KUPANG,TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Pasangan calon walikota - wakil walikota Kupang nomor urut dua (2) Jonas Salean, SH, M. Si - Aloysius Sukardan, SH, MH menegaskan untuk mengembalikan sistem pemerintahan di Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang saat ini, dibutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, pintar dan jujur terutama dalam melayani masyarakat.
"Saya membutuhkan aparatur yang bersih, profesional, pintar dan jujur untuk menata kembali kota ini. Tata birokrasi sekarang ini amburadul. Sudah tiga penjabat walikota tapi keadaan sama saja. Penjabat walikota yang sekarang saja mengeluh soal tatanan birokrasi. Bagaimana kita melayani rakyat jika birokrasi seperti ini. Saya dengan Pak Alo akan perbaiki semua ini," kata Jonas Salean ketika melakukan kampanye tatap muka dengan warga di Kelurahan Nefonaek, Sabtu (12/10).
Di Nefonaek, kedatangan Paket Sahabat disambut sejumlah tokoh masyarakat yang didahului dengan tarian penyambutan dari para penari cilik. Setelah dikalungi selendang, paket Jonas - Alo yang didampingi isterinya masing-masing dipersilahkan masuk ke tenda area kampanye.
Hadir mendampingi Paket Jonas - Alo, anggota DPRD NTT Ir. Muhammad Ansor, Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Melki Bale dan Erwin Gah, anggota DPRD Kota Kupang Mokris Lay Jemari Yoseph Dagon, Tellenmark Daud dan mantan anggota DPRD Kota Kupang Japi Pingak.
Dalam setiap kampanyenya Jonas Salean menyoroti sistem birokrasi di Kota Kupang sepeninggal dirinya tahun 2017 lalu. Menurut penilaian mantan Sekda Kota Kupang era Walikota SK. Lerik, birokrasi di Kota Kupang dikelola bak sebuah perusahaan dengan menempatkan pejabat tidak profesional.
Akibatnya, banyak pejabat yang tidak tahu Tupoksi dan hal itu berakibat terganggunya pelayanan masyarakat. Jonas Salean juga menyoroti banyaknya jabatan yang lowong akibat dari tidak adanya proses seleksi pejabat oleh kepala daerah defenitif sehingga banyak pejabat yang pangkatnya sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi pejabat tertahan sebagai staf biasa. Kalau pun ada seleksi tidak dilakukan secara profesional .
"Ada pejabat yang ikut test di jabatan tertentu tapi ditempatkan di jabatan yang lain. Ini kan lucu," ujar Jonas.
Ke depan demikian katanya, ia dan pasangannya Alo Sukardan akan menata kembali birokrasi yang ada saat ini dengan melakukan seleksi secara profesional dan menempatkan orang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Apalagi, dirinya sebagai mantan Sekda Kota Kupang, mantan walikota Kupang sangat memahami urusan birokrasi di kota ini.
"Saya bersama Pak Alo punya kemampuan untuk menata kembali birokrasi yang sudah rusak dalam 6 tahun terakhir ini. Setelah kami menata kembali dan menjadi baik, baru kita serahkan ke yang muda. Kalau sekarang agak berat, bahkan bisa tambah rusak apalagi kalau tidak pengalaman," demikian kata mantan ketua Komisi 3 DPRD NTT ini.
Untuk mengembalikan marwah birokrasi, Jonas menegaskan akan tetap memakai tenaga-tenaga birokrasi yang ada saat ini terutama yang profesional dan jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN.
"Kalau pintar dan jujur kita akan tetap pakai, tapi kalau tidak jujur minta maaf, kita tidak mungkin pakai," ungkapnya.
Pada bagian lainnya, Jonas Salean juga menyoroti rekruitmen pegawai honorer tahun-tahun sebelumnya penuh KKN dan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi PTT setiap akhir tahun dan diangkat kembali setelah 3 sampai 4 bulan menganggur.
