Badan Peduli TNK Resmi Terbentuk

  • Bagikan
PETRUS BATAONA/TIMEX BICARA. Ketua BPTNK, P Marsel Agot, SVD sedang berbicara dalam diskusi awal di hotel Green Prundi Labuan Bajo, Jumat (4/10).

LABUAN BAJO, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Badan Peduli Kawasan Taman Nasional Komodo (BPTNK) Kabupaten Manggarai Barat resmi terbentuk yang ditandai dengan diskusi awal yang berlangsung di hotel Green Prundi Labuan Bajo, Jumat (4/10).

Hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah, Fransiskus S Sodo, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo (BPOLB), Frans Teguh, Ketua BPTNK, P Marsel Agot, SVD, tokoh masyarakat, H Ramang Ishaka, forkompimda, para pelaku wisata dan staholder lainnya.

Dalam kesempatan itu Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Hendrikus Rani Siga membeberkan secara gamblang kondisi terkini kawasan TNK yang sudah mulai hancur. Sementara biaya operasional dan anggaran dari KLHK sangat minim sehingga dia menggugah kesadaran untuk sama-sama peduli terhadap TNK. Karena itu, dirinya memberikan apresiasi atas lahirnya BPTNK yang ikut memberikan kontribusi dalam menjaga dan merawat TNK sebagai lahan hidup banyak orang.

Dia mengibaratkan, terus membangun gedung mewah bertingkat sementara TNK sebagai tiang utama kini sedang berdiri dalam keadaan keropos, rapuh dan sudah tidak kuat lagi. Karena itu, lanjut dia butuh kepedulian dan gerakan semua untuk menjaga TNK sebagai bingkai pariwisata berkelanjuran untuk anak cucu.

Diuraikan, kawasan TNK memiliki 13 resort dengan kondisi staf yang terbatas sehingga lemahnya pengawasan yang berbuntut maraknya perburuan liar dalam kawasan TNK, belum lagi tekanan datang dari mana-mana. Tidak hanya itu, jumlah armada kapal wisata tercatat 669 armada dan setiap hari ditemukan sekitar 149-200 kapal wisata keluar melakukan trip dalam kawasan TNK sementara jumlah mooringboy hanya tersisa enam buah dari 32 yang disiapkan TNK sebelumnya. Buntutnya, kapal wisata berlabuh seenaknya dengan melego jangkar sembarang sehingga merusak coral atau terumbu karang yang sebelumnya indah dan bagus di dasar laut kini mulai hancur.

Belum lagi, fasilitas pendukung seperti dermaga kayu yang rusak sehingga bisa menyebabkan wisatawan jatuh terperosok akibat terpukau dengan keindahan alam Labuan Bajo.

"Dengan kondisi TNK seperti ini kami ingin membangun kesadaran kolektif kita semua bersama-sama benahi dan bertanggung jawab untuk merawat TNK sebagai lahan hidup semua orang yang berkelanjutan," ajaknya.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo (BPOPLBF), Frans Teguh menegaskan terhadap kondisi TNK saat ini perlu dibutuhkan kepedulian, butuh sikap dan aksi yang terpanggil sebagai inspirasi untuk membuat perubahan lingkungan. Oleh karenanya gerakan kesadaran kolektif semua. Apa yang sudah ada jalankan saja, yang kurang benahi ditengah jalan.

"Badan ini bisa melakukan kerja dan skema-skema lain di luar KLHK. Dan kita akan terus mendukung," tandasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus S Sodo menegaskan, dasar hadirnya BPTNK karena pemerintah daerah merasa sangat perlu untuk menjaga pariwisata berkelanjutan di dalam kawasan TNK. Dikatakan, pemerintah juga yakin semua stakeholder dan komponen yang ada memiliki kecemasan yang sama atas masa depan pariwisata. Sehingga dengan keyakinan bahwa pariwisata ke depan akan lebih baik jika semua bergerak bersama menjaga dan merawat.

Dengan adanya lembaga ini semua mekanisme dapat berjalan tepat dan bertanggung jawab terhadap pemerintah, stakeholder dan masyarakat.

"Orang-orang yang ada di dalam lembaga ini adalah relawan tanpa di gaji. Dan saya memiliki keyaninan bahwa mereka akan bekerja profesional, transparan dan akuntabel," tandasnya.

Ketua BPTNK, P Marsel Agot, SVD menegaskan, pendirian lembaga ini karena komitmen dan kesadaran bersama menjaga TNK.

Dikatakan, pengalamannya mendirikan Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah (BPKD) Manggarai Barat sudah terbukti kerjanya dengan mendirikan 18 rumah tunggu kelahiran di setiap kecamatan yang diharapkan bisa menekan angka kematian ibu dan anak. Dan semua orang di dalam BPKD tidak digaji tetapi pertanggungjawaban soal anggaran dari donatur dan pemerintah  selalu transparan dan akuntabel.

"Kami tidak akan mengambil satu sen pun dari uang itu. Tidak ada patokan angka untuk sumbangan ini. Berapa pun sebagai bentuk kepedulian kita terhadap TNK akan dimanfaatkan sebaik-baiknya," tegas dia. (kr2/ays/dek)

  • Bagikan

Exit mobile version