JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Kriteria menteri yang akan membantu pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus mengerucut. Selain berasal dari kalangan profesional (zaken), Prabowo mengisyaratkan bakal mencari menteri yang tidak ‘berburu uang’ atau menggerus duit APBN/APBD.
Kriteria pembantu presiden tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo di acara Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta, Kamis (10/10).
”Jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan cari uang dari APBN/APBD,” ujar Prabowo.
Dalam pidato pengarahan untuk legislator PKB tersebut, Prabowo mengisyaratkan bahwa kriteria menteri yang dimaksud berlaku bagi semua partai. Dia pun menegaskan telah menyampaikan kriteria itu kepada semua ketua umum dan semua perwakilan partai.
”Terang-terangan saya katakan (kepada) semua ketua umum, semua perwakilan (partai),” tegas Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut.
Prabowo punya alasan kuat kenapa menteri-menteri dari partai tidak boleh berburu uang APBN/APBD. ”Zamannya sekarang susah, ini zaman digital, zaman teknologi, zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba,” tegasnya.
Meski begitu, Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut tidak menutup mata bahwa partai politik butuh pendanaan. Namun, dia mengingatkan agar partai politik tetap menggunakan cara-cara yang halal dalam mencari sumber pendanaan. ”Mari kita kelola kekayaan kita, sehingga kita bisa mendukung semua institusi (partai politik) dengan baik,” imbuhnya.
Selain soal kriteria menteri, dalam pidatonya Prabowo juga sempat mengisyaratkan harapannya diundang PDI Perjuangan. Awalnya, Prabowo membahas soal dasi hijau yang ia kenakan bersamaan dengan undangan PKB.
”Saya enggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh, tetapi kalau diundang, kira-kira ganti (dasi) warna merah,” ungkapnya.
Rencana pertemuan Prabowo dengan PDIP sebelumnya santer disebut sebagai pertemuan ‘puncak’. Itu mengingat sejauh ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang berada di luar koalisi. Sementara partai lain sudah menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Yakni, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, Demokrat dan PAN.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PKB Cucun A Syamsurijal menyebut kriteria menteri yang disebut Prabowo itu sudah disampaikan sejak awal. Tepatnya usai Prabowo ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih.
”Pokoknya (kriteria menteri yang mau) kerja untuk bangsa dan negara,” ujarnya kepada Jawa Pos (grup Timex).
Menurut Cucun, kriteria itu cukup beralasan. Sebab, sumber daya alam Indonesia yang melimpah mestinya bisa digunakan untuk mensejahterakan seluruh partai politik. ”Kalau bisa dihilangkan kebocoran (APBN, red), penerimaan negara tinggi. Dan bukan hanya partai politik, semua organisasi bisa sejahtera,” paparnya.
Lantas apakah PKB sudah menunjuk kader partai untuk jadi menteri yang sesuai dengan kriteria tersebut? Cucun menjawab diplomatis. ”Bukan ranah kita itu,” papar politisi yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Sementara Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan bahwa jumlah menteri memang hak preogratif presiden. Tentunya memiliki pertimbangan tersendiri untuk menentukan jumlahnya.
"Tapi pertanyaannya apakah perlu sebanyak 44 menteri seperti yang beredar," paparnya.
Sebab, penambahan jumlah menteri yang banyak akan mempengaruhi anggaran dan membuat keputusan juga lebih sulit.
"Anggaran bertambah banyak yang dibutuhkan. Peraturan menteri juga bertambah banyak," paparnya.
Jumlah menteri yang bertambah begitu banyak justru lebih banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Menurutnya, sebagai pakar yang memiliki pengalaman sepuluh tahun menjadi penasehat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hambatan yang timbul akibat penggabungan atau pemecahan kementerian itu begitu besar.
"Saya mengalami sendiri penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, Menteri LHK Siti Nurbaya membutuhkan waktu tiga tahun untuk membereskan dari nomenklatur, gaji dan sebagainya. Padahal menterinya cerdas dan berpengalaman di Kemendagri lho," urainya.
Beda cerita bila di kementerian lainnya. Bisa jadi justru berbagai penyesuaian akibat penggabungan atau pemecahan itu tidak berlanjut.