"Kejadian seperti itu hanya ada di perusahaan. Kita tidak seperti itu. Memang kontraknya hanya satu tahun, tapi tidak bisa PHK lalu diangkat lagi. Di era 2012-2017 tidak PHK PTT, tiap tahun dengan sandirinya diperpanjang. Kalau di PHK lalu diangkat lagi, itu pasti ada mau-maunya," katanya.
Demikian pula, para tenaga honor akan diberikan gaji ke-13 seperti halnya ASN.
"Tahun 2012-2017 kita sudah lakukan dengan memberi gaji ke-13 bagi para honorer tapi setelah tahun 2017, hilang semuanya. Masa ASN dapat gaji ke-13, mereka nonton saja, padahal beban kerja mereka sama. Kita akan kembalikan itu," terangnya.
Hal yang sama pula berlaku bagi P3K yang berjumlah sekitar 1000 orang di Kota Kupang. Menurut Jonas, ia didatangi perwakilan P3K yang mengeluhkan tunjangan beras mereka yang hanya Rp7.500, padahal harga beras saat ini mencapai Rp15.000/kg. Hal ini membuat mereka harus "mencubit" dari gaji mereka yang sudah kecil untuk membeli beras.
"Nanti kita akan tanggulangi biaya beras sebesar Rp8.000 tipa bulan bagi seribu P3K di kota ini. Tapi kita tidak berikan dalam bentuk uang, kita berikan mereka beras 10 Kg tiap bulan, sehingga kalaupun harga beras naik diatas 15 ribu, itu menjadi tanggungan pemerintah," ungkapnya.
Berkantor di kelurahan
Dalam setiap kali turun kampanye di sejumlah kelurahan, Jonas Salean yang selalu didampingi Alo Sukardan menjelaskan bahwa untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi rakyat Kota Kupang maka dalam sepekan ia akan berkantor di kelurahan.
"Saya dengan Pak Alo sudah sepakat untuk dua hari dalam seminggu kita bertemu masyarakat di kelurahan untuk mendengarkan secara langsung semua keluhan mereka terutama menyangkut pelayanan pemerintahan,' katanya.
Berkantor di kelurahan setiap pekan pernah dilakukan Jonas Salean ketika menjadi walikota bersama Herman Man (Alm) tahun 2012-2017. Namun setelah itu, walikota berikutnya tidak melakukannya lagi. Dengan menemui langsung masyarakat, banyak persoalan yang disampaikan secara langsung kepada pemimpinnya dan saat itu juga dicarikan solusinya.
"Kita kan pernah lakukan itu dan sambutan warga sangat baik. Jangan hanya mau Pilkada saja baru kita turun ke masyarakat. Coba perhatikan sekarang ini," katanya disambut tepuk tangan warga.
Selain berkantor di kelurahan, Jonas Salean juga akan membuka pengaduan warga di kantor walikota sejak pukul 08.00 sampai 09.00 pagi.
"Setiap hari selama satu jam kita terima pengaduan warga di kantor walikota. Mau mengadu apa saja, terkait pelayanan. Jika ada persoalan, kita selesaikan saat itu juga dan kalau agak rumit kita selesaikan tiga hari," tegasnya.
Di setiap akhir kampanyenya, Jonas Salean selalu menekankan hati-hati dengan politik uang dengan membeli suara masyarakat untuk memilih paket tertentu. Paket Sahabat demikian Jonas menegaskan tidak akan menggunakan uang untuk membeli suara rakyat.
"Jangan tergiur dengan uang 250 sampai 500 ribu tapi kita sengsara selama lima tahun. Masyarakat sudah rasakan itu selama 5 tahun terakhir. Jangan lagi tersandung pada batu yang sama. Mereka janjikan program tapi begitu mereka sudah jadi, mereka bangun proyek dan masyarakat yang sengsara," demikian kata Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kupang ini.(*/yl)
