Debat Pertama Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT
KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur NTT nomor urut 1, Yohanis Fransiskus Lema-Jane Natalia Suryanto memperkenalkan program unggulan yang diberi nama ‘Lapor Kaka’. Paslon nomor urut 2, Melki Laka Lena-Johni Asadoma dan pasangan nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu (SIAGA) siap mewujudkan birokrasi yang bersih.
Hal ini disampaikan saat debat publik pertama yang digelar KPU NTT di Millenium Ballroom, Rabu (23/10).
Melki-Johni dalam visi misinya ingin mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap krisis akibat bencana alam maupun bencana non alam, saat ini maupun di masa depan.
Cagub Melki menjelaskan birokrasi sejatinya merupakan salah satu kantong atau kelompok yang memiliki sumber daya luar biasa di NTT. Sejauh pemimpin dan birokrasi bisa bergerak bersama, Melki-Johni pastikan bahwa birokrasi NTT akan menjadi sebuah kapal besar yang membawa perubahan di NTT.
Menurutnya, bilamana dipercayakan masyarakat untuk memimpin NTT, Melki-Johni akan mendorong agar seluruh birokrasi di NTT dipersiapkan untuk sigap menghadapi berbagai situasi, baik normal maupun krisis.
Melki mencontohkan bencana Seroja yang menimpa NTT pada April 2021 silam, di mana semua pihak termasuk birokrasi tidak siap ketika bencana itu datang. Begitu juga dengan Covid-19 dan lain sebagainya.
“Butuh banyak bantuan untuk kita bergerak bersama-sama. Ini menunjukan bahwa memang birokrasi kita khusus yang berhubungan langsung dengan kebencanaan mesti dipersiapkan dengan baik agar bisa melewati situasi seperti itu dengan baik,” ujar Melki.
Ia memastikan bahwa di masa Melki-Johni memimpin NTT, mereka akan sangat fokus untuk mempersiapkan birokrasi dengan baik. Birokrasi harus dilatih dan dibekali sehingga sigap mengantisipasi berbagai situasi yang terjadi.
“Kalau bicara soal mitigasi bencana alam misalnya, kita juga harap agar teman-teman yang memang bergerak di bidang ini diberi pelatihan dan dipersiapkan untuk bekerja dengan baik,” sebut Melki.
“Kita punya mimpi bersama untuk melayani masyarakat dalam berbagai situasi dan kita pastikan ketika mereka bekerja, Melki-Johni juga menjadi contoh untuk turun ke lapangan. Sepanjang saya DPR RI, kami paling rutin masuk ke semua desa bersama birokrasi,” terang wakil ketua Komisi IX DPR RI periode 2019-2024 itu.
Selanjutnya saat merespon tanggapan dari Ansy Lema dan Simon Petrus Kamlasi, Melki Laka Lena mengatakan dua cagub itu memang punya prinsip yang sama dengannya. Namun Melki-Johni punya strategi dan inovasi yang rasional dalam upaya mempersiapkan birokrasi untuk menghadapi bencana alam maupun bencana non alam.
Melki-Johni, kata dia, menawarkan setiap OPD harus punya mitra baik swasta seperti NGO yang memang sesuai dengan karakter atau bidang tugasnya. Misalnya dalam urusan ekonomi, OPD terkait harus punya mitra yang paham betul tentang ekonomi. Begitu juga di bidang kebencanaan.
“Seluruh pihak seperti BNPB, TNI dan Polri dan semua institusi yang punya pengalaman mengurus kebencanaan akan diajak bekerja sama agar birokrasi kita siap dalam kondisi apapun,” pungkasnya.
Sementara paket SIAGA dengan visi Mewujudkan Masyarakat NTT Bermartabat, Maju, Adil dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
Untuk mewujudkan misi ini, kata Simon Petrus Kamlasi, paket SIAGA memiliki delapan visi atau Asta Misi yakni SIAGA Infrastruktur, SIAGA Ekonomi, SIAGA Tata Kelola, SIAGA Hukum, SIAGA Sosial Budaya dan Lingkungan, SIAGA Kesehatan dan Pendidikan, SIAGA Wilayah dan SIAGA Berkelanjutan.
Sedangkan untuk melaksanakan visi misi tersebut, lanjut Simon, ada Nawa Aksi Paket SIAGA yakni SIAGA Air dan Energi, SIAGA Kesehatan, SIAGA Pendidikan, SIAGA Ekonomi, SIAGA Infrastruktur, SIAGA Pertanian, Kelautan dan Perikanan, SIAGA Budaya dan Pariwisata.
"Dalam konteks hukum, paket SIAGA pastikan hukum menjadi panglima dalam pemberantasan KKN, human trafficking serta praktik ilegal di bidang kelautan dan perikanan, kehutanan, tambang dan lainnya," tandasnya.
Terkait tema debat, jelas putra TTS itu, paket SIAGA memiliki program namanya SIAGA Tata Kelola Pemerintahan, di mana akan memimpin 12.895 ASN sebagai pasukan SIAGA untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia, yang ditandai dengan pelayanan ASN yang proaktif, inovatif, profesional, disiplin.
"Dan kami pastikan 12.895 ASN akan dijamin kesejahteraannya. Kami juga akan memimpin perubahan NTT dengan reformasi birokrasi tematik," pungkasnya.
Sementara pasangan Yohanis Fransiskus Lema-Jane Natalia Suryanto memperkenalkan program unggulan mereka yang diberi nama ‘Lapor Kaka’. Program ini diusung sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam program serta pelayanan publik di provinsi kepulauan NTT.
Jane Natalia Suryanto, yang berdiri di podium bersama calon wakil gubernur lainnya Johni Asadoma dan Adrianus Garu, memaparkan konsep ini saat menjawab pertanyaan dari panelis terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“NTT adalah daerah yang sangat toleran dan demokrasi seharusnya berjalan seiring dengan itu. Namun, partisipasi masyarakat rendah karena mereka merasa tidak didengar. Dengan program ‘Lapor Kaka’, kami ingin mendengar kembali aspirasi masyarakat,” ujar Jane saat mendapat giliran berbicara.
Jane menjelaskan bahwa konsep ‘Lapor Kaka’ terinspirasi dari pengalamannya bekerja bersama mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Program ini menggunakan sistem pelaporan berbasis warna di mana merah menunjukkan aduan yang belum terselesaikan, kuning untuk aduan yang sedang diproses dan hijau untuk aduan yang telah berhasil diselesaikan.
Menurut Jane, keterlibatan masyarakat akan meningkat jika mereka merasa aspirasinya didengar. Program ini juga mencakup penilaian terhadap ASN di mana ASN yang bekerja dengan baik akan mendapatkan insentif sebagai penghargaan atas kinerja mereka.
Jane menekankan pentingnya perubahan pola pikir ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di NTT.
“ASN yang bekerja dengan baik akan diberi insentif dan yang tidak, tidak ada insentif. Semua harus berdasarkan kualitas kerja,” tegas Jane.
Selain itu, Jane mengusulkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) secara lebih spesifik untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti ibu-ibu, petani, nelayan dan ASN. Musrenbang kategorial ini diharapkan dapat lebih mengakomodasi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat secara lebih mendetail.
“Musrenbang khusus untuk ibu-ibu, petani, nelayan dan bahkan ASN juga harus ada. Dengan begitu, kita bisa lebih mendengar dan menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di NTT,” ujar Jane. (cr6/ays/dek)
