ATR/BPN Targetkan 150.000 Sertifikat

  • Bagikan
IST POSE BERSAMA. Kepala Kanwil ATR/BPN NTT, Hiskia Simarmata bersama Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto pose bersama para penerima sertifikat tanah di Kupang, Selasa, (24/9).

Perkuat Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik

KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Dalam rangka merayakan hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) ke-64 di Provinsi NTT, maka Kantor wilayah Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (Kanwil ATR/BPN) NTT menggelar acara memperingati Hantaru tahun 2024. Kegiatan ini digelar di Kanwil ATR/BPN NTT, Selasa (24/9).

Acara ini dipimpin oleh Kepala Kanwil ATR/BPN NTT, Hiskia Simarmata. Hiskia Simarmata menjelaskan bahwa sudah 64 tahun Agraria dan Tata Ruang melayani masyarakat NTT pada khususnya.

Dia menjelaskan, khusus Kanwil ATR/BPN NTT, pada tahun 2023 lalu telah berhasil memberikan sertifikat tanah kepada 38 ribu bidang tanah di NTT. Dan di tahun 2024 ini ditargetkan 150 ribu bidang tanah.

"Jadi, kita lihat pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT cukup naik signifikan dengan disertifikatkan tanah atau dilegalisasi tanah. Ini akan menjadi modal bagi masyarakat. Kalau hanya target 5.000 dibagi 22 kantor BPN di seluruh NTT, bagaimana bisa menargetkan perumahan ekonomi," kata Hiskia Simarmata saat diwawancarai usai acara seremonial perayaan Hari Agraria dan Tata Ruang ke-64 di NTT.

Karena itu, katanya, Kantor ATR/BPN NTT menargetkan untuk sertifikat sebanyak 150 ribu.

"Kalau bisa diagunkan sebesar Rp 50 juta saja maka akan menjadi modal untuk masyarakat untuk membangkitkan ekonomi di sini," jelasnya.

Dia menjelaskan, selama ini legalisasi aset di NTT masih terhambat, dan akhirnya ada gebrakan agar lebih bebas, dengan tujuan agar mengurangi konflik, sengketa dan perkara.

"Jadi, dengan adanya kemudahan ini maka akan ada kepastian hukum, yang subjek dan objeknya , jika terjadi kekeliruan, bisa langsung ajukan ke pengadilan," tambahnya.

Dia meyakini bahwa NTT akan menjadi tonggak sistem pelayanan berbasis elektronik dan menjadi nomor satu di wilayah nusa tenggara, Maluku dan Papua," ungkapnya.

Pasalnya, tahun 2024 ini, sudah dilaunching di Kantor Pertanahan Kota Kupang, sistem pelayanan berbasis elektronik, dan sudah lihat kota lengkap itu hanya ada satu di NTT yaitu di Kota Kupang.

"Kita akan dorong kantor-kantor lain untuk ikut mengimplementasikannya juga, dan sudah usulkan ada sekitar 22 kantor BPN/ATR di NTT untuk menjalankan sistem pelayanan berbasis elektronik," jelasnya.

Dia menjelaskan, kalau pelaksanaanya sistem ini berjalan baik, maka tahun 2045 mendatang, maka daerah ini akan lebih maju dari daerah lainnya di Indonesia, dan bahkan akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di NTT.

"Sejauh ini, sudah 95.000 pemberkasan sertifikat dan ditargetkan pada Oktober mendatang sudah selesai atau sudah mencapai target yang ditentukan, yaitu sebanyak 150 ribu," ungkapnya. (thi/gat/dek)

  • Bagikan