JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Meski disatukan persamaan nasib, hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dan Anies Baswedan nampaknya belum sepenuhnya klir. Jelang satu hari masa pendaftaran calon kepala daerah (cakada), Senin (26/8), PDIP belum memberikan lampu hijau kepada Anies untuk maju di pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Padahal, kemarin Anies telah datang ke kantor DPP PDIP di jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Mengenakan batik tenun merah, Anies berangkat dari rumahnya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebelum berangkat, mantan gubernur DKI Jakarta itu sempat meminta doa restu kepada sang ibu, Aliyah Rasyid. Dia juga meminta restu istrinya, Ferry Farhati.
Kehadiran Anies di kantor DPP PDIP bersamaan dengan agenda pengumuman cakada yang akan diusung partai banteng tersebut. Namun, sampai akhir pengumuman, tak ada nama Anies maupun calon yang diusung di pilkada Jakarta. PDIP hanya merilis cakada untuk provinsi Banten, Jawa Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Anies memang sempat datang ke kantor DPP PDIP. Bahkan, Anies sempat bertemu dengan mantan gubernur Banten Rano Karno yang sebelumnya digadang-gadang akan dipasangkan dengan Anies di Jakarta. Djarot menyebut, pertemuan Anies dan Rano Karno hanya sebatas diskusi.
”Bung Rano adalah (mantan) gubernur Banten, (mantan) wakil gubernur Banten. Pak Anies itu (mantan) gubernur DKI. Masa (mantan) gubernur DKI sama (mantan) gubernur Banten berdiskusi tidak boleh,” kata Djarot usai pengumuman cakada tahap 3 dari PDIP di kantor DPP PDIP, Senin (26/8) kemarin.
Djarot menegaskan, sampai kemarin partainya belum memutuskan siapa figur yang akan diusung PDIP sebagai bacagub dan bacawagub di Jakarta. Mengenai nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang juga santer disebut akan diusung PDIP sebagai cagub Jakarta, Djarot meminta publik bersabar.
”Jadi tunggu saja satu dua hari (ke depan, red),” ujarnya.
Meski begitu, Djarot mengakui bahwa ada aspirasi dari arus bawah untuk mengusung Pramono sebagai cagub Jakarta. Pramono yang merupakan mantan Sekjen PDIP itu juga digadang-gadang hendak dipasangkan dengan Rano Karno.
”Kita menjaring aspirasi yang disampaikan dari bawah,” kata Djarot.
Selain Pramono, ada pula nama kader PDIP lain yang muncul dari internal. Yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ronny Talapessy hingga Prasetyo Edi. Djarot menegaskan, keputusan akhir terkait siapa cagub di Jakarta dari PDIP ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
”Kita berikan sepenuhnya kepada ibu ketua umum,” imbuhnya.
Di sisi lain, Jawa Pos (grup Timex) mencoba mengonfirmasi juru bicara (jubir) Anies Baswedan perihal dinamika pencalonan pilkada Jakarta. Namun, hingga tadi malam, dua jubir Anies, Angga Putra Fidrian dan Sahrin Hamid belum mau memberikan komentar ketika ditanya mengenai komunikasi terakhir Anies dengan PDIP.
Sementara itu, politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, KIM menghormati apapun sikap politik PDIP. Termasuk jika PDIP kelak memilih Anies Badwesan dalam pilkada Jakarta. Selama memenuhi syarat yang diatur undang-undang, maka tidak bisa ditolak.
"Tidak ada siapapun yang menghambat orang punya hak konstitusi untuk mengambil keputusan apapun ya," ujarnya di DPR.
KIM, lanjut dia, tidak akan mengubah pilihan politik di Jakarta. Yakni tetap mengusung pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut, diyakini Doli telah siap untuk menghadapi situasi apapun. "Kami bismilah jalan terus, kapal sudah berlayar," jelasnya.
Kemudian untuk Banten, Doli juga mengatakan situasi untuk Airin tidak mudah. Sehingga pada akhirnya harus pisah jalan dengan Golkar yang memutuskan mendukung Andra Soni dan merelakan Airin diusung PDIP.
"Nah jadi tentu ini sebetulnya situasi yang tidak mudah dihadapi oleh Golkar," ujarnya.
Pilihan Golkar, lanjut Doli, didasarkan pada kepentingan yang lebih besar, yakni kesepakatan bersama KIM. Secara pribadi, dia menghargai pilihan pribadi Airin yang memilih untuk menyeberang.
"Tentu kita ya memberikan selamat, memberikan keleluasaan itu hak pribadinya ibu Airin," jelasnya.
Karena itu pula, Doli berharap DPP Golkar tidak menjatuhkan sanksi. Dia beralasan, pilihan Airin masih bisa dipahami.
"Saya menyarankan untuk tidak diberi sanksi kepada bu Airin," tegasnya.
Sementara itu, paslon KIM di Jawa Barat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan terus menggalang dukungan. Kemarin, pria yang akrab disapa Demul bertandang ke DPP Partai Buruh. Selain menerima dukungan, Demul juga memaparkan visinya untuk kelas pekerja.
Antara lain pembangunan perumahan dekat kawasan industri, penyediaan fasilitas bagi anak pekerja, hingga peningkatan kesejahteraan. Usai dari Partai Buruh, Demul ke DPP PSI untuk memerima surat rekomendasi resmi. Dalam sambutannya, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni mengatakan penyerahan B.1-KWK tidak hanya bersifat legal formal, tapi juga dukungan yang total.
