MAGELANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID – Retreat Kabinet Merah Putih (KMP) di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, dimulai, Jumat (25/10) kemarin. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung kegiatan pembekalan tersebut.
Sejak pukul 04.00 WIB, jajaran KMP sudah dibangunkan. Mengenakan seragam militer, mereka sudah ditunggu Prabowo di lapangan Sapta Marga, kompleks Akmil. Mereka menjalani latihan baris-berbaris. Prabowo ikut serta dalam latihan tersebut.
Kemudian, para jajaran KMP melanjutkan agenda pengarahan Prabowo di Borobudur Golf. Ada juga pembekalan oleh para pemateri.
Prabowo menegaskan bahwa retreat tersebut bukan bermaksud menunjukkan pola militeristik. Baginya, konsep the military way merupakan metode yang biasa digunakan untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan.
’’Saya tidak bermaksud membuat Anda militeristik, salah, bukan itu,’’ kata Prabowo.
Menurut dia, di pemerintahan negara bahkan perusahaan, pola itu banyak digunakan untuk membekali sumber daya manusianya. Inti dari the military way adalah disiplin dan kesetiaan.
’’Setia kepada bangsa dan negara Indonesia,’’ kata mantan Danjen Kopassus itu.
Prabowo juga mengingatkan fokus dan komitmen masing-masing kementerian dan lembaga. Khususnya dalam menjalankan misinya mengentaskan kemiskinan, makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan, hingga swasembada energi.
Terpisah, kabinet gemuk KMP memiliki risiko terkait produk regulasi. Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Yose Rizal Damuri mengatakan, menjamurnya regulasi menjadi implikasi yang sulit dihindari. Yang paling mudah diukur adalah penambahan peraturan menteri (permen). Dengan 34 menteri era sebelumnya saja, sudah ada sekitar 9.000 permen.
’’Anda bisa bayangkan dengan kementerian yang bertambah ini,’’ ujarnya dalam kajian yang dipaparkan secara virtual, kemarin.
Potensi risiko lain adalah tumpang tindih regulasi karena kementerian yang kerjanya beririsan. Misalnya, potensi di Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.
’’Kita melihat kebanyakan UMKM juga merupakan bagian dari kebijakan perkoperasian,’’ imbuhnya.
Potensi perlu dicermati Prabowo. Presiden harus punya strategi untuk bisa meminimalkan jumlah produk hukum. Langkah itu penting untuk melanjutkan agenda deregulasi. (far/mia/c17/bay/jpg/ays/dek)
