Perkuat Sinergitas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah

  • Bagikan
IST BERSAMA. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang Yanuar Dally, mengikuti FGD Towards SDG 2030 yang digelar Kemenkeu RI, LPEM FEB UI serta UNICEF di aula gedung Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi NTT, Kamis (29/8).

KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang Yanuar Dally, bersama Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, Jacson Jimmy Tunliu, mewakili Pemerintah Kota Kupang dalam FGD Towards SDG 2030: Commitment To Alleviete All Forms Of Depreviation In Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenkeu RI, LPEM FEB UI serta UNICEF di Aula Gedung Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Prov NTT, Kamis (29/8).

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo, Chief Of Social Policy UNICEF Yoshimi Nishino, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Kepala Dinas Sosial Kabupaten TTS, Tim Kajian dari UNICEF, UI dan BKF Kemenkeu serta perwakilan Universitas dan beberapa perwakilan LSM CIS Timor dan Bengkel Apek.

Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo dalam sambutanya, menyampaikan bahwa FGD tersebut bertujuan untuk membahas dan mendiskusikan secara aktif maupun secara akademis mengenai peningkatan kesejahteraan khususnya dalam teknik analisa spasial.

Sementara itu Focus Group Discussion (FGD) yang berjalan lebih menyoroti Komitmen semua pihak dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dan mengatasi berbagai bentuk kemiskinan dengan pendekatan pengukuran Indeks Kemiskinan Multidimensi atau Multidimensional Poverty Index (MPI).

FGD tersebut kemudian menghasilkan lima pesan utama dan rekomendasi, antara lain adalah; Untuk Menuju Indonesia emas anak-anak Indonesia adalah kunci utama yang harus dipersiapkan dari sekarang.

"Masih terdapatnya deprivasi multidimensi yang perlu diselesaikan selain kemiskinan moneter anak agar mereka tumbuh dengan potensi terbaik, Intervensi kebijakan fiskal melalui anggaran responsif anak perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas," jelasnya.

Sinergi kebijakan belanja antara daerah dan pusat perlu diperkuat untuk belanja yang lebih berdampak terhadap anak kemudian yang terakhir pemerintah baik daerah dan pusat harus mampu mengidentifikasi belanja terhadap anak dalam rangka monitoring, evaluasi dan perbaikan kebijakan. (thi/gat/dek)

  • Bagikan