“Mas Kaesang sudah bicara ke saya, sepulang dari mengantar istri yang sekolah di kampus terbaik di Amerika Serikat, beliau akan ikut blusukan bersama Kang Dedi dan Kang Erwan untuk memenangkan hati rakyat Jawa Barat,” kata Raja.
PSI menitipkan Jawa Barat kepada pasangan Dedi dan Erwan. Jawa Barat adalah provinsi terbesar, dengan penduduk terbanyak. Sehingga apapun kemajuan di Jawa Barat, akan berdampak pada Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Demul menyampaikan rasa terima kasih dan hormat atas dukungan dari PSI untuk dirinya dan Erwan.
“Saya paham betul apa yang menjadi orientasi PSI, yaitu membangun sebuah peradaban yang menjunjung tinggi semangat kebinekaan, dengan mengedepankan toleransi,” kata mantan bupati Purwakarta ini.
Dia menambahkan, tidak akan pernah ada kerukunan, tidak akan pernah ada kebinekaan, tanpa ada kesejahteraan. Demul juga mengatakan tidak hanya berkantor di Bandung. Melainkan juga akan berkantor Cirebon, Purwakarta, Bogor dan Garut. Harapannya, bisa menciptakan rasa hadir untuk seluruh warga Jabar.
PDIP Siapkan Dua Nama, Mengerucut ke Risma
Lawan Khofifah-Emil untuk pilgub Jatim belum terang terlihat hingga kemarin. PDIP sudah mengerucutkan satu nama untuk bersiap dijagokan. Sementara PKB, sebagai pemenang pileg di Jatim belum memberi kepastian, siapa calon yang bakal diusung atau bergabung dengan koalisi.
Sumber internal DPD PDIP Jatim menyebut, sudah ada nama calon yang mengerucut untuk bersaing dengan pasangan Khofifah-Emil. Calon yang mengerucut yang bakal diusung PDIP tersebut adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
"Untuk gubernur Jatim, calonnya Bu Risma," terang sumber internal DPD PDIP Jatim itu kepada Jawa Pos.
Nama Risma bahkan diusulkan langsung oleh DPP PDIP. Dan DPD Jatim juga sepakat dengan usulan soal Risma. Selain Risma, nama Abdullah Azwar Anas juga disebut. Namun, kandidat kuatnya hingga kemarin adalah Risma.
Ada beberapa pertimbangan mengapa Risma menjadi kandidat kuat. Pertama soal rekam jejak yang dinilai bisa seimbang dengan Khofifah. Sama-sama pernah menjabat sebagai menteri.
"Bu Risma juga sudah punya pengalaman di Surabaya selama dua periode dan cukup sukses," paparnya.
Di singgung mengapa Risma tak segera diumumkan oleh DPP, sumber tersebut mengakui lantaran belum menemukan pasangan Risma untuk maju di pilgub. Wakil gubernur sebagai penamping Risma belum deal.
"Untuk wakil, masih hunting ke kader NU atau PKB," katanya, kemarin.
PDIP Jatim masih terus menjalin komunikasi dengan berbagai parpol untuk mengusung calon di Jatim. Selain dengan partai-partai non parlemen, PDIP Jatim juga berkomunikasi intens dengan PKB.
"Kami terus berkomunikasi. Coba tanya ke teman-teman PKB," tuturnya.
Jawa Pos juga menghubungi Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah soal calon gubernur yang bakal diusung. Termasuk apakah ada kans bakal menjadi koalisi dengan PDIP untuk mengusung calon.
"Belum ada bocoran. Belum ada," terangnya kemarin.
Pengamat Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Mubarok Muharam menilai belum tegasnya sikap PKB Jatim untuk mengusung cagub itu terjadi karena dua hal. Pertama, terpaut dengan konstalisasi nasional. Di mana PKB terikat dengan Partai Gerindra. Ada pula soal konflik PBNU dengan PKB yang kini belum reda betul. Kedua, soal PKB menyadari belum ada calon kuat di internal partai yang bisa dijagokan untuk melawan pasangan Khofifah-Emil.
"Ini yang membuat PKB belum bersikap. Meski waktu terbatas," katanya.
Mubarok menyebut, kans PKB untuk berkoalisi dengan PDIP bisa saja terjadi. Dan melihat calon yang dijagokan, PKB sepertinya setuju untuk menjadi cawagub untuk menampingi PDIP. Yang dipastikan akan mengusung kadernya sendiri.
"Tapi kembali lagi. Apakah PKB di Jatim tak tersandera situasi nasional," tanyanya. (tyo/far/elo/jpg/ays/dek)
Peta dukungan Pilgub di Jawa
1. Pilgub Jatim
- Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak
Pengusung : Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PAN, PPP, PSI dan Perindo
2. Jawa Tengah
- Achmad Luthfi
Pengusung : PAN, Gerindra
3. Jawa Barat
- Dedi Mulyadi
Pengusung : Gerindra, Golkar
4. Jakarta
- Anies Baswedan
Pengusung : Nasdem, PKS
- Ridwan Kamil : Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN (baru secara lisan)
5. Banten
- Andra Soni - Dimyati Natakusumah
Pengusung : Gerindra, PKS, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PPP, PSI, Garuda.
- Airin Rachmi Diany
Pengusung : Golkar
Ket *) : Dinamika masih bisa berubah
SUMBER: diolah
Tahapan Pilkada Selanjutnya
Pendaftaran : 27-29 Agustus 2024
Penelitian persyaratan : 27 Agustus - 21 September 2024
Penetapan paslon : 22 September 2024
Kampanye : 25 September - 23 November 2024
Coblosan : 27 November 2024
Rekapitulasi hasil : 27 November - 16 Desember 2024
