KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Sebanyak 17 Pejabat Manajerial dan Non Manajerial akhirnya dilantik di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) NTT, Senin (26/8). Seremonial pelantikan dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone.
Pada kesempatan itu, Marciana meminta agar acara pelantikan ini jangan dianggap sekadar seremonial saja seremonial pelantikan kemarin merupakan langkah penting dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan menciptakan inovasi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya pada satuan kerja masing-masing. Marciana juga berharap agar pejabat yang telah dilantik akan mampu membawa perubahan positif dan kemajuan yang signifikan.
"Bekerjalah dengan penuh dedikasi, integritas dan komitmen yang tinggi. Selalu implementasikan tata nilai Kami PASTI dan Core Values ASN BerAKHLAK. Jadilah pimpinan dengan visi dan strategi yang inovatif serta dapat memotivasi jajarannya untuk mencapai tujuan organisasi," jelasnya.
Kepada para pejabat yang dilantik, kata Marciana, terutama yang bertugas sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik jajaran Pemasyarakatan maupun Imigrasi agar dapat membangun jejaring dan kerja sama serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh mitra kerja.
Selain itu,para pejabat yang dilantik agar bisa melaksanakan kepemimpinan yang efektif, bijak serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Pejabat yang baru dilantik agar bisa menerapkan reformasi birokrasi serta melakukan terobosan dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Lebih dari itu agar diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan pelayanan publik telah dilaksanakan berbasis hak asasi manusia. Termasuk juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak, serta tetap menjaga integritas.
"Bangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, civil society, masyarakat setempat, dan para awak media sebagai mitra untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi,” ungkapnya.
Pejabat yang baru bertugas di NTT, kata Marciana, segera beradaptasi dengan kondisi topografi dan budaya setempat agar dapat dapat menunjang dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada warga binaan dan masyarakat.
Kepada pejabat jajaran Pemasyarakatan yang baru dilantik, dengan tegas Marciana meminta agar dapat melakukan yang terbaik bagi warga binaan sebagai upaya memanusiakan manusia, dengan menerapkan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) berdasarkan ketentuan undang-undang,
"Jadilah teladan atau role model yang baik bagi para staf di lingkungan kerja masing-masing dengan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar bersama meraih pencapaian yang gemilang demi kinerja organisasi dan bukan kepentingan diri sendiri," ungkapnya.
Marciana juga menyampaikan apresiasi kepada setiap pendamping yang hadir mendampingi para pejabat yang dilantik, agar para istri baik sebagai Ketua maupun anggota yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pengayoman di NTT, dapat menjadi penyokong peran suami baik dalam pelaksanaan tugas.
Untuk diketahui, sejumlah pejabat yang dilantik tersebut, 5 pejabat menduduki jabatan Kepala UPT, yakni Antonius Jawa Gili, menjabat sebagai Kalapas Kupang menggantikan Badarudin yang dimutasikan sebagai Kalapas Abepura.
Sementara jabatan Kalapas Waingapu diduduki oleh Revanda Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala LPKA Palu. Jabatan Kalapas Lembata dari Hariyadi Maikameng yang dimutasikan menjadi Kalapas Ba'a digantikan oleh Antonius Semuki yang sebelumnya merupakan Karutan Maumere.
Sedangkan jabatan Karutan Maumere diduduki oleh Wachid Budi Santoso yang dipromosikan dari Lapas Yogyakarta, serta Kornelis Keli yang dilantik sebagai Kabapas Waikabubak setelah sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kalapas Ba'a. (r1/gat/dek)