"Sepengetahuan saya ada kok kementerian yang gak jalan penyesuaiannya," paparnya dihubungi Jawa Pos.
Menurutnya, agar penggabungan atau pemecahan kementerian tidak begitu berpengaruh dibutuhkan sosok menteri yang berintegritas, mapan, quick learner dan jaringan luar di sektor ekonomo-hukum.
"Jangan sampai malah menterinya bingung membagi antara kebutuhan partai, buzzernya dan dirinya sendiri. Bingung berlindung kemana-mana kalau ada masalah," urainya.
Dia pun berharap Prabowo menepati janjinya untuk memilih menteri yang teknokrat, seperti ayahnya Soemitro Djojohadikoesoemo.
"Politisi-politisi cukup berada di Senayan," terangnya.
Sementara itu, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) kompak menyatakan peralihan pemerintahan era Jokowi ke presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Sehingga, Prabowo nantinya bisa langsung tancap gas untuk menjalankan pemerintahannya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi telah melakukan yang terbaik. Dia pun meyakini, presiden selanjutnya tak kalah bagusnya. Transisi pemerintahan pun berjalan dengan mulus.
“Dan saya melihat incoming president juga akan bisa melakukan lebih bagus lagi, karena beliau mendapat per-apa, transformasi yang sangat detail dari presiden terpilih. Jadi Indonesia menjadi satu negara contoh dalam kedemokrasian,” paparnya.
Senada, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono pun mengamini. Dia bahkan menyebut, proses transisi saat ini adalah yang paling lancar dibanding sebelum-sebelumnya.
“Semua orang sepakat bahwa masa transisi Presiden Jokowi ke presiden baru pak Prabowo ini mulus dan belum pernah ada masa transisi se-smooth ini dari sejarah republik kita berdiri,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, program yang dilaksanakan Jokowi selama 10 tahun terakhir sejalan dan searah dengan presiden yang akan datang. Mulai dari pengentasan kemiskinan dan lainnya. Karenanya, dalam kampanye Prabowo pun mengusung isu keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya.
Selain itu, Prabowo pun menurutnya sudah dilibatkan dalam banyak hal. Sehingga nantinya bisa langsung tancap gas memimpin kabinet usai dilantik.
“Nah, itu saya kira, pada saat nanti beliau 10 hari lagi dilantik sudah nggak lagi, apa istilahnya ya, sudah nggak lagi orientasi, sudah langsung lari,” tutur politisi Partai Gerindra tersebut.
Ditambah lagi, lanjut dia, Prabowo sudah kenal dekat dengan beberapa menteri yang sudah sekarang menjabat. Termasuk, program-programnya mana saja yang mesti diteruskan.
“Jadi yang belum selesai kita selesaikan. Yang baik kita lanjutkan dan tentu saja mungkin kalau ada hal-hal yang memang dirasa kurang pas, ya bisa jadi kita koreksi. Jadi maksudnya, yang jelas yang sudah baik ini kita tinggal akselerasi,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengaku, tidak mengetahui soal rencana pembentukan kementerian ataupun lembaga negara yang baru di era Prabowo. Tak ada pembicaraan dengan tim transisi maupun Prabowo secara langsung mengenai hal itu.
“Enggak, saya sekarang masih beresin urusan ASN. Saya belum tahu malah (kementerian akan bertambah, red). Kami sekarang masih fokus menyelesaikan penerimaan ASN. (pertemuan dengan Wamentan dan Wamenkominfo, red) tentang birokrasi saat ini,” jelasnya.
Saat disinggung soal efektif dan gesitnya birokrasi saat kementerian semakin banyak, Anas enggan berkomentar panjang. Sebab dirinya masih belum tahu jumlahnya. Kendati begitu, menurutnya, tak jadi soal asal sistem digital terintegrasi penuh. Dengan begitu, maka dapat memudahkan kerja-kerja birokrasi dan pelayanan jauh lebih lincah. Efisiensi anggaran pun bisa dilakukan dengan sistem digital yang terintegrasi. (tyo/idr/mia/jpg/ays/dek)
