diucapkan Bahlil. “Tadi pagi saya datang pamitan kepada presiden Prabowo,” katanya.
Dia pun diberi nasihat agar mengelola ESDM harus mementingkan rakyat dan nasionalisme.
“Saya pamit beliaau adalah presiden terpilih. Beliau adalah tokoh yang sudah memberikan nasihat kepada kami,” ujarnya.
Rosan pun juga sudah berkomunikasi dengan Prabowo. Sebelum dilantik dia juga berkomunikasi dengan Prabowo.
“Tadi pagi beliau sampaikan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaiknya,” ucapnya.
Supratman dan Angga pun juga sama, namun mereka berdalih komunikasi dilakukan karena keduanya adalah kader Gerindra.
Intervensi Prabowo dalam kabinet Jokowi ini bukan baru saja terjadi. Ini berdasar dari pernyataan Taruna Ikrar. Dia sejak Maret melakukan proses seleksi sebagai kepala BPOM.
“Itu atas rekomendasi presiden terpilih sebetulnya. Bapak Prabowo,” ucapnya.
Meski sudah mendapatkan restu Prabowo, dia harus melakukan interview terakhir pada Minggu (18/8) malam. “Dan pada akhirnya juga terima kasih banyak kepada bapak Presiden Jokowi yang telah mengangkat dan melantik saya,” imbuhnya.
Nama Yasona maupun Arifin sudah beberapa kali disebut akan dicopot. Bahkan nama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang merupakan kader satu-satunya Partai Nasdem juga diisukan dalam daftar perombakan. Namun, dia tetap dipertahankan. Di jajaran menteri Jokowi, hanya tinggal Bintang Puspayoga dan Tri Rismaharini yang merupakan kader dari PDI Perjuangan.
DPP PDI Perjuangan (PDIP) merespon perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya menduga ada masalah besar yang sedang terjadi di balik keputusan reshuffle Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif.
Secara prinsipil, kata Djarot, PDIP tak bisa menolak atau menyetujui keputusan presiden itu karena reshuffle kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden. Namun, dari sisi penilaian terhadap sebuah kebijakan, PDIP melihat sesuatu yang sangat mengkhawatirkan.
Sebab, kabinet tinggal bekerja kurang dua bulan lagi. Sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apa alasan sebenarnya reshuffle kedua menteri dari PDIP itu.
“Apa karena pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai,” kata Djarot saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, kemarin.
Sebelumnya, PDIP melaksanakan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP dari tahun 2020-2024, menjadi DPP PDIP periode 2020-2025 dengan Megawati sebagai ketua umum dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal.
Pertanyaan kedua yang muncul, kata Djarot, apakah penghentian Yasonna karena hadir di deklarasi Edy Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Diketahui Rahmayadi akan bertarung melawan menantu Jokowi bernama Bobby Nasution.
Tanda tanya ketiga adalah soal ketidakhadiran Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 saat pelantikan menteri baru. Bagi PDIP, kata Djarot, etika pemerintahan yang benar adalah seorang presiden tidak mengambil keputusan strategis di akhir masa jabatan, agar tak mewariskan beban masalah untuk pemerintahan berikutnya.
Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri menyatakan, wajar jika publik menganggap ada udang dibalik batu dalam keputusan reshuffle kabinet. Ia ingatkan bahwa segala kebijakan negara yang berbasis kepentingan pribadi seseorang, akan menghasilkan hal tak baik bagi bangsa maupun negara.
“Kalau keputusan itu hanya untuk keluarga dan nepotisme dan politis, itu amat berbahaya bagi Indonesia,” pungkasnya.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyatakan, Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Sebab, tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser.
Menurutnya, Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan. Penggantian Yasona Laoly adalah murni agenda politik untuk merevisi UU MD3. Ada tiga tujuan yang ingin dicapai, yaitu agar Partai Golkar bisa menguasai parlemen dengan menjadi ketua DPR RI.
Hal itu akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional dan daerah.
"Untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan," paparnya.
Tujuan kedua adalah untuk memudahkan Jokowi dalam membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam. Tujuan berikutnya, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan muktamar, kongres atau munas sebelum pilkada.
Deddy mengatakan, peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol, sehingga jika tidak tunduk, berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya.
Soal pergantian Menteri ESDM, menurut Deddy, adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi. Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan.
