KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara”. Kegiatan FGD ini digelar di aula Universitas Muhammadiyah Kupang, Kamis (17/10).
Acara ini menghadirkan sejumlah pakar, termasuk Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah sebagai moderator yang memimpin dua sesi diskusi serta beberapa narasumber ahli di bidang kemiskinan dan ekonomi.
FGD ini juga merupakan langkah kolaboratif antara BPIP dan UMK untuk memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.
Fokus utama dari diskusi yang diselenggarakan dalam dua sesi ini adalah kerapuhan etika di kalangan penyelenggara negara, khususnya terkait isu kedaulatan ekonomi dan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Prof. M. Amin Abdullah pada kesempatan tersebut mengatakan, penyelenggara negara memiliki peran penting dalam mensejahterakan rakyat dan harus menjaga integritas dengan menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Dengan mengikuti prinsip-prinsip Pancasila, penyelenggara negara harus memastikan etika tetap terjaga agar masalah kemiskinan dan kedaulatan ekonomi dapat diatasi,” ujar Prof. Amin.
Sesi pertama diskusi membahas persoalan kemiskinan, dengan beberapa pakar memberikan pandangannya. Di antaranya, Prof. Zainur Wula yang menyebutkan bahwa ketimpangan distribusi sumber daya, terbatasnya akses pendidikan serta rendahnya pelayanan kesehatan merupakan penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, penyelesaian masalah ini memerlukan upaya serius dari pemerintah.
Sementara itu, Ester Jusuf mengkritik pengelolaan pemerintahan yang dinilai masih kurang tepat sasaran. Sehingga, pengentasan kemiskinan belum berjalan efektif. Ia mengusulkan adanya perbaikan regulasi serta peningkatan literasi masyarakat untuk mempercepat upaya tersebut.
Di sesi kedua diskusi fokus pada kedaulatan ekonomi. Di mana, lima narasumber, termasuk Sri Palupi dan Hendri Saparini berbagi pandangan terkait tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Para akademisi dan mahasiswa yang hadir juga aktif memberikan pertanyaan dan berkontribusi dalam diskusi.
Melalui FGD ini juga diharapkan akan muncul rekomendasi konkret yang dapat disampaikan kepada Presiden sebagai upaya memperkuat etika penyelenggara negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencapai kedaulatan ekonomi. cr6/gat/dek)