Deddy menegaskan, reshuffle kabinet kali ini adalah triangle political game atau permainan politik segitiga dalam menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. "Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong," tegasnya.
Sebelum lengser dari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) kemarin, Yasonna Laoly sempat berpamitan dengan jajaran pejabat dan ASN. "For the last day, terima kasih atas kerja keras saudara-saudara sekalian. Selama saya menjabat 10 tahun kurang dua bulan ini," terangnya di peringatan Hari Pengayoman ke-79, kemarin.
Dia pun berpesan agar jajaran ASN di lingkungan Kemenkumham tetap bekerja secara profesional dan erus bekerja dan memberikan yang terbaik bagi institusi siapapun pemimpinnya nanti. Yasonna sempat memperkenalkan siapa calon penggantinya itu dalam pidato sambutannya.
"Saya tahu beliau. Sahabat saya di Baleg. Orang yang rendah hati. Saya minta saudara-suadara mengikuti beliau," katanya.
Yasonna mengaku telah dipanggil presiden Minggu (18/8) malam. Dipertemuan itu, presiden menyampaikan bahwa dirinya bakal diganti. Di kesempatan itu pula, Yasonna meminta izin ke presiden untuk tak menghadiri pelantikan menteri baru. Yasonna izin ke presiden bahwa dirinya ingin menjadi instruktur upacara di Hari Pengayoman yang dimulai pukul 08.00 WIB. Presiden menyetujui permintaannya.
Dalam pertemuan itu, Yasonna tak mempertanyakan apa alasannya dia diganti. Toh, itu juga bukan kewenangannya. Selepas pertemuan, Yasonna bahkan langsung menelepon Supratman.
"Saya mengucapkan selamat, congratulations," katanya.
Yasonna siap jika sewaktu-waktu Supratman membutuhkan bantuannya terkait tata kelola di KemenkumHAM.
Yasonna berharap segera bisa melangsungkan pisah sambut kepada pejabat penggantinya. Dia merasa tak ada beban meninggalkan jabatan itu. Baginya, jabatan hanyalah amanah.
"Saya sudah sangat siap," jelasnya.
Yasonna mengatakan, sebelum ada resuflle ini sebenarya dirinya sudah berniat mundur menjadi menteri pada pertengahan September nanti. Itu lantaran dirinya sedang menyiapkan untuk duduk sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Dia terpilih dari dapil Sumut 1. (elo/lum/lyn/jpg/ays)
Pembantu Jokowi yang Baru
Menteri Hukum dan HAM : Supratman Andi Atgas
Tanggal lahir : 28 September 1969
Pendidikan : Master bidang Hukum Universitas Hasanuddin
Latar belakang : Pengusaha tambang dan politisi Partai Gerindra
Karier :
Anggota DPR (Ketua Baleg) 2019-2024
Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu 2005-2012
Menteri ESDM : Bahlil Lahadalia
Taggal lahir : 7 Agustus 1976
Pendidikan : STIE Port Numbay Jayapura
Latar Belakang : Politisi Partai Golkar
Karier :
Menteri Investasi 2021-2024
BPP HIPMI 2015-019
Kepala BKPM/Menteri Investasi : Rosan Perkasa Roeslani
Tanggal lahir : 31 Desember 1968
Pendidikan : Oklahoma State University
Latar Belakang : Pengusaha
Karier :
Ketua Kadin 2015-2021
Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat 2021-2023
Wakil Menteri BUMN 2023-2024
Kepala Badan Gizi : Dadan Hindayana
Tanggal lahir : 10 Juli 1967
Pendidikan : Leibniz University Hannover
Latar Belakang : Akademisi
Karier :
Dosen Program Magister Fakultas Pertanian IPB
Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan : Hasan Nasbi
Tanggal lahir : 1979
Pendidikan : Universitas Indonesia
Latar belakang : Peneliti
Karier :
Pendiri lembaga survei Cyrus Network
Kepala BPOM : Taruna Ikrar
Tanggal lahir : 15 April 1969
Pendidikan : Program PhD Niigata University of Pharmacy and Applied Life Science, Jepang
Latar Belakang : Peneliti
Karier :
Wakil Ketua PB IDI 2000-2003
Dosen Departemen Biotechnology and Neuroscience Surya University
CATATAN: Diolah dari berbagai sumber